Latest Posts

Hadiri HUT ke-14 IWO Meranti, Pemkab Tekankan Pers Profesional dan Mitra Strategis Pembangunan

Wed, 12 Aug 2026 08:32:12 +0700

Meranti,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pers tidak terjebak dalam perlombaan menjadi media tercepat di tengah derasnya arus informasi digital. Akurasi, keberimbangan, independensi, dan etika jurnalistik dinilai lebih penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Pesan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, saat menghadiri peringatan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Kepulauan Meranti di Cafe Jingga, Jalan Banglas, Selatpanjang, Selasa (11/8/2026) Malam.

“Tantangan terbesar insan pers bukan hanya bagaimana menjadi yang tercepat, tetapi bagaimana menjadi yang paling akurat, berimbang dan dapat dipercaya,” kata Tengku Arifin.

Menurut dia, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media online berada di garis depan dalam menyampaikan kabar, tetapi kecepatan publikasi membawa konsekuensi: wartawan dituntut semakin teliti sebelum sebuah informasi disebarluaskan.

Ia mengingatkan agar kecepatan pemberitaan tidak mengalahkan kebenaran, popularitas tidak menggeser profesionalisme, dan kepentingan sesaat tidak mengorbankan kepercayaan pembaca.

“Kekuatan media bukan hanya terletak pada seberapa banyak berita yang diterbitkan, tetapi seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap berita tersebut,” ujarnya.

Tengku Arifin juga menyinggung relasi pemerintah dengan pers. Menurutnya, kedua pihak memiliki fungsi berbeda, tetapi berada dalam tujuan yang sama, yakni memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.

Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan pelayanan publik. Pers menjalankan fungsi penyebaran informasi sekaligus kontrol sosial.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan pers tidak kehilangan independensinya.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Pers juga tidak boleh kehilangan independensinya,” tegasnya.

Ia menilai kritik yang objektif dan berbasis fakta justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Kritik, kata dia, bukan ancaman, melainkan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjutnya, berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan insan pers dan membangun kemitraan yang sehat.

“Kita boleh berbeda sudut pandang, tetapi kita tidak boleh berbeda tujuan. Tujuan kita adalah membangun Kepulauan Meranti yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat,” katanya.

Di sisi lain, Tengku Arifin meminta pers tidak hanya menyoroti persoalan daerah. Potensi ekonomi, kelautan dan perikanan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, hingga sumber daya manusia juga perlu mendapat ruang pemberitaan.

“Mari kita beritakan Meranti bukan hanya karena masalahnya, tetapi juga karena potensinya. Kita kritisi apa yang perlu diperbaiki, tetapi kita juga angkat keberhasilan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pers dapat menjadi bagian dari energi pembangunan tanpa kehilangan fungsi kontrol sosialnya.

Ia juga mengingatkan wartawan agar turut melawan berita bohong, disinformasi, serta informasi yang berpotensi memecah masyarakat.

“Jadikan media sebagai ruang untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan membangun optimisme masyarakat,” katanya.

Ketua IWO Kepulauan Meranti, Rahmat Arifin, mengatakan perjalanan 14 tahun organisasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah profesi wartawan online.

Di tengah tuntutan kecepatan media digital, menurut dia, wartawan tidak boleh meninggalkan akurasi, keberimbangan, independensi, dan kode etik jurnalistik.

IWO Kepulauan Meranti, kata Rahmat, akan terus mendorong peningkatan kapasitas anggotanya agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Wartawan bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mencerdaskan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi daerah,” ujarnya.

Ia juga mengajak insan pers menjaga solidaritas. Perbedaan pandangan dalam menjalankan profesi, menurutnya, merupakan hal wajar dan tidak seharusnya menghilangkan semangat bersama menjaga kualitas pers.

Peringatan HUT ke-14 IWO Meranti juga diisi kegiatan sosial. Sekitar 30 anak yatim menerima santunan dari keluarga besar IWO Kepulauan Meranti.

Ketua panitia sekaligus Sekretaris IWO Kepulauan Meranti, Harfailin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk syukur sekaligus upaya mendekatkan organisasi dengan masyarakat.

“Ini bukan soal seberapa besar nilainya, tetapi merupakan bentuk kasih sayang dan rasa syukur kami,” katanya.

IWO sendiri lahir pada 8 Agustus 2012 dari semangat jurnalis online untuk menjaga marwah profesi serta menghadirkan informasi yang akurat, berimbang dan mencerdaskan.

Harfailin berharap IWO semakin solid dan profesional, sekaligus tetap dekat dengan masyarakat.

“Karena tugas wartawan bukan hanya menulis berita, tetapi juga ikut membangun daerahnya,” ujarnya.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, turut mengingatkan pentingnya etika berbahasa dalam pemberitaan.

Menurut dia, media online memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, penggunaan bahasa dalam berita harus tetap memperhatikan kesantunan, terlebih Meranti merupakan daerah yang kuat dengan adat dan budaya Melayu.

“Dalam kaidah penulisan, kita harus mengedepankan etika berbahasa. Karena dengan bahasa yang kita tulis, orang akan melihat kualitas kita,” katanya.

Ia berharap media di Kepulauan Meranti dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang tetap menghormati adat, budaya, dan kesantunan Melayu.

Peringatan HUT ke-14 IWO Kepulauan Meranti pun tidak sekadar menjadi seremoni organisasi. Forum tersebut kembali menempatkan pers pada pertanyaan mendasar: seberapa cepat sebuah berita boleh terbit, tanpa mengorbankan kebenaran dan kepercayaan publik?

Di tengah banjir informasi digital, jawabannya tetap berpulang pada disiplin jurnalistik: verifikasi, independensi, keberimbangan, dan keberanian menjaga fakta.(Bom).

Wabup Meranti dan Korwil BGN Tinjau Dapur SPPG: Tekankan Kebersihan dan IPAL, Pastikan Sesuai SOP

Tue, 11 Aug 2026 12:57:44 +0700

MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Muzamil Baharudin, bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kepulauan Meranti, Suryani, M.Han., melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Selasa (11/8/2026).

Peninjauan lapangan yang turut didampingi oleh jajaran Satgas MBG Kepulauan Meranti ini bertujuan untuk memastikan kualitas, mutu, dan kelancaran distribusi program nasional tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Di sela-sela kunjungan, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyatakan bahwa pemantauan ini merupakan langkah responsif untuk mengevaluasi operasional dapur-dapur yang tengah berjalan.

"Saya bersama Satgas dan Bu Korwil hari ini mengunjungi beberapa dapur yang sedang melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis. Ada beberapa hal yang kita perhatikan yang harus ditingkatkan," ujar Muzamil.

Pada kesempatan itu, Wabup Muzamil menggarisbawahi dua poin krusial yang wajib diperbaiki oleh pihak pelaksana. Pertama terkait aspek kebersihan yang meliputi kebersihan ruang memasak, area penyajian makanan, hingga higienitas lingkungan sekitar dapur. Kedua Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dimana pelaksana wajib memastikan sistem pembuangan limbah berfungsi optimal.

"Secara keseluruhan sampai hari ini semua berjalan dengan baik, namun memang perlu ada beberapa catatan untuk perbaikan ke depannya. Kami, terutama Satgas dan Korwil, tentu berupaya terus supaya program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada persoalan, dan pemenuhan gizi terhadap masyarakat kita, terutama anak sekolah, ibu menyusui, dan ibu hamil dapat terpenuhi," tegas Muzamil.

Selanjutnya, Wabup juga mengingatkan kepada seluruh mitra pengelola untuk tidak main-main dengan aturan baku yang ada. Sesuai dengan instruksi tegas dari Kepala BGN yang baru, Sudariono, pemerintah tidak akan segan-segan menghentikan operasional bahkan menutup dapur SPPG yang terbukti melanggar SOP atau tidak memenuhi standar kesehatan.

Sementara itu, Korwil BGN MBG Kepulauan Meranti, Suryani, M.Han., menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah dan Satgas dalam mengawal program ini, khususnya dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait operasional dapur SPPG.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Satgas dan tim Satgas Kepulauan Meranti atas kunjungannya untuk menindaklanjuti pengaduan di beberapa dapur SPPG. Untuk tindak lanjutnya, kami akan melakukan pemantauan ketat. Bagi yang tidak melaksanakan ketentuan, kami minta agar segera melakukan renovasi dan perbaikan pada poin-poin yang sudah menjadi catatan dari Satgas dan pemerintah," kata Suryani.

Program Makan Bergizi Gratis di Kepulauan Meranti terus dipantau secara berkala guna memastikan puluhan ribu anak sekolah serta kelompok rentan di wilayah kepulauan ini menerima asupan gizi yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi.(Bom).

Kapolres Meranti AKBP Gede Prasetia Perkuat Patroli Jelang Karhutla Kapolda Riau Hingga Tingkat Desa

Mon, 10 Aug 2026 20:30:02 +0700

MERANTI ,- Menjelang kunjungan Kapolda Riau dalam rangka patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran Polres Kepulauan Meranti diminta memperkuat langkah antisipasi di seluruh wilayah hukum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., meminta seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas bersama personel masing-masing bergerak aktif melakukan pemantauan dan pencegahan karhutla selama sepekan ke depan.

Arahan tersebut disampaikan Kapolres kepada jajaran, Senin (10/8/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Kapolres menekankan, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika titik api sudah muncul. Upaya deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dari tingkat desa hingga lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian.

Salah satu langkah yang diminta adalah mengintensifkan sosialisasi secara langsung. Bhabinkamtibmas dan personel Polsek diminta memanfaatkan kendaraan dinas yang dilengkapi pengeras suara maupun membawa toa untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di berbagai titik keramaian, termasuk saat berlangsungnya kegiatan masyarakat seperti pertandingan mini soccer dan kegiatan lainnya. Pesan yang disampaikan diarahkan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain pendekatan persuasif, Kapolres juga meminta jajarannya kembali menggencarkan pemasangan spanduk dan banner berisi imbauan pencegahan karhutla. Informasi mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus disampaikan secara jelas.

Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum menjadi salah satu bagian penting dalam membangun efek pencegahan atau deterrence effect, sehingga praktik pembakaran lahan tidak lagi dianggap sebagai cara yang biasa dilakukan dalam membuka atau membersihkan lahan.

Di tingkat desa, patroli juga diminta dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Kapolsek dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menggandeng pemerintah desa serta Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadinya karhutla.

Kapolres juga mendorong para kepala desa memberikan perhatian terhadap keberadaan MPA, termasuk menyiapkan insentif bagi anggota yang aktif dan konsisten melaksanakan patroli pencegahan karhutla.

"Seluruh bhabin dan kapolsek bersama anggotanya seminggu kedepan memastikan tidak ada karhutla di wilkumnya masing masing," ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Ia juga meminta seluruh rangkaian kegiatan pencegahan tersebut didokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto maupun video. Dokumentasi itu nantinya akan ditampilkan pada Kamis sebagai bagian dari upaya memperlihatkan langkah nyata jajaran kepolisian dalam mencegah karhutla.

Menurut Gede Adi, publikasi kegiatan bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pesan pencegahan kepada masyarakat. Langkah-langkah preemtif dan preventif yang selama ini dilakukan perlu diketahui publik agar kesadaran bersama terhadap bahaya karhutla semakin kuat.

"Semoga upaya dan kinerja kita menjadi ladang ibadah untuk kita semua dan biarkan Tuhan yg membalasnya berkali kali lipat rekan rekan," pesannya.

Kapolres kemudian meminta seluruh personel tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas. Pencegahan karhutla, menurutnya, membutuhkan kerja bersama antara kepolisian, pemerintah desa, masyarakat, MPA, serta seluruh pemangku kepentingan.(Bom).

Cegah Karhutla di Lahan Gambut, Wabup Meranti Perintahkan Konsolidasi Berjenjang hingga Desa

Mon, 10 Aug 2026 12:16:56 +0700

MERANTI, – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya kerentanan wilayah yang didominasi lahan gambut.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan serta larangan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Senin (10/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Muzamil meminta seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan memperkuat deteksi dini serta melakukan pencegahan secara bersama-sama.

Ia memberikan tenggat waktu kepada seluruh camat untuk segera melakukan konsolidasi dengan kepala desa, lurah, unsur Muspika/Upika, serta organisasi dan elemen masyarakat di tingkat kecamatan.

"Selambat-lambatnya Selasa, 11 Agustus 2026, seluruh camat harus sudah mengumpulkan kepala desa, lurah, Muspika/Upika dan unsur organisasi di tingkat kecamatan untuk membahas langkah penanganan serta deteksi dini karhutla," tegas Muzamil.

Arahan tersebut selanjutnya harus diteruskan secara berjenjang. Kepala desa dan lurah diminta mengumpulkan kepala dusun, RT dan RW guna memastikan upaya pencegahan benar-benar berjalan hingga tingkat lingkungan masyarakat.

Hasil rapat dan langkah penanganan di tingkat kecamatan maupun desa juga diminta dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah daerah untuk kemudian menjadi bagian dari pelaporan kepada pemerintah pusat.

Muzamil juga meminta agar upaya pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan melalui aparat pemerintahan, tetapi melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Salah satunya dengan menggandeng Dewan Dakwah agar menyampaikan imbauan kepada masyarakat mengenai larangan membakar sampah secara sembarangan, khususnya di sekitar permukiman dan pekarangan.

Pesan tersebut diharapkan dapat disampaikan melalui khotbah salat Jumat sehingga edukasi mengenai bahaya pembakaran terbuka dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan tempat tinggal. Pembakaran sampah maupun aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi menjadi sumber api yang sulit dikendalikan, terlebih ketika kondisi lahan kering.

"Jangan sampai aktivitas membakar di sekitar rumah dilakukan sembarangan. Pencegahan harus kita mulai dari lingkungan masyarakat, karena wilayah kita didominasi lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian khusus terhadap ancaman karhutla karena karakteristik wilayahnya yang didominasi lahan gambut.

Api di lahan gambut tidak hanya berpotensi membakar permukaan, tetapi dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan penanganan yang lebih sulit.

Karena itu, deteksi dini menjadi salah satu strategi utama yang ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut. Pengawasan diminta dilakukan terhadap setiap potensi risiko, termasuk di kawasan permukiman dan lingkungan sekitar masyarakat.

Muzamil juga mengingatkan bahwa karhutla dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, lingkungan dan perekonomian.

Asap akibat kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak terhadap kesehatan. Di sisi lain, kerusakan lingkungan dan sumber air bersih juga menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

"Jaga hutan, jaga lingkungan, dan jaga masa depan anak cucu kita," katanya.

Untuk mempercepat koordinasi apabila ditemukan titik rawan maupun potensi kebakaran, pemerintah daerah mendorong pembentukan forum komunikasi dan kolaborasi secara berjenjang.

Salah satu langkah yang dibahas adalah pembentukan grup komunikasi WhatsApp mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan lingkungan masyarakat.

Dengan sistem komunikasi tersebut, informasi mengenai potensi kebakaran diharapkan dapat diterima dengan cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.

Selain pemerintah, upaya pencegahan juga akan melibatkan perusahaan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat lainnya.

Penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar ketentuan terkait karhutla juga akan dioptimalkan bersamaan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh camat yang hadir. Pembahasan diarahkan untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih konkret sesuai dengan kondisi dan potensi kerawanan di masing-masing wilayah kecamatan.

Muzamil berharap konsolidasi yang dilakukan secara cepat dan berjenjang tersebut mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Harapan kita, dengan imbauan dan langkah pencegahan yang dilakukan secara serentak, masyarakat semakin sadar dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Jangan menunggu api membesar, pencegahan harus dilakukan sejak dini," pungkasnya.(Bom).

Hari Jadi ke-69 Riau, Wabup Meranti Tekankan Penguatan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan

Sun, 09 Aug 2026 11:27:38 +0700

MERANTI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin apel peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau yang digelar di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Minggu (9/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Riau harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Peringatan ini membawa satu tanggung jawab besar bagi kita semua, memastikan Riau terus bergerak maju, dan setiap kemajuan semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujar Muzamil saat membacakan sambutan.

Menurutnya, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen untuk memperbaiki program yang belum optimal, menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tertunda, serta membuka lebih banyak peluang dan harapan bagi masyarakat Riau.

“Karena itu, hari jadi ini harus menyatukan langkah kita untuk memperbaiki yang masih kurang, menyelesaikan yang masih tertunda, dan membuka lebih banyak harapan bagi masa depan Riau,” katanya.

Muzamil juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Riau. Menurutnya, perbedaan harus menjadi kekuatan dalam menjalankan pembangunan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, yakni “Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan.”

“Perbedaan kita satukan menjadi kekuatan, kepercayaan kita jaga melalui kerja, dan seluruh potensi Riau kita arahkan untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Muzamil turut menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Tekanan terhadap kemampuan anggaran, kata dia, dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Riau.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terus meningkat sehingga pemerintah dituntut semakin cermat dalam mengelola anggaran.

“Kita menyadari bahwa keadaan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Tekanan terhadap fiskal daerah dirasakan hampir di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Riau. Kebutuhan masyarakat terus bertambah, sementara kemampuan anggaran harus dikelola dengan semakin hati-hati,” jelasnya.

Meski demikian, kondisi fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat yang paling mendesak harus menjadi prioritas, sementara pelayanan dasar tetap harus dijaga.

Pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat, meningkatkan penggunaan data dalam perencanaan, serta menutup ruang terjadinya kebocoran.

“Yang belum tertib, kita tertibkan. Yang belum optimal, kita benahi. Yang menjadi hak Riau, terus kita perjuangkan,” tegas Muzamil.

Menurutnya, berbagai potensi daerah yang selama ini belum memberikan manfaat secara maksimal harus dikelola menjadi kekuatan baru. Potensi tersebut diharapkan mampu menopang pelayanan publik, membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Muzamil juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung program-program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Sejumlah program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, serta berbagai program strategis lainnya.

Program-program tersebut, kata dia, akan terus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Muzamil juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Ia menyebut masih ada jalan yang belum diperbaiki, pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai harapan, serta masyarakat yang masih menunggu pekerjaan, perhatian, bantuan, maupun penyelesaian dari pemerintah.

“Atas pelayanan yang belum sempurna dan harapan masyarakat yang belum dapat kami wujudkan, saya menyampaikan permohonan maaf. Namun, permohonan maaf ini bukanlah akhir dari tanggung jawab,” katanya.

Menurut Muzamil, berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi akan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk diperjuangkan ke depan.

“Setiap harapan yang belum terjawab tetap menjadi amanah bagi kami. Setiap kebutuhan yang belum terpenuhi tetap menjadi pekerjaan yang akan terus kita perjuangkan ke depan,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Muzamil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi menjaga pelayanan publik dan pembangunan di Provinsi Riau.

Penghargaan disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, TNI dan Polri, serta seluruh aparatur pemerintah.

Ia juga mengapresiasi peran tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat Riau yang terus menjaga persatuan serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada usia ke-69 Provinsi Riau, Muzamil berharap daerah tersebut semakin aman dan damai, masyarakat semakin sehat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, serta petani, nelayan, pekerja dan pelaku usaha semakin sejahtera.

“Setiap keluarga memiliki harapan akan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.(Bom).

Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau sebagai momentum memperbarui tekad untuk bersama-sama merawat dan memajukan Riau.

