Aktivis Tuding Polda Riau Ingkar Janji, Kecewa Dokumen Publik Ditutup

RIAUTERBIT.COM- Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Kepolisian Daerah (Polda) Riau ingkar janji atas kesediaannya memberikan dokumen surat perintah penghentian penyidikan (SP3) 15 perusahaan terduga pembakar hutan dan lahan tahun 2015. “Hingga hari ini, Jikalahari belum menerima dokumen SP3,” kata Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali, kepada wartawan, Kamis (6/10).

Pada 30 September 2016, Kontras, Jikalahari, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Riau dan alumni Sehama bertemu dengan jajaran Polda Riau yaitu Direktur Kriminal Umum, Kompol Suryawan dan beberapa jajaran Polda Riau. Pertemuan itu diinisiasi Kontras. Salah satu agenda yang dibahas perihal SP3 15 korporasi.

Dalam pertemuan itu, Kontras dan ICEL telah melayangkan surat permintaan dokumen SP3 kepada PPID Polda Riau. Hingga lebih dari dua minggu surat tersebut belum juga dibalas oleh Polda Riau. Kontras mempertanyakan surat tersebut. Rivai Sinambela langsung berjanji akan memberikan dokumen SP3 kepada alamat kantor Jikalahari, Senin (3/10). “Pada hari yang dijanjikan, hingga tengah malam, Jikalahari belum menerima dokumen SP3,” kata Made Ali. “Apa yang sesungguhnya disembunyikan oleh Polda Riau ?,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator Kontras, Hariz Azhar, menilai ada kondisi yang bertentangan antara statement Kapolri dengan kondisi riil di lapangan. “ Kami menilai akses terhadap dokumen SP3 juga tidak menjanjikan untuk dilakukannya praperadilan, dan saran Kapolri terlihat sebagai omong kosong dan hanya sebuah bola liar yang digelindingkan dalam kasus SP3 ini,” tegas Hariz.

Menurut Hariz, penginkaran hak atas informasi publik yang dimiliki masyarakat oleh Polda Riau ini juga semakin menambah kejanggalan yang ditemukan terkait penerbitan SP3 15 perusahaan. “Menurut kami, sudah tidak ada lagi alasan Polda Riau untuk tidak membuka akses masyarakat terhadap informasi SP3 15 perusahaan ini, mengingat kasus tersebut sendiri telah dinyatakan selesai oleh penyidik kepolisian, sehingga bukan lagi dokumen yang termasuk dikecualikan,” kata dia.

Hariz menegaskan, tindakan Polda Riau yang menutupi akses publik terhadap dokumen SP3 15 perusahaan ini juga secara jelas merupakan bentuk mengahalang-halangi upaya masyarakat untuk meangakses keadilan dan upaya memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagimana yang diamanatkan melalui Pasal 17 UU 39 / 1999 Tentang HAM dan Pasal 70 UU 32 / 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hak tersebut Jikalahari dan Kontras mendesak pada Kapolri, Jendral Pol Tito Karnavian untuk,
pertama, mengevaluasi kinerja Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain yang tidak transparan terkait upaya penegakan hukum dengan menutup akses masyarakat terhadap dokumen SP3 15 perusahaan yang diduga melakukan kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

Kedua, memerintahkan Kapolda Riau untuk mengevaluasi kinerja dan mencopot Direktorat Reskrimsus Polda Riau dengan personil yang berintegritas, transparan dan berani melawan kejahatan korporasi pembakar hutan dan lahan Riau.
Ketiga, sesegera mungkin untuk membuka kembali SP3 terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan kejahatan pembakaran hutan dan lahan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban pelanggaran HAM akibat kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Riau.(*)


Siprianus Edi Hardum/EHD

Suara Pembaruan