Latest Posts

Kapolres Meranti Beri Kejutan Tumpeng ke Kejari Di Momen Hari Bhakti Adhyaksa.

Wed, 22 Jul 2026 19:16:47 +0700

MERANTI - Momen peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66 di Kabupaten Kepulauan Meranti diwarnai suasana hangat penuh kebersamaan. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Rabu (22/7/2026) siang, dengan membawa tumpeng sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat kepada insan Adhyaksa.

Kedatangan rombongan Polres yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB itu menjadi kejutan bagi jajaran Kejari Kepulauan Meranti. Tumpeng diserahkan langsung oleh Kapolres kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ricky Makado, S.H., M.H., sebagai simbol apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Korps Adhyaksa dalam menegakkan supremasi hukum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan tradisi yang terus dijaga setiap peringatan Hari Bhakti Adhyaksa. Menurutnya, hubungan harmonis antara kepolisian dan kejaksaan menjadi modal penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti sekaligus mempererat silaturahmi. Sinergi yang telah terjalin dengan baik harus terus dipelihara agar pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Gede Adi.

Suasana keakraban terlihat saat kedua pimpinan instansi bersama jajaran menikmati kebersamaan sambil berbincang santai. Selain mempererat komunikasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai perkara hukum di wilayah Kepulauan Meranti.

Kapolres menegaskan, kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak hanya sebatas hubungan antarinstansi, tetapi merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri. Dengan sinergi yang kuat, setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Reskrim IPTU M. Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Intelkam AKP Roly Irvan, S.H., M.H., Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., Kasie Humas IPTU Iskandar Nopianto, serta personel Polres Kepulauan Meranti.

Melalui momentum Hari Bhakti Adhyaksa ini, Polres dan Kejari Kepulauan Meranti menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas antarlembaga penegak hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Bom).

Taufik Akbar Budak Meranti Perkuat Tim SMANOR SKO Riau pada Liga Top Skor National Championship 2026

Wed, 22 Jul 2026 14:56:56 +0700

Meranti,- Helat Liga Top Skor seri Nasional sebentar lagi akan bergulir di Kota Bogor, persiapan Juara Liga Top Skor Riau zona Kampar 2026 Kategori U-16 SMANOR SKO Riau semakin matang. Team Asuhan Head Coach Yulnedi SP akan berangkat dengan beranggotakan 29 Atlet Sepakbola dan ditemani 1 orang Asisten Coach Erik Kurniawan.

Keberhasilan SMANOR SKO Riau mewakili Provinsi Riau pada putaran nasional Liga Top Skor ini, setelah pertandingan Final berhasil keluar sebagai juara dengan kemenangan 1-0 ketika berhadapan dengan team kuat Kampar junior FA pada partai final yang berlangsung di Stadion Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota beberapa waktu lalu.

Head Coach Yulnedi SP Ketika ditemui awak media pada sesi Latihan di stadion rumbai mengatakan bahwa Team Asuhannya SMANOR SKO Riau siap tempur dalam menghadapi Liga Top Skor seri Nasional ini di Kota Bogor, dan Para pemain juga dalam kondisi percaya diri untuk menghadapi event besar ini.

Tentu saja event ini sangat penting bagi kami khususnya Pemain Muda SMANOR SKO Riau untuk menunjukkan kemampuan terbaik pemain muda hasil pembinaan dari provinsi riau Ujar Coach Buya Yul yang akrab disapa.

Salah satu pemain SMANOR SKO Riau yang diwawancarai di sela latihan Taufik Akbar berasal dari Kota Sagu Kepulauan Meranti mengatakan Mohon doa Restu kepada seluruh Masyarakat Riau, doakan kami agar team ini dapat memberikan kemampuan terbaik dan bersaing dengan klub papan atas Kategori U-16 seluruh Indonesia.

Ketika awak media menyinggung lawan yang bakal dihadapi, anak muda yang sering di sapa Abai Meranti ini mengatakan bahwa Team SMANOR SKO Riau berada di Grup H Bersama Binna Banua Cilacap dari Jawa Tengah, Kinantan FC dari Sumatera Barat, dan Akademi Persib Tasikmalaya dari Jawa Barat, dan inshaAllah team kami yakin bisa lolos dari grup neraka ini dan masuk ke babak selanjutnya ujar Putra Cak Gono ini dengan optimis

Pengiat sepakbola meranti Coach Dwi Cahyono yang juga Pelatih Lokal ini Ketika mendapat kabar Abai mendapat kesempatan mengikuti event ini merasa terkejut dan bersyukur serta mengucapkan terimakasih kepada manajemen SMANOR SKO Riau, ada kesempatan anak meranti menunjukkan kemampuan mewakili Provinsi Riau, Terimakasih Kepada Coach Yul yang telah mengikutsertakan anak kami, dan kami segenap pengiat Bola Kepulaun meranti mendoakan club Asuhan Coach Buya Yul ini keluar sebagai yang Terbaik pada Liga ini ujar Coach Dwi dengan Perasaan Haru.(Bom).