“Mari kita jadikan peringatan hari jadi ini bukan hanya sebagai perayaan bertambahnya usia, tetapi sebagai pembaruan tekad untuk merawat dan memajukan rumah kita bersama,” pungkasnya.(Bom)

Hadiri HUT ke-69 Riau, Bupati Asmar Tekankan Kolaborasi dan Pemerataan Pembangunan

Sun, 09 Aug 2026 11:23:42 +0700

PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Minggu (9/8/2026).

Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau mengusung tema “Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan.” Momentum tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat persatuan, sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat dalam mendorong pembangunan Riau yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Ia berharap momentum tersebut menjadi semangat bersama untuk membawa Riau semakin maju, berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026. Semoga Provinsi Riau semakin maju, berdaya saing dan sejahtera,” ujar H. Asmar.

Menurutnya, bertambahnya usia Provinsi Riau bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.

Ia menilai pembangunan Riau harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan dan pesisir seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Pembangunan harus kita lakukan secara bersama dan berkesinambungan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

H. Asmar juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan seluruh elemen lainnya harus bergerak bersama untuk membangun Riau,” ujarnya.

Ia berharap perhatian terhadap pembangunan daerah kepulauan dan wilayah pesisir juga terus diperkuat. Menurut H. Asmar, pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh masyarakat Riau memperoleh kesempatan dan pelayanan yang setara.

“Harapan kita tentu pembangunan di Riau semakin merata, termasuk wilayah kepulauan. Dengan sinergi yang kuat, berbagai kebutuhan masyarakat dapat kita perjuangkan bersama,” tuturnya.

Selain pembangunan infrastruktur, H. Asmar juga berharap penguatan sektor ekonomi masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan masyarakat terus menjadi perhatian dalam agenda pembangunan Riau ke depan.

Ia menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerah, sekaligus menjawab tantangan geografis yang dihadapi masyarakat.

“Setiap daerah memiliki potensi dan tantangannya masing-masing. Karena itu, diperlukan kebijakan dan kerja sama yang mampu menjawab kebutuhan daerah, sehingga pembangunan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata H. Asmar.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Haryanto dalam sambutannya mengatakan, Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi berbagai kekurangan, menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, sekaligus membuka peluang baru bagi masa depan daerah.

Menurutnya, kemajuan pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata dan adil oleh seluruh masyarakat Riau.

“Karena itu, hari jadi ini harus menyatukan langkah kita untuk memperbaiki yang masih kurang, menyelesaikan yang masih tertunda, dan membuka lebih banyak harapan bagi masa depan Riau,” kata SF Haryanto.

Ia menegaskan, semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, yakni “Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan.”

Menurut SF Haryanto, keberagaman yang dimiliki Riau harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah. Perbedaan pandangan, katanya, tidak boleh menghambat tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita boleh memiliki pandangan yang berbeda, tetapi ketika menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan Riau, tujuan kita harus tetap sama. Riau harus tetap aman dan rukun. Pembangunan harus terus bergerak. Dan hasilnya harus dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.

SF Haryanto juga mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Tekanan terhadap kemampuan anggaran, menurutnya, dirasakan hampir di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Riau.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak harus didahulukan. Pelayanan dasar harus tetap dijaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat, memperbaiki penggunaan data, serta menutup ruang kebocoran dalam pengelolaan pemerintahan.

“Yang belum tertib, kita tertibkan. Yang belum optimal, kita benahi. Yang menjadi hak Riau, terus kita perjuangkan,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai potensi daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal harus dioptimalkan untuk menjaga pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian, serta melanjutkan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Riau juga menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Pusat. Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, serta berbagai program strategis lainnya terus diselaraskan dengan arah pembangunan daerah.

SF Haryanto mengakui masih terdapat berbagai kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat dipenuhi. Sejumlah infrastruktur jalan masih membutuhkan perbaikan, pelayanan publik perlu ditingkatkan, sementara sebagian masyarakat masih menunggu lapangan pekerjaan, bantuan dan penyelesaian berbagai persoalan.

“Atas pelayanan yang belum sempurna dan harapan masyarakat yang belum dapat kami wujudkan, saya menyampaikan permohonan maaf,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa permohonan maaf tersebut bukan akhir dari tanggung jawab pemerintah.

“Setiap harapan yang belum terjawab tetap menjadi amanah bagi kami. Setiap kebutuhan yang belum terpenuhi tetap menjadi pekerjaan yang akan terus kita perjuangkan ke depan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, SF Haryanto turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Riau, Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, TNI dan Polri, serta seluruh aparatur pemerintah yang terus menjaga pelayanan dan pembangunan tetap berjalan.

Apresiasi juga diberikan kepada tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, insan pers, organisasi kemasyarakatan dan seluruh masyarakat Riau yang turut menjaga persatuan serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

Memasuki usia ke-69, SF Haryanto berharap Provinsi Riau semakin aman dan damai, masyarakat semakin sehat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, serta petani, nelayan, pekerja dan pelaku usaha semakin sejahtera.

“Setiap keluarga memiliki harapan akan kehidupan yang lebih baik,” harapnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau sebagai momentum untuk memperbarui tekad dalam merawat dan memajukan Riau sebagai rumah bersama.

Dengan semangat “Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan,” seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan dan bersama-sama membangun Riau yang lebih maju, adil dan sejahtera.

Turut mendampingi Bupati Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan (Prokopim) Yusran serta staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Meranti.(Bom).

Kalah Tipis 2-1 dari EBR FC, Kampar Junior FA Runner-up Piala Suratin U-17 di Indragiri Hulu

Sun, 09 Aug 2026 11:20:15 +0700

INDRAGIRI HULU – Perjuangan Kampar Junior FA harus berakhir sebagai runner-up Piala Suratin U-17 setelah kalah tipis 2-1 dari EBR FC pada partai final yang digelar di Stadion Batu Canai, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Pertandingan final berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua kesebelasan tampil terbuka dengan mengandalkan permainan cepat serta saling melancarkan serangan.

Kampar Junior FA yang diperkuat mayoritas pemain lokal Riau mampu memberikan perlawanan terhadap EBR FC yang diperkuat sejumlah pemain dari Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Striker Kampar Junior FA, Abai, dengan nomor punggung 25, menjadi salah satu pemain yang paling merepotkan lini pertahanan EBR FC. Pergerakannya bahkan mendapat pengawalan ketat dari dua hingga tiga pemain lawan.

Memasuki menit ke-25, EBR FC memperoleh peluang melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti. Sepakan keras pemain EBR FC masih mampu ditepis penjaga gawang Kampar Junior FA.

Namun, bola muntah atau rebound di area penalti berhasil dimanfaatkan pemain EBR FC untuk membuka keunggulan. Skor berubah menjadi 1-0.

Kampar Junior FA berusaha merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Permainan kedua tim pun semakin menarik dengan adu strategi dan kemampuan individu para pemain.

Menjelang babak pertama berakhir, EBR FC kembali mencetak gol melalui skema serangan balik cepat. Kelengahan lini belakang Kampar Junior FA yang terlalu fokus menyerang berhasil dimanfaatkan pemain EBR FC. Pemain bernomor punggung 12 kemudian menuntaskan peluang tersebut dengan tenang.

EBR FC menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Kampar Junior FA tidak menyerah. Anak-anak asuhan Coach Zidan terus berupaya memperkecil ketertinggalan.

Peluang emas kembali diperoleh Kampar Junior FA melalui aksi individu striker Abai. Ia berhasil melepaskan tendangan terukur, tetapi bola masih mampu diamankan penjaga gawang EBR FC.

Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta pada menit ke-80. Pemain bernomor punggung 21, Abel, memanfaatkan peluang setelah terjadi kesalahan dan blunder di lini pertahanan EBR FC.

Kampar Junior FA memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Gol tersebut membuat pertandingan semakin panas. Memasuki menit-menit akhir, Kampar Junior FA tampil agresif dan terus menekan. Anak-anak yang dijuluki Tobuan Tanah itu bahkan mampu mengurung EBR FC di area pertahanannya.

Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

EBR FC akhirnya keluar sebagai juara Piala Suratin U-17, sedangkan Kampar Junior FA harus puas berada di posisi runner-up dengan skor akhir 2-1.

Meski gagal membawa pulang trofi juara, pencapaian Kampar Junior FA dinilai menjadi prestasi membanggakan. Tim tersebut mampu melangkah hingga partai puncak dengan mengandalkan mayoritas talenta lokal Riau dan kolaborasi dengan pemain SMA Sko Riau.

Coach Zidan mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Menurutnya, tampil di final dengan materi pemain lokal merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

“Kami merasa terhormat dengan hasil ini. Dengan bermaterikan produk lokal dan berkolaborasi dengan anak-anak SMA Sko Riau, kami bisa tampil sampai ke puncak dan memberikan hasil maksimal untuk Kampar Junior FA,” ujar Zidan.

Ia menilai perjuangan para pemain bukan sekadar tentang hasil akhir, tetapi juga tentang keberanian membawa nama daerah dan menunjukkan bahwa talenta sepak bola lokal Riau mampu bersaing di level kompetisi usia muda.

“Kampar Junior FA juara Riau. Menang sebagai runner-up yang terhormat, dan Tobuan Tanah tetap menjaga martabat sepak bola Riau,” tegasnya dengan bangga.(Bom).

Wabup Muzamil Buka Grand Final Bujang Dara Meranti 2026

Sun, 09 Aug 2026 01:02:50 +0700

MERANTI — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., membuka secara resmi Grand Final Pemilihan Bujang Dara Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Afifa Sport Center Selatpanjang, Sabtu (8/8/2026) malam.

Pemilihan Bujang Dara tahun ini mengangkat tema “Sagu Meranti Mendunia: Sinergi Muda, Pesona Budaya dan Inovasi Ekonomi Kreatif.”

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kepulauan Meranti, Saiful Bakhri, S.T., mengatakan ajang tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mencetak generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan berbudaya.

Menurutnya, Bujang Dara juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi Meranti.

“Bujang Dara berfungsi sebagai garda terdepan dalam mempromosikan potensi lokal. Mulai dari kekayaan budaya, wisata hingga potensi sagu,” ujarnya dalam laporan kegiatan.

Ia menyebutkan, para finalis yang terpilih nantinya akan menjadi wakil resmi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan Bujang Dara tingkat Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan malam grand final bukan sekadar ajang kompetisi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memilih putra-putri terbaik Meranti untuk mewakili daerah di tingkat provinsi.

“Sekali lagi, malam final ini bukan malam kompetitor. Kita memilih putra-putri terbaik Kabupaten Meranti yang akan menjadi wakil kita pada Bujang dan Dara Provinsi Riau,” kata Muzamil.

Ia juga mengapresiasi prestasi Meranti pada tahun sebelumnya. Saat itu, gelar Bujang Riau berhasil diraih perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muzamil mengatakan, Bujang dan Dara terpilih memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak hanya membawa mahkota dan selempang, tetapi juga membawa nama daerah.

“Ketika seseorang dinobatkan sebagai Bujang dan Dara Kabupaten Meranti, melekat di pundaknya tanggung jawab untuk memperkenalkan daerah, menjaga marwah dan budaya Melayu, serta mempromosikan pariwisata,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap Bujang Dara tidak hanya soal penampilan.

“Bujang dan Dara bukan hanya tentang kecantikan atau ketampanan. Inner beauty juga harus diperhitungkan,” katanya.

Menurut Muzamil, generasi muda perlu memiliki empati, adab, kesopanan, dan rasa percaya diri.

Ia berharap ajang tersebut menjadi ruang pembentukan karakter bagi generasi muda Meranti.

Muzamil juga mendorong Bujang Dara terpilih memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan Meranti secara lebih luas.

“Gunakan kemajuan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan kampung halaman yang kita cintai ini,” katanya.

Ia menilai Meranti memiliki banyak potensi yang dapat diperkenalkan ke tingkat nasional hingga internasional.

Mulai dari sejarah, tradisi Melayu, keindahan alam, kuliner, kerajinan, seni dan budaya, ekonomi kreatif hingga destinasi wisata.

“Bila perlu, perkenalkan Meranti ke seluruh dunia. Kami berharap Bujang dan Dara menjadi mercusuar untuk memperkenalkan Meranti kepada dunia luar,” ujarnya.

Muzamil juga berpesan agar para finalis tidak menjadikan mahkota sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Jangan pernah mengukur keberhasilan hanya dari mahkota yang dikenakan di kepala. Ukurlah dari berapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang, berkreasi, dan terlibat dalam pembangunan daerah.

Kepada para finalis, Muzamil meminta agar kompetisi berlangsung secara sehat dan profesional.

“Berkompetisilah dengan baik dan fair. Jangan saling mengklaim, jangan saling memfitnah, apalagi saling menuduh,” pesannya.

Ia juga meminta dewan juri memberikan penilaian secara profesional.

“Buktikan bahwa anak-anak Meranti mampu berdiri sejajar dengan generasi muda terbaik di negeri ini,” pungkasnya.

Hasil Pemilihan
Pada Grand Final Pemilihan Bujang Dara Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026, gelar Bujang 1 diraih Muhammad Fazya Kurniawan nomor peserta 07.

Sementara gelar Dara 1 diraih Halda Mirsyanda nomor peserta 04.

Posisi Bujang 2 diraih Muhammad Haji Ramza nomor peserta 15, sedangkan Dara 2 diraih Rahayu Safitri nomor peserta 06.

Adapun Bujang 3 diraih Muhammad Rido Islamy nomor peserta 09 dan Dara 3 diraih Zahra Sintia Asmara nomor peserta 24.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, anggota DPRD Kepulauan Meranti, para kepala OPD, Camat Tebing Tinggi, Ketua MUI, Ketua MKA LAMR Kepulauan Meranti, dewan juri, serta tamu undangan lainnya.(Bom).

Wabup Muzamil Sambut Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau, 1.200 Mangrove Ditanam di Tanah Merah

Sun, 09 Aug 2026 00:59:14 +0700

MERANTI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyambut dan mengapresiasi pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah pesisir Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi diawali dengan pelepasan rombongan dari Mapolres Kepulauan Meranti. Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Pelabuhan Om Rin menggunakan kempang dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Peranggas hingga Puskesmas Kedabu Rapat.

Setibanya di Puskesmas Kedabu Rapat, rombongan melaksanakan sejumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya penyerahan Bendera Merah Putih, pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penanaman pohon di lingkungan puskesmas.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan menuju Pos Satkamling Desa Kedabu Rapat dengan penyerahan sebanyak 100 lembar Bendera Merah Putih kepada Kepala Desa Kedabu Rapat.

Selain itu, Polda Riau turut menyerahkan bantuan kepada masyarakat nelayan serta bantuan sosial kepada masyarakat Desa Tanah Merah yang membutuhkan.

Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah peninjauan kawasan pesisir yang mengalami abrasi di Desa Tanah Merah. Dalam kesempatan itu, turut dilakukan penanaman sebanyak 1.200 bibit mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membantu mengurangi dampak abrasi di wilayah pesisir.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan Polres Kepulauan Meranti yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Riau atas pelaksanaan kegiatan ini," ujar Muzamil.

Menurutnya, Ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki makna strategis karena dilaksanakan di wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Mari sama-sama, di wilayah perbatasan negara, di pulau terluar ini, kita pastikan Merah Putih tetap berkibar dan NKRI adalah harga mati," tegasnya.

Muzamil juga menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan masih membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih besar, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta penanganan persoalan lingkungan.

"Keadaan di perbatasan ini tidak sedang baik-baik saja. Perlu sentuhan. Negara harus hadir di perbatasan ini. Dengan segala kekurangan infrastruktur, persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, perlu sentuhan-sentuhan yang lebih baik, lebih menyentuh, dan lebih humanis," ungkapnya.

Terkait abrasi, Muzamil mengatakan terdapat sejumlah titik pesisir di Pulau Rangsang yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan.

"Untuk abrasi ini, kita harus terus berjuang dan berkolaborasi agar persoalan abrasi dapat kita selesaikan secara bertahap," katanya.

Ia menilai upaya penanaman mangrove merupakan langkah positif dalam menjaga ekosistem pesisir. Namun demikian, penanganan abrasi membutuhkan sinergi dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Sementara itu, Kepala Desa Tanah Merah, Amansyah, S.Pd., menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Polda Riau terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan di wilayahnya.

Menurutnya, abrasi menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi masyarakat Desa Tanah Merah karena terus mengikis daratan dan berpotensi mengancam permukiman warga.

"Desa kami menghadapi ancaman abrasi yang sangat serius setiap hari. Abrasi ini sangat mengikis daratan, mengancam pemukiman, dan meresahkan warga kami," ujarnya.

Amansyah mengatakan pemerintah desa telah berupaya melakukan berbagai langkah dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mengatasi abrasi pantai.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Kapolda melalui aksi penanaman mangrove. Bantuan ini sangat berarti untuk menyelamatkan masa depan desa kami," katanya.

Selain penanganan abrasi, Amansyah juga mengapresiasi bantuan mesin ketinting bagi masyarakat nelayan serta bantuan sosial bagi warga kurang mampu.

Ia menjelaskan, sekitar 90 persen masyarakat Desa Tanah Merah menggantungkan kehidupan dari sektor nelayan. Karena itu, dukungan terhadap sektor perikanan dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau, Kombes Pol. Andi Yul Lapawesean Tenri Guling, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan program Kapolda Riau dalam rangka memperkuat pelayanan kepolisian, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan nasionalisme di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.

"Kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau bertujuan untuk menjembatani pelayanan kepolisian, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan nasionalisme di wilayah 3T," jelasnya.

Menurutnya, program tersebut telah dilepas oleh Kapolda Riau sejak 1 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan difokuskan pada pelayanan masyarakat, penanganan lingkungan pesisir melalui program Green Policing, pelayanan kesehatan gratis, penanaman mangrove, serta pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan.

"Kita melakukan kegiatan penanaman pohon di darat maupun di tepian laut dengan melakukan penanaman mangrove. Selain itu, kita juga memberikan pelayanan kesehatan gratis dan bantuan mesin ketinting kepada para nelayan," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut baik sinergi tersebut dan berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau terluar.(Bom).

Si Jago Merah Lahap Lahan Gambut Seluas 1 Hektare di Depan Stadion Mahmud Jalal, Polisi Selidiki Sumber Api

Sun, 09 Aug 2026 00:03:59 +0700

SELATPANJANG,- Kebakaran melanda lahan gambut seluas kurang lebih satu hektare di lapangan depan Stadion Mahmud Jalal, Jalan Pramuka, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (8/8/2026).

Peristiwa yang terjadi di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti itu kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Polisi turun langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengurai asal-usul api sekaligus memastikan faktor yang memicu kebakaran.

Pengecekan TKP dilakukan Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi bersama Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Kepulauan Meranti sekitar pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, lokasi merupakan kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) dengan karakteristik tanah gambut. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Fakta yang menjadi bagian penting dalam penyelidikan adalah adanya aktivitas pembersihan lahan beberapa hari sebelum kebakaran.

Berdasarkan keterangan saksi Sriweda, 50 tahun, pegawai Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan pembersihan telah berlangsung sejak Selasa (4/8/2026) hingga Sabtu (8/8/2026).

Pembersihan dilakukan menggunakan mesin pemotong rumput dengan melibatkan sekitar 16 tenaga outsourcing. Rumput hasil pemotongan kemudian dikumpulkan dan ditumpuk di sejumlah titik.

Pada Sabtu pagi sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Zira, 16 tahun, warga Jalan Pramuka Desa Banglas, melihat api mulai muncul di sekitar empat tumpukan rumput.

Saat pertama kali terlihat, kobaran api masih kecil. Namun, dalam waktu kurang lebih dua jam, api berkembang dan menyebar.

Sekitar pukul 11.45 WIB, Henrizal, 27 tahun, yang melintas di lokasi melihat api telah menjalar hingga ke tepi jalan dan area lapangan.

Ia kemudian segera menghubungi petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sekitar pukul 12.30 WIB, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Polri, TNI, Kades dan masyarakat Desa Banglas tiba di lokasi.

Upaya pemadaman langsung dilakukan untuk mencegah api meluas, mengingat karakter tanah gambut memiliki potensi menyimpan bara di bawah permukaan dan dapat kembali memunculkan titik api.

Dalam olah TKP, petugas menemukan sedikitnya lima tumpukan rumput bekas tebasan yang telah terbakar serta lima tumpukan rumput lainnya yang turut terdampak kebakaran.

Sejumlah material berupa ranting bekas bakaran dan rumput kering turut diamankan sebagai bahan penyelidikan.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prastia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Tebing Tinggi AKP Lubis, S.H., menegaskan bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi, berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Meranti, serta melakukan pendalaman terhadap seluruh informasi yang ditemukan di lapangan.

Sebagai penanda bahwa perkara masih berproses, petugas memasang spanduk bertuliskan “Dalam Penyelidikan/Penyidikan Karhutla” di lokasi kejadian.

“Polres Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti kejadian ini sesuai prosedur hukum dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kepulauan Meranti,” tegas AKP Lubis.

Sampai saat ini, kepolisian belum menyimpulkan apakah kebakaran tersebut disebabkan faktor kelalaian, faktor alam, maupun adanya unsur kesengajaan.

Karena itu, seluruh pihak diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses penyelidikan selesai.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan di kawasan lahan kering dan gambut.

Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kepulan asap atau titik api.

Dengan luas lahan yang terbakar mencapai kurang lebih satu hektare dan berada di kawasan tanah gambut, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan lahan harus dilakukan secara cermat, terutama pada musim dengan kondisi vegetasi yang mudah terbakar.(Bom).

Sambut HUT RI Ke 81 Danposal Selatpanjang Gelar Aksi Sosial Kawasan Pesisir.

Sat, 08 Aug 2026 20:22:46 +0700

Meranti,- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kodaeral I serta Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komandan Pos TNI Angkatan Laut (Danposal) Selatpanjang, Lettu Laut (P) Hadi Ismanto, memimpin langsung aksi sosial kemasyarakatan di kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Sabtu (8/8/2026).

Selain itu, Aksi nyata kepedulian TNI AL ini diwujudkan melalui perbaikan dan pengecatan dua unit rumah warga kurang mampu di Jalan Nelayan, Desa Insit, Kecamatan Tebingtinggi Barat. Kehadiran jajaran Posal Selatpanjang di tengah-tengah pemukiman nelayan tersebut menjadi bukti komitmen TNI Angkatan Laut dalam merawat kemanunggalan bersama rakyat.

Kegiatan yang dilaksanakan atas arahan Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Agung N. Kusumaji ini menempatkan Lettu Laut (P) Hadi Ismanto di garis depan. Sebelum penugasan dimulai sejak pagi hari, Danposal Selatpanjang memberikan instruksi dan pengarahan langsung kepada jajaran personel Posal Selatpanjang serta masyarakat setempat yang berkumpul di lokasi.

Dalam arahannya, Lettu Laut (P) Hadi Ismanto menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kedisiplinan, serta sinergi yang kokoh antara prajurit TNI AL dan warga pesisir. Menurutnya, prajurit TNI AL tidak hanya hadir untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan, tetapi juga harus menjadi solusi dan pelindung bagi kesulitan yang dihadapi masyarakat di sekitar markas penugasan.

"Melalui aksi sosial pengecatan rumah ini, kami ingin memastikan kehadiran Posal Selatpanjang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk menghidupkan kembali roh gotong royong dan mempererat ikatan kekeluargaan antara prajurit TNI AL dengan warga pesisir, khususnya para nelayan di Desa Insit," tegas Danposal Selatpanjang Lettu Laut (P) Hadi Ismanto.

Sejak pagi hingga sore hari, Danposal Selatpanjang tampak berbaur langsung bersama para prajurit dan warga setempat. Sentuhan kuas dan warna cat baru secara bertahap merubah wajah rumah milik Bapak Arpan dan Bapak Safi'i menjadi jauh lebih bersih, rapi, dan layak huni. Kebersamaan di lapangan mencerminkan suasana kekeluargaan yang hangat antara aparat keamanan kelautan dan warga pesisir.

Tidak berhenti pada perbaikan fisik rumah, di akhir kegiatan Danposal Selatpanjang Lettu Laut (P) Hadi Ismanto bersama jajarannya menyerahkan bantuan puluhan bendera Merah Putih secara langsung kepada warga kawasan pesisir dan para nelayan lokal.

Langkah ini diambil oleh Danposal Selatpanjang guna membangkitkan jiwa nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta menyemarakkan ruang-ruang pesisir Meranti dalam menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Aksi kepemimpinan Danposal Selatpanjang ini pun mendapat apresiasi tinggi dari warga Desa Insit yang merasa terbantu dan diayomi oleh kehadiran TNI AL.(Bom).

Anggota DPRD Dyan Desmanengsih Ajak Masyarakat Lebih Melek Perda Lewat Kuis Interaktif pada Sosialisasi Perda Koperasi Dan UMKM

Sat, 08 Aug 2026 19:05:44 +0700

Meranti,- Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP, menggelar kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, Kegiatan yang berlangsung penuh antusias tersebut di damping oleh suami beliau Sahala Marulitua Hutajulu dihadiri tokoh masyarakat, Ketua RT, pelaku UMKM, serta warga setempat.

Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan doa bersama dan sambutan Ketua RT, Erizam, yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi penyebarluasan perda. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Dyan Desmanengsih menegaskan bahwa lahirnya Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

"UMKM bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, perda ini hadir agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan, pembinaan, hingga akses pengembangan usaha yang lebih baik," ujar Dyan.

Suasana sosialisasi berlangsung lebih hidup karena Dyan memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih hanya menyampaikan materi secara satu arah, ia mengajak peserta mengikuti kuis interaktif seputar isi Perda Nomor 10 Tahun 2024. Pertanyaan-pertanyaan sederhana diberikan kepada peserta mengenai tujuan perda, kewajiban pemerintah, hingga hak pelaku UMKM.
Metode tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Warga tampak antusias mengangkat tangan untuk menjawab setiap pertanyaan, bahkan saling berdiskusi mengenai isi perda. Pendekatan edukatif ini dinilai efektif untuk membangun pemahaman masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya sadar hukum.

"Saya senang belajar sekaligus berbagi melalui metode kuis. Dengan cara seperti ini masyarakat lebih mudah mengingat isi perda, lebih aktif berdiskusi, dan diharapkan semakin melek terhadap regulasi yang dibuat untuk kepentingan mereka sendiri," kata Dyan.

Pada kesempatan tersebut, tenaga ahli, Fakhru, menjelaskan bahwa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2024, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pendampingan, membantu pemasaran produk, membuka akses pembiayaan, hingga meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.

Ia juga memaparkan bahwa tujuan perda sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah memberdayakan, mengembangkan, dan melindungi UMKM, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sesi dialog, berbagai pertanyaan disampaikan masyarakat. Salah satunya mengenai apakah pemerintah hanya membuat aturan atau juga berkewajiban membantu pelaku usaha. Menanggapi hal tersebut, Dyan menegaskan bahwa perda ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk hadir secara nyata melalui berbagai program pemberdayaan.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Dyan mengingatkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun tetapi belum memiliki NIB, sehingga mengalami kendala ketika mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan.
Selain legalitas, Dyan juga mengajak pelaku UMKM agar tidak hanya berfokus pada modal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, kemasan, pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital dan marketplace sebagai sarana memperluas pasar.

"Persaingan usaha saat ini semakin berkembang. Produk lokal harus mampu bersaing melalui kualitas, kemasan yang baik, serta pemasaran digital. Pemerintah telah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pelatihan, pendampingan, kemitraan, hingga akses pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dyan yang juga merupakan pelaku usaha di bidang hijab, kosmetik, dan skincare mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan program-program pemerintah yang berpihak kepada UMKM. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan perda belum berjalan secara optimal.

Menutup kegiatan, Dyan berharap penyebarluasan perda tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi sarana meningkatkan literasi hukum masyarakat. Menurutnya, keberhasilan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2024 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar koperasi serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin maju, mandiri, dan berdaya saing.(Bom).

Kapolres Meranti AKBP Gede Adi Ajak Semua Pihak Sukseskan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.

Sat, 08 Aug 2026 18:00:09 +0700

Meranti,- Upaya Polres Kepulauan Meranti Polda Riau Pantas diacungi Jempol Pasalnya Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau yang termewah dan terbagus baru saja di Gelar Di Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah Sejumlah Pejabat Polres turut Mensuksekan Kegiatan tersebut Mulai dari Wakapolres Kompol Detis, Kabag Ops, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Pol Air, Kasat Intelkam dan Pejabat Utana Serta Polsek Jajaran di Polres Kepulauan Meranti Sabtu (8/8/2026) Pagi.

Selain itu, Kegiatan itu dipimpin Langsung Kepala Bidang TIK Polda Riau, Kombes Pol Andi Yul bersama PJU, Kapolres Kepulauan Meranti, dan didampingi Wakil Bupati, Muzamil Baharudin saat mengunjungi Pulau Rangsang dalam rangka Ekspedisi Merah Putih Presisi.

" Tentunya Peluncuran Ekspedisi Merah Putih Presisi (MPP) Polda Riau menjadi gambaran nyata transformasi Polri dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Adi Prasetya Kepada Wartawan.

Menurut Kapolres, Ekspedisi MPP ini digelar Polda Riau dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-81 Dalam kegiatan tersebut, Tim 8 Ekspedisi Merah Putih Presisi membawa sejumlah misi, antara lain misi kemanusiaan dengan menghadirkan bantuan sosial dan kesehatan, misi lingkungan, hingga misi kebangsaan dengan pengibaran bendera Merah Putih.

"Ekspedisi ini tidak sekadar menjadi perjalanan menyusuri wilayah kepulauan dan pesisir. Di baliknya terdapat pesan yang lebih besar tentang bagaimana kehadiran negara harus dirasakan hingga ke pelosok negeri," jelas AKBP Gede.

Sekedar Informasi, Rombongan Kapolda Riau, juga sempat sarapan dan Poto bersama Bersama Organisasi Media, Masyarakat Tokoh Pemuda dan lainya, di Mapolres Kepulauan Meranti, mereka lalu menyembangi Lautan mengunakan Armada Kempang, dan Armada Sepeda Motor menyisiri Daerah terluar di Kepulauan Meranti yakni UPT Puskesmas Kedabu Rapat lalu Mengujungi Poskamling dan Terkahir Mendangi Panta Geronjong Tanah Merah.(Bom).

Kabag Tik Polda Riau Kombes Andi Yul Sampaikan Pesan Kapolda Riau Dalam Ekspedisi Merah Putih Presisi Di Meranti.

Sat, 08 Aug 2026 18:55:34 +0700

Meranti,- Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan Mengutuskan Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Mengelar Serangkain Acara di Kepulauan Meranti di Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir oleh Kabag TIK Polda Riau Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol Andi Yul Lapawesean Tenri Guling, bersama Kabag Dokkes Polda Riau juga didampingi Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Adi Prasetya, Wakil Bupati Muzamil Baharudin Ketua DPRD Meranti H.Khalit Ali dan sejumlah Pejabat lainya

" Saat ini Jajaran Polda Riau sebanyak beberapa TIm yang diturunkan untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan lingkungan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-81," kata
Kabag TIK Polda Riau Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Andi Yul Lapawesean Tenri Guling Sabtu (8/8/2026) Di Sela Acara Pantai Gerojong.

Menurut Andi Yul, kami menyambut baik kegiatan kami gelar dari Pengecekan Kesehatan di UPT Puskesmas Kedabu Rapat, Pemantauan Poskamling Kedabu Rapat, Serta Pemantauan Pantai Batu Geronjong di Desa Tanah Air Merah serta Kegiatan Green Policing Semua terbaiklah Polres Kepulauan telah berkerja dengan baik dalam suatu Tim
Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Sungguh Luar Biasa. Dengan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau HUT RI Ke -81 Polres Kepulauan Meranti Khususnya Kepulauan Meranti lebih baik lagi kedepanya dengan Kegiatan Green Policing dan kegiatan yang membantu Masyarakat," jelas Andi Yul mantan Kapolres Meranti tersebut.

Ditempat yang sama Pemerintah Daerah Dalam Hal ini Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyambut baik kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Dalam Rangka HUT RI Ke 81 Polres Kepulauan Meranti Khususnya Kepulauan Meranti agar lebih baik lagi dapat membantu Masyarakat.

" Dengan adanya Kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Dalam Rangka HUT RI Ke -81 Polres Kepulauan Meranti Khususnya Kepulauan Meranti tentu bisa berbuat banyak Kepada Masyarakat dan Kami atas nama Pemerintah Daerah Mengucapkan Terimakasih Kepada Kapolda Riau," ucap Muzamil disela memberikan Sambutan.(Bom).

Terima Kunjungan Tim Polda Riau Dan Pemda Meranti Dokter Umum Puspa Berikan Pelayanan Baik Di UPT Puskesmas Kedabu Rapat

Sat, 08 Aug 2026 18:52:21 +0700

Meranti,- Upaya Yang Telah Dilakukan Secara Baik Oleh UPT Puskesmas Kedabu Rapat dibawah Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti memang Pantas diacungi Jempol, Pasalnya Pelayanan dan Serta Gedung Kesehatan yang baik telah ditunjukan begitu juga tenaga Medis yang Propesional dibawah Kepala UPT Dokter Puspa yang telah berpengalaman belasan tahun di Kepulauan Meranti.

Selain itu, Pada Saat Terima Kunjungan Wakil Bupati Muzamil Baharudin, Pejabat Polda Riau Kepala Bidang TIK Kombes Andi Yul, Serta Kepala Bidang Dokes Polda Riau dan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Adi Prasetya Ketua LAM Kepulauan Meranti Datuk Afrizal Cik, Sekda Meranti Sudandri Jauzah, Danposal, Danramil, Kepala KSOP Selatpanjang dan Sejumlah Kepala Desa terutama Kepala Desa Kedabu Rapat Mahdi dan Tamu Undangan Lainya Di Desa Kedabu Rapat Sabtu (8/8/2026).

Selanjutnya, Rombongan Polda Riau Serta Jajaran Bidang Dokkes juga mendatangkan Dokter terbaik mengecek Kesehatan bagi Masyarakat Di Desa Kedabu Rapat juga melakukan Green Policing Di Depan UPT Puskesmas Kedabu Rapat.

Kepala UPT Puskesmas Kedabu Rapat Dokter Umum Puspa Kepada Wartawan Mengatakan bahwa Kegiatan Dalam Gedung yaitu Cek Kesehatan Gratis dan Germas Senam Sehat, Penyuluhan Kesehatan serta Makan Sehat Bergizi Seimbang di UPT Puskesmas Kedabu Rapat Sering Dilakukan Dengan Baik.

" Kami sudah memberikan Pelayanan Kesehatan baik dalam gedung dan Luar Gedung di UPT Puskesmas Kedabu Rapat dan Alhmadulilah Untuk BPJS Sudah Hampir Menyeluruh di Puskesmas kami," jelas Dokter Umum Puspa.(Bom).

Sambut HUT RI ke-81, DWP Meranti Satukan Semangat Ibu-Ibu OPD Lewat Senam dan Perlombaan

Sat, 08 Aug 2026 15:44:40 +0700

MERANTI — Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa meriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar senam bersama dan berbagai perlombaan di halaman Kantor Bupati Meranti, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan itu diikuti ibu-ibu dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, SE, turut hadir bersama Wakil Ketua TP PKK, Sriyana Muzamil, serta Ketua DWP Kabupaten Kepulauan Meranti, Dwi Nofmiyani Sudandri.

Hj. Ismiatun mengapresiasi antusiasme para peserta yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut.

Menurutnya, rangkaian kegiatan bukan hanya untuk menjaga kebugaran. Perlombaan juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan kekompakan antaribu-ibu OPD.

“Perlombaan-perlombaan ini nantinya akan diikuti oleh seluruh ibu-ibu OPD. Semoga kegiatan ini dapat memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia,” ujar Hj. Ismiatun.

Ia juga mengingatkan peserta agar tidak menjadikan hadiah sebagai tujuan utama dalam mengikuti perlombaan.

“Jangan dilihat kadonya, yang penting isinya. Semoga kegiatan ini dapat menjadi bagian dari kenangan dan kebersamaan kita di tahun 2026,” katanya.

Hj. Ismiatun kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mendukung kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Senam bersama dan perlombaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan DWP Meranti dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81.

Suasana kegiatan diisi dengan semangat, keceriaan dan kekompakan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang mempererat silaturahmi antarpegawai perempuan di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Semangat kebersamaan itu diharapkan terus terjaga, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang menjadi tema utama peringatan HUT RI tahun ini.(Bom).

HUT Riau Dari Bupati dan Wakil Bupati Meranti

Sat, 08 Aug 2026 15:39:44 +0700

LSM EKA Siap Tanam 2.000 Pohon untuk Dukung Green Policing dan Pelestarian Lingkungan di Kepulauan Meranti

Fri, 07 Aug 2026 15:27:03 +0700

Selatpanjang – Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus ditunjukkan oleh LSM EKA (Ekonomi Kreatif Andalan) melalui berbagai program konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2017 tersebut berkomitmen mendukung upaya pelestarian ekosistem gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta pengembangan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Ketua dan pengurus LSM EKA menyampaikan bahwa keberadaan organisasi ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap pentingnya menjaga ekosistem gambut yang memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, sekaligus habitat berbagai keanekaragaman hayati. Melalui berbagai program konservasi, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, LSM EKA berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam.

Selain bergerak di bidang konservasi, LSM EKA juga mengembangkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang ramah lingkungan. Organisasi ini memiliki visi menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan terpercaya dalam mewujudkan kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung Program Green Policing Polda Riau, LSM EKA pada akhir bulan Agustus 2026 ini merencanakan akan melaksanakan kegiatan penanaman sebanyak 2.000 bibit pohon tanaman hutan di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada kegiatan tersebut, LSM EKA mengajak Kapolres Kepulauan Meranti untuk turut hadir dan mendampingi pelaksanaan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan semangat terhadap upaya pelestarian lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Menurut ketua LSM EKA, Sdr. Ferengki, kehadiran Kapolres diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan sekaligus menjadi wujud kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang hijau, lestari, dan berkelanjutan.

LSM EKA juga meyakini bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, Polri, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya peduli lingkungan serta wujud pendekatan Polri menjaga Harkamtibmas. Organisasi ini berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari gerakan bersama dalam menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang.(Bom).

Fraksi PKB Inisiasi Ranperda Perlindungan Data Pribadi, Bapemperda DPRD Kampar Mulai Bahas Naskah Akademik

Wed, 05 Aug 2026 14:00:00 +0700

Riauterbit.com - Komitmen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kampar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital kembali diwujudkan melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas usulan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat pembahasan Naskah Akademik dan draf Ranperda pada Senin (3/8/2026) di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kampar.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kampar, H. Habiburrahman, serta dihadiri anggota Bapemperda bersama Tim Penyusun Naskah Akademik. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi Ranperda agar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, sekaligus dapat diterapkan secara efektif di Kabupaten Kampar.

Ranperda tersebut merupakan inisiatif Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kampar. Sekretaris Fraksi PKB, Ramli, S.Kom, yang juga merupakan anggota Bapemperda, menegaskan bahwa regulasi ini lahir sebagai respons terhadap pesatnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.

"Perlindungan data pribadi saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hampir seluruh pelayanan pemerintah telah memanfaatkan sistem digital sehingga diperlukan payung hukum yang mampu memberikan kepastian, keamanan, dan perlindungan terhadap data masyarakat. Fraksi PKB ingin Ranperda ini benar-benar menjadi regulasi yang bermanfaat dan dapat diterapkan, bukan hanya selesai dibahas menjadi Perda," ujar Ramli.

Ia menjelaskan, Fraksi PKB mendorong agar Ranperda ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mampu membangun tata kelola perlindungan data yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga penghapusan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat tersebut, Tim Penyusun Naskah Akademik memaparkan hasil kajian mengenai urgensi pembentukan Ranperda, kondisi pengelolaan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, batas kewenangan pemerintah daerah, hingga arah pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kampar, H. Habiburrahman, menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara komprehensif agar Ranperda yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi di daerah.

Menurutnya, masukan dari anggota Bapemperda maupun Tim Penyusun menjadi bagian penting dalam menyempurnakan materi muatan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Melalui pembahasan tersebut, Fraksi PKB berharap Kabupaten Kampar memiliki Peraturan Daerah yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola data pribadi, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, aman, dan akuntabel.(Rls)

Pemkab Meranti Sambut Kapolres Baru, Siap Gelar Ekspedisi Merah Putih

Thu, 06 Aug 2026 12:38:54 +0700

SELATPANJANG — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM., MM., menyambut kunjungan silaturahmi Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Ruang Kerja Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (6/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan jajaran Polres Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan itu, Kapolres juga menyampaikan rencana pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi yang akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Meranti pada Sabtu mendatang.

Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan program Polda Riau dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kapolres mengajak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk turut berkolaborasi dan memberikan dukungan guna menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

Kapolres Kepulauan Meranti menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat menjadi awal yang baik dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Polres Kepulauan Meranti dengan pemerintah daerah.

“Silaturahmi ini tentunya menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami berharap ke depan dapat terus berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Gede.

Terkait pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi, ia berharap dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membantu kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Muzamil menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung penuh pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah Meranti.

“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi untuk menyukseskan Ekspedisi Merah Putih Presisi ini. Tentu kami menyambut baik kegiatan yang membawa semangat kebangsaan dan kebersamaan ini,” ujar Muzamil.

Muzamil juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita yang baru mengemban amanah sebagai Kapolres Kepulauan Meranti.

“Kami menyambut hangat kedatangan Kapolres yang baru di Kepulauan Meranti. Kami siap membangun sinergi dan kolaborasi yang erat bersama Polres Kepulauan Meranti. Mudah-mudahan komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dapat semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Menurut Muzamil, sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan bagian penting dalam mendukung berbagai program pembangunan sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Ia berharap hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Polres Kepulauan Meranti dapat terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Wan Mantazakka, Staf Ahli Bupati Suardi dan Febriyadi, Kabag Umum Setda Sumarno, Kabag Perbatasan Setda Gilang Wana Wijaya Cendickia, Kabag Tata Pemerintahan Edi Susanto, serta Protokol dan Komunikasi Pimpinan Muhayar.

Melalui silaturahmi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama jajaran Polri, termasuk dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah Kepulauan Meranti.(Bom).

Meranti Percepat Pembangunan Gudang Bulog, Asmar: Kunci Perkuat Ketahanan Pangan Daerah Kepulauan

Wed, 05 Aug 2026 19:58:58 +0700

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempercepat upaya memperkuat ketahanan pangan melalui rencana pembangunan Gudang Perum Bulog di Selatpanjang. Langkah itu dibahas dalam audiensi antara Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama jajaran Perum Bulog di Ruang Rapat Rojolele, Lantai II Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Bupati H. Asmar memimpin langsung rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Wakil Ketua I DPRD Jack Ardiansyah, Asisten I, Asisten II, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Ekonomi, serta Kepala Bagian Hukum.

Rombongan diterima Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H., bersama para kepala divisi dan jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Perum Bulog menyampaikan respons positif terhadap usulan pembangunan gudang yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Lahan yang telah disiapkan akan kami maksimalkan untuk pembangunan infrastruktur pascapanen. Fasilitas ini akan menjadi pusat penyerapan, pengolahan, dan penyimpanan hasil panen petani lokal," ujar Marga Taufiq.

Menurutnya, keberadaan gudang modern akan mampu menekan kehilangan hasil panen (loss), menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus meningkatkan kualitas komoditas pangan.

"Kami berkomitmen mempercepat proses realisasi pembangunan ini agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya para petani di Kepulauan Meranti. Dukungan lintas sektor, mulai dari perizinan hingga tata ruang, menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan," katanya.

Sementara itu, Bupati H. Asmar menjelaskan pembangunan Gudang Bulog menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas 12 pulau kecil dan berada di kawasan strategis Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).

"Meranti masih menghadapi berbagai tantangan angka kemiskinan yang mencapai 20,51 persen pada 2025, keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi antar-pulau, hingga tingginya ketergantungan terhadap pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah," kata Asmar.

Lebih jauh dijelaskannya, saat ini distribusi beras SPHP dan Minyakita ke Kepulauan Meranti masih bergantung pada Gudang Bulog di Bengkalis dan Siak. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025 yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, Meranti juga memiliki indeks keterjangkauan, pemanfaatan, dan ketahanan pangan terendah di Provinsi Riau serta berada di peringkat ke-428 secara nasional.

"Sebenarnya Meranti memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Daerah ini merupakan penghasil sagu terbesar di Indonesia, sekaligus memiliki komoditas unggulan seperti kelapa, karet, kopi, pinang, serta budidaya kakap putih," Ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyiapkan sekaligus menghibahkan lahan strategis di kawasan Jalan Lingkar Dorak. Lokasi tersebut telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Selatpanjang 2025–2044 dan diperuntukkan sebagai kawasan transportasi serta pergudangan.

Pembangunan gudang ini merupakan tindak lanjut nota kesepakatan sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Perum Bulog yang ditandatangani di Pekanbaru pada 15 Desember 2025. Kerja sama itu kemudian diperkuat melalui kesepakatan penyediaan dan pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat serta ASN yang diteken di Batam pada 6 Februari 2026.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Gudang Bulog karena dinilai memiliki dampak strategis bagi daerah.

"Keberadaan gudang Bulog akan memperkuat cadangan pangan daerah, mempercepat distribusi logistik di wilayah kepulauan, mengendalikan inflasi, mengurangi risiko kelangkaan bahan pokok, serta mendukung stabilitas rantai pasok komoditas unggulan daerah," sebut Khalid.

Audiensi ditutup dengan penyerahan cenderamata antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan jajaran pimpinan Perum Bulog sebagai simbol penguatan sinergi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.(Bom).

Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi Jelang Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.

Wed, 05 Aug 2026 18:33:17 +0700

MERANTI – Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., melaksanakan rangkaian kegiatan peninjauan lokasi pada hari kedua persiapan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (5/8/2026).

Selain itu, Kapolres Meranti juga memastikan kesiapan lokasi kegiatan, kunjungan tersebut juga diisi dengan peninjauan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, edukasi pelestarian lingkungan, hingga pemberian bantuan sarana olahraga kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti AKP Rolly Irvan, S.H., M.H., Wakapolsek Rangsang IPDA Dongan Manalu, Kasi Humas IPTU Iskandar Nopianto, KBO Reskrim IPDA Rijen Gurning, S.H., M.H., KBO Satlantas IPDA Noprizal, S.E., serta personel Polres dan Polsek Rangsang.

Rombongan memulai perjalanan menuju Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Setibanya di Kantor Desa Bungur, Kapolres melakukan peninjauan sekaligus memberikan arahan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Usai melaksanakan kegiatan di Desa Bungur, rombongan melanjutkan peninjauan ke Pantai Pesona Permai, Desa Tanah Merah. Di lokasi tersebut, Kapolres meninjau area yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove dalam rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.

Dalam kesempatan itu, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita juga memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir.

"Kegiatan ini bukan hanya memastikan kesiapan pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat," ujar Kapolres.

Setelah itu, Kapolres beserta rombongan menuju lapangan mini soccer di Desa Tanah Merah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda, Kapolres menyerahkan dua buah bola sepak kepada panitia turnamen mini soccer.

Menurut AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, olahraga merupakan salah satu sarana efektif dalam membangun karakter generasi muda sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Melalui olahraga, kita ingin mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, berprestasi, serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkades Serentak 2026," katanya.

Kapolres menambahkan, peninjauan yang dilakukan juga bertujuan memastikan kesiapan pemerintah desa, sarana pendukung, akses transportasi, hingga aspek pengamanan sehingga seluruh rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai rencana.

"Kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini sekaligus menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif dan apabila ada tindak kejahatan Kriminal dan perbuatan Kejahatan lainya, juga Kebakaran Hutan dan Lahan Diharapkan Segera Melapor Kepada Petugas terdekat dengan menghubungi Call Center 110 Kami Polres Kepulauan Meranti," tegasnya.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, rombongan bergerak menuju Pelabuhan Kempang Pranggas, Desa Lemang, untuk kembali ke Selatpanjang.(Bom).

Warga Terbangiang dan Lipai Bulan Bersatu Menolak KSO/Sub-KSO Agrinas yang Merugikan Masyarakat

Wed, 05 Aug 2026 16:07:50 +0700

PELALAWAN, 5 Agustus 2026 — Warga Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Desa Lipai Bulan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, menyatakan penolakan tegas dan bersama terhadap pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) dan Sub-KSO yang berjalan di wilayah mereka bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Masyarakat menilai praktik KSO maupun Sub-KSO yang berlaku saat ini tidak transparan, tidak adil, tidak berpihak, merugikan warga, dan mengabaikan aturan yang berlaku.

Atas dasar itu, warga menuntut:
1. PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menghentikan sementara seluruh perjanjian SPK, KSO, dan kerja sama operasional yang diterbitkan di tingkat regional, wilayah, kebun, unit usaha, maupun perwakilan perusahaan.

2. Seluruh kewenangan penerbitan SPK dan KSO wajib dikembalikan ke kantor pusat — tidak boleh lagi diterbitkan lewat kantor perwakilan atau kepala daerah setempat.
3. Mengusir Sub-KSO dan KSO yang terbukti merugikan masyarakat.

Masyarakat menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus transparan, mengacu pada hukum dan keputusan pemerintah daerah, mengutamakan keadilan bagi rakyat, serta tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat luas.

"Lahan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir!" — tegas warga kedua desa yang bersatu dalam perjuangan ini.

Tanpa Gugatan, Tanpa Putusan Pengadilan, Kebun Sawit Kelompok Tani 80 Sumber Berkah Diduga Dikuasai Sepihak, Kuasa Hukum Minta Negara Bertindak

Wed, 05 Aug 2026 15:58:58 +0700

RIAUTERBIT.COM, KUANSING - 5 Agustus 2026 – Puluhan kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Tani 80 Sumber Berkah kini berharap kehadiran negara setelah kebun kelapa sawit yang selama bertahun-tahun mereka kelola diduga dikuasai secara sepihak oleh pihak lain tanpa melalui mekanisme hukum yang semestinya.

Berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, DPRD, Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, hingga Pemerintah Desa Muara Langsat, kelompok tani tersebut meminta perlindungan hukum, pemulihan penguasaan fisik objek, serta penegakan hukum atas dugaan penguasaan kebun secara melawan hukum.

Menurut kuasa hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah, sengketa ini bukan semata-mata mengenai kebun kelapa sawit, melainkan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa kelompok tani mengaku telah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun hingga menghasilkan kebun kelapa sawit produktif.

Namun, sejak Oktober 2024 aktivitas pengelolaan disebut terhenti setelah objek dikuasai oleh pihak yang dikaitkan dengan terduga Esron Napitupulu dkk tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun proses eksekusi yang sah. Dugaan tersebut saat ini juga telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Kelompok Tani 80, IKHSAN, S.H., M.H., CLA., CPM., menegaskan bahwa apabila benar suatu pihak merasa memiliki hak atas objek tanah, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum, bukan dengan mengambil alih penguasaan fisik secara sepihak. Prinsip negara hukum menuntut setiap sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal maupun tindakan yang merugikan masyarakat.

Pemerintah juga secara umum mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan proses hukum dan bukan melalui tindakan sepihak.

Kelompok Tani 80 Sumber Berkah menyatakan bahwa sejak kehilangan penguasaan atas kebun, para anggotanya tidak lagi dapat menikmati hasil panen yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga.

Dalam surat permohonannya, mereka juga menyampaikan estimasi kerugian ekonomi yang menurut perhitungan mereka telah mencapai miliaran rupiah akibat tidak dapat memanen hasil kebun, di luar kerugian investasi, biaya perawatan, maupun potensi keuntungan yang hilang. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan oleh pemohon dalam surat resmi kepada instansi terkait.

Melalui surat tersebut, kuasa hukum meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing, antara lain melakukan pengamanan lokasi, memanggil seluruh pihak yang berkepentingan, menggelar perkara, melakukan pengukuran ulang apabila diperlukan, memfasilitasi mediasi, serta menindaklanjuti laporan pidana yang telah diajukan.

Permohonan tersebut juga meminta agar penguasaan fisik objek dipulihkan apabila berdasarkan proses hukum terbukti terdapat penguasaan yang tidak sah.

"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta negara hadir untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui hukum, bukan melalui penguasaan fisik secara sepihak. Jika ada pihak yang merasa memiliki hak, buktikan melalui pengadilan, bukan dengan mengambil alih objek tanpa proses hukum," tegas kuasa hukum Kelompok Tani 80 Sumber Berkah.

Kelompok Tani 80 Sumber Berkah berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Mereka juga menyatakan siap mengikuti setiap mekanisme hukum yang berlaku untuk memperoleh kepastian atas status dan penguasaan objek sengketa.(***)

Program MBG Terus Berjalan, BGN Fokus Tingkatkan Standar Dapur dan Keamanan Pangan

Wed, 05 Aug 2026 15:07:26 +0700

MERANTI – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh dapur MBG kini diwajibkan menerapkan standar operasional yang lebih ketat, mulai dari kelayakan fasilitas, kebersihan dapur, hingga sistem pelaporan digital yang terintegrasi secara nasional.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, M.Han, menjelaskan bahwa seluruh kepala SPPG dan petugas wajib menjalankan tugas sesuai regulasi yang telah ditetapkan BGN. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

"Saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 23 SPPG yang didukung 23 dapur operasional. Seluruhnya masih berjalan dan tetap beroperasi memberikan layanan kepada para penerima manfaat," ujar Suryani, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, BGN tidak akan mentoleransi dapur yang tidak memenuhi standar. Apabila ditemukan fasilitas yang tidak layak, bangunan tidak memenuhi ketentuan, peralatan kurang memadai, atau kondisi dapur tidak bersih, maka pengelola akan diberikan teguran secara bertahap.

"Kalau ditemukan pelanggaran, pertama diberikan surat peringatan. Apabila tidak ada perbaikan sesuai batas waktu yang diberikan, maka dapat dikenakan suspend atau penghentian operasional sementara hingga pemutusan kerja sama," tegasnya.

Suryani menegaskan, kebijakan penghentian operasional bukan berarti seluruh dapur MBG akan ditutup. Langkah tersebut hanya diberlakukan kepada dapur yang tidak mematuhi standar BGN.

Menurutnya, beberapa dapur di Meranti memang sempat dikenakan status suspend sementara karena masih harus melengkapi sejumlah persyaratan yang menjadi catatan tim pengawas.

"Suspensi itu sifatnya sementara. Misalnya diberikan waktu tiga minggu untuk memperbaiki fasilitas atau melengkapi kekurangan. Setelah semuanya sesuai standar, operasional dapat kembali berjalan," jelasnya.

Ia menambahkan, keputusan pemberian peringatan maupun suspend bukan ditentukan oleh koordinator wilayah, melainkan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi BGN Pusat yang memang memiliki kewenangan melakukan audit terhadap gedung, peralatan, hingga sumber daya manusia di setiap SPPG.

Selain pengawasan fisik, BGN juga mulai menerapkan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) sebagai sistem pelaporan terpadu yang harus dijalankan seluruh SPPG di Indonesia.

Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas dapur wajib didokumentasikan secara lengkap, mulai dari kedatangan bahan baku, proses persiapan, memasak, pemorsian, distribusi hingga makanan diterima siswa di sekolah.

"Kalau dulu pelaporan hanya berupa foto makanan yang sudah jadi, sekarang seluruh tahapan harus dilaporkan melalui sistem. Semua proses terdokumentasi dari awal sampai makanan diterima anak-anak," katanya.

SIPGN juga dirancang agar dapat diakses oleh orang tua siswa. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui menu makanan yang diterima anak setiap harinya melalui sistem berbasis website.

"Orang tua nantinya bisa melihat langsung dari handphone menu yang dimakan anaknya di sekolah. Semua sudah terhubung dalam sistem pelaporan nasional," ujar Suryani.

Dalam pelaksanaan MBG, BGN juga memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu.

Sebelum program berjalan, setiap SPPG diwajibkan mendatangi sekolah untuk mendata seluruh peserta didik yang memiliki riwayat alergi, seperti alergi ikan laut, seafood, udang maupun telur.

Apabila pada hari tertentu menu utama menggunakan ikan laut atau bahan yang memicu alergi, maka anak tersebut akan diberikan menu pengganti sesuai rekomendasi ahli gizi.

"Semua siswa yang memiliki alergi sudah didata sejak awal. Jadi kalau hari itu menunya ikan laut atau bahan yang tidak boleh dikonsumsi, akan diganti dengan menu lain yang sudah dihitung nilai gizinya oleh ahli gizi," jelasnya.

Saat ini, kata Suryani, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 23 dapur MBG yang masing-masing didukung seorang kepala SPPG, seorang ahli gizi, dan seorang pengawas administrasi atau keuangan.

"Karena dapurnya ada 23, maka ahli gizinya juga 23 orang. Mereka bertugas memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan BGN," katanya.

Menanggapi berbagai informasi mengenai evaluasi pelaksanaan MBG, Suryani memastikan hingga saat ini seluruh layanan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berjalan normal.

Ia menegaskan, BGN terus melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan semakin baik tanpa mengganggu hak anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi setiap hari.

"Kami tentu tidak ingin anak-anak yang sudah menerima manfaat program ini tiba-tiba kehilangan haknya. Karena itu yang dibenahi adalah kualitas dapurnya, fasilitasnya, dan tata kelolanya agar semakin baik sesuai standar nasional," pungkasnya.(Bom)