AKBP Gede Adi Pimpin Apel Perdana, Titip Tiga Pesan untuk Seluruh Personel

Wed, 22 Jul 2026 13:28:50 +0700

MERANTI - Mengawali tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K memimpin apel perdana bersama seluruh personel di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Gogok. Momen tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Kapolres menyampaikan arah kebijakan sekaligus pesan penting kepada seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam amanatnya, AKBP Gede Adi menegaskan bahwa setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan kinerja di lapangan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang konsisten dan profesional.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan pengabdian kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab yang turut membawa nama baik keluarga. Setiap tindakan anggota, kata dia, akan menjadi cerminan institusi sekaligus keluarga yang berada di belakang mereka.

"Saya berpesan ada tiga hal yang harus menjadi pedoman seluruh personel. Pertama, selalu berbuat yang terbaik untuk institusi sekaligus menjaga nama baik keluarga. Kedua, hadir dan selalu berada di hati masyarakat melalui pelayanan yang humanis serta profesional. Ketiga, jauhi narkoba maupun segala bentuk pelanggaran disiplin yang dapat merusak citra Polri di mata masyarakat," tegas AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Ia menekankan bahwa tantangan tugas kepolisian saat ini menuntut setiap personel tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga integritas dan kedisiplinan yang tinggi. Pelanggaran sekecil apa pun, menurutnya, dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi.

Selain itu, Kapolres mengajak seluruh anggota untuk memperkuat soliditas internal dan menjaga kekompakan dalam melaksanakan setiap tugas. Sinergi antarpersonel dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di wilayah Kepulauan Meranti.

Melalui apel perdana tersebut, AKBP Gede berharap seluruh jajaran memiliki semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga marwah institusi Polri, serta membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Saya ingin kita bekerja dengan hati, bekerja secara ikhlas, dan saling mengingatkan apabila ada rekan yang mulai keluar dari jalur. Jadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mari bersama-sama menjaga nama baik Polres Kepulauan Meranti dengan memberikan pelayanan terbaik serta menjadi anggota Polri yang dapat dibanggakan oleh masyarakat," tutup AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.(Bom).

Bupati Meranti Perjuangkan Status Jalan Nasional, Usulkan Ruas Strategis dan Jembatan Penghubung ke Kementerian PU

Tue, 21 Jul 2026 16:04:04 +0700

PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, di Kantor BPJN Riau, Pekanbaru, Selasa (21/7/2026). Audiensi tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar didampingi Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., anggota DPRD Al Amin, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu. Hadir juga Staf Ahli Bupati Randolph W.H., Kepala Bappedalitbang, Dr. Abu Hanifah, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia, S.T., Plt. Kepala Dinas Kominfo Sukri, S.E., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Afrinal Yusran, MM.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., beserta jajaran.

Dalam pemaparannya, Bupati Asmar menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang berada di jalur strategis Selat Malaka dan termasuk kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT). Namun, potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal akibat masih terbatasnya infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan konektivitas antarwilayah.

"Meranti merupakan kabupaten kepulauan dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Keterbatasan akses transportasi menyebabkan biaya logistik tinggi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Asmar.

Ia mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 baru mencapai 23,29 persen dari total panjang jalan sekitar 505 kilometer. Artinya, sebagian besar ruas jalan di daerah itu masih memerlukan peningkatan kualitas agar mampu mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Bupati Asmar juga menyoroti ambruknya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putri Puyu pada 2024. Kerusakan kedua jembatan tersebut dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

"Sejak rubuhnya kedua jembatan tersebut kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Kami berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dapat memberikan dukungan percepatan pembangunan kembali kedua jembatan tersebut melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia," kata Asmar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian PU.

Usulan pertama adalah peningkatan status tiga ruas jalan menjadi jalan nasional, yakni Ruas Jalan Dorak–Alai–Kundur sepanjang 25,85 kilometer, Ruas Jalan Kampung Balak–Kundur sepanjang 13,38 kilometer, dan Ruas Jalan Tanjung Harapan–Lingkar Dorak sepanjang 4,93 kilometer.

Menurut Asmar, peningkatan status tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul yang menjadi akses vital masyarakat.

Selain itu, Pemkab Meranti juga mengusulkan lanjutan pembangunan sejumlah ruas jalan di Pulau Rangsang sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) serta pembangunan Jalan Lingkar Topang melalui APBN Tahun Anggaran 2027.

Ruas jalan yang diusulkan meliputi Pelabuhan Peranggas–Pelabuhan Pecah Buyung, Pelabuhan Peranggas–Sungai Kayu Ara, Kayu Ara–Telesung, Telesung–Tanjung Kedabu, Tanjung Samak–Tanjung Kedabu, Tanjung Samak–Repan, serta Jalan Lingkar Topang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengajukan pembangunan Jembatan Bokor dan Jembatan Galang (Beting–Sokop) untuk mengurangi keterisolasian antarwilayah di Pulau Rangsang.

Tak hanya itu, Bupati Asmar turut menyampaikan harapan agar pembangunan Jembatan Tanjung Buton–Lukit dan Jembatan Pulau Sumatera–Tebing Tinggi yang telah masuk dalam rancangan perubahan RTRW Provinsi Riau dapat segera direalisasikan sebagai proyek strategis yang mampu membuka akses langsung antara Pulau Sumatera dengan Kepulauan Meranti.

Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat agar Kota Selatpanjang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Menurutnya, status tersebut akan memperkuat posisi Selatpanjang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, mempercepat pembangunan pelabuhan, transportasi terpadu, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan minat investasi di Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Kepala BPJN Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., menjelaskan bahwa perubahan status jalan menjadi jalan nasional harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif.

Di antaranya, jalan harus memiliki fungsi strategis sebagai penghubung kawasan, memenuhi standar lebar jalan sekitar enam meter, memiliki ruang milik jalan (ROW) minimal 15 meter, kondisi jalan minimal berada pada kategori sedang, sesuai dengan tata ruang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang akan diverifikasi oleh pemerintah pusat.

Ia menegaskan BPJN Riau siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami siap membantu pemerintah daerah menyiapkan seluruh data teknis sesuai kriteria yang ditetapkan. Nantinya seluruh usulan akan diverifikasi dan dinilai oleh pemerintah pusat. Namun perlu dipahami bahwa seluruh pembahasan hari ini masih berupa usulan, sehingga belum dapat dipastikan nilai anggarannya," jelas Yohanis.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menyampaikan apresiasi kepada BPJN Riau yang telah menerima audiensi tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat kondisi infrastruktur jalan di Kepulauan Meranti masih jauh dari memadai.

"Kami berharap usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga pembangunan jalan dan jembatan di daerah kami dapat dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M., berharap usulan pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dapat kembali diakomodasi pada tahun anggaran berikutnya.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BPJN Riau untuk terus memperkuat koordinasi serta melengkapi seluruh persyaratan teknis sebagai langkah awal mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di wilayah kepulauan tersebut.(Bom).

Pemkab Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi dengan Perguruan Tinggi, 51 Mahasiswa UIN Suska Siap Mengabdi di Desa

Tue, 21 Jul 2026 12:15:45 +0700

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelepasan 51 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang akan melaksanakan pengabdian di lima desa di Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (21/7/2026), dan dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin. Kegiatan itu turut dihadiri Dosen Pembimbing Lapangan UIN Suska Riau Dr. Sugiarto, S.Ag., M.M., para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta mahasiswa peserta KKN.

Dalam sambutannya, Tengku Arifin menyampaikan apresiasi kepada UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang secara konsisten melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"KKN bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, melatih kepemimpinan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap para mahasiswa mampu membaur dengan masyarakat, menjunjung tinggi etika, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan sinergi tersebut, program kerja yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga berharap kehadiran mahasiswa KKN dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, literasi digital, kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan potensi ekonomi desa.

Tengku Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menciptakan inovasi dan mempercepat pembangunan daerah.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan UIN Suska Riau, Dr. Sugiarto, S.Ag., M.M., menjelaskan bahwa sebanyak 51 mahasiswa akan ditempatkan di lima desa di Kecamatan Tebingtinggi Barat. Ia mengatakan, KKN tahun ini mengusung tema kearifan lokal sebagai upaya mendorong mahasiswa menggali dan mengembangkan potensi budaya serta tradisi masyarakat melalui pendekatan akademik dan pemberdayaan.

"Mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga belajar langsung di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Tengku Arifin secara resmi melepas mahasiswa KKN UIN Sultan Syarif Kasim Riau untuk melaksanakan pengabdian di Kabupaten Kepulauan Meranti, seraya berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun dunia pendidikan.(Bom).

Bupati Asmar Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Dorong Kemandirian Fiska

Mon, 20 Jul 2026 18:11:05 +0700

PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan tema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik", di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asmar didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., serta Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti Dr. Abu Hanifah.

Sarasehan menghadirkan Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, M.H., dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang membahas pentingnya memperkuat komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam pemaparannya, Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa semangat kemandirian fiskal daerah telah diamanatkan dalam Pasal 18, Pasal 18 ayat A, dan Pasal 18 ayat B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, setelah perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya mencapai 26 persen dari penerimaan negara kini tidak lagi memiliki ketentuan tersebut. Dalam APBN Tahun 2026, porsi transfer ke daerah diperkirakan hanya sekitar 18 persen dari total penerimaan negara.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Menurutnya, sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia mengungkapkan, transfer ke daerah untuk Provinsi Riau mengalami penurunan dari sekitar Rp4 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2,8 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, masih terdapat kurang bayar Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat sejak tahun 2024 dengan total mencapai sekitar Rp4,2 triliun, terdiri dari sekitar Rp713 miliar untuk Pemerintah Provinsi Riau dan sekitar Rp3,5 triliun bagi pemerintah kabupaten/kota.

Menurut SF Hariyanto, kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap ruang fiskal daerah, bahkan berdampak pada kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia menilai, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang legal, aman, dan terukur untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga dinilai memiliki modal yang cukup kuat untuk menjajaki skema obligasi daerah, didukung oleh enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 33 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp500,52 miliar, serta nilai aset daerah yang mencapai Rp50,17 triliun hingga akhir tahun 2024.

Di sela kegiatan, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa Sarasehan Kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas wawasan mengenai strategi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, daerah perlu terus berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan yang sah, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami menyambut baik gagasan yang disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan ini. Obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan investasi, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Asmar.

Bupati Asmar menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, serta seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pembangunan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan solusi strategis yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat berlangsung secara berkelanjutan, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Bom).

Sekda Meranti Hadiri Pembukaan Pendidikan Bintara Polri 2026, Dukung Lahirnya Polisi Humanis dan Berintegritas

Mon, 20 Jul 2026 16:44:28 +0700

PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menghadiri Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Senin (20/7/2026).

Upacara tersebut digelar serentak di 31 SPN di seluruh Indonesia sebagai awal pendidikan pembentukan Bintara Polri yang akan dipersiapkan menjadi personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara nasional, sebanyak 4.799 peserta didik mengikuti pendidikan, terdiri dari 709 polisi wanita (Polwan) dan 4.090 polisi laki-laki (Polki). Sementara di SPN Polda Riau, sebanyak 119 peserta didik hasil rekrutmen Tahun Anggaran 2026 resmi memulai pendidikan.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan mengatakan para peserta akan menjalani pendidikan selama lima bulan untuk dibentuk menjadi insan Bhayangkara yang memiliki kesiapan fisik, mental, intelektual, sekaligus karakter yang profesional, humanis, dan berintegritas.

"Khusus di SPN Polda Riau ada 119 personel hasil rekrutan Tahun Anggaran 2026 ini. Mudah-mudahan selama lima bulan mengikuti pendidikan, kita dapat membentuk karakter insan Bhayangkara yang humanis, profesional, dan yang paling utama berintegritas," ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya membangun pola pikir dan sikap yang baik sejak masa pendidikan.

"Selalu berpikir baik dengan rasional, berbicara dengan hati yang baik. Insyaallah ketika menjadi Bhayangkara, mereka dapat bekerja dengan baik dan menjadi panutan bagi keluarga serta masyarakat," pesannya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap upaya Polri mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, pendidikan kepolisian bukan sekadar membentuk kemampuan teknis, tetapi juga membangun karakter dan integritas yang akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Harapan kita sama seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, lahir polisi-polisi muda yang tidak hanya tangguh secara kemampuan, tetapi juga humanis, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Nilai-nilai itu harus ditanamkan sejak hari pertama pendidikan agar menjadi karakter yang melekat saat mereka bertugas nanti," kata Sudandri.

Ia berharap seluruh peserta didik memanfaatkan masa pendidikan dengan sebaik-baiknya, menjaga disiplin, memperkuat mental dan spiritual, serta membangun semangat kebersamaan selama mengikuti proses pembentukan.

"Kepercayaan masyarakat kepada Polri dibangun melalui pelayanan yang baik, sikap yang santun, serta integritas yang tidak bisa ditawar. Kami berharap para calon Bintara ini kelak mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dan siap menjawab tantangan tugas di era yang terus berkembang," tutupnya.

Kehadiran Sekda pada upacara tersebut menjadi wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap sinergi pemerintah daerah dan Polri dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung pembangunan daerah dan nasional.(Bom).

PT Riau Andalan Pulp and Paper Dukung Pemkab Meranti Dalam Penguatan Kompetensi Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau

Mon, 20 Jul 2026 16:39:40 +0700

MERANTI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus mendukung upaya penguatan kompetensi guru muatan lokal Budaya Melayu Riau sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah melalui dunia pendidikan. Komitmen itu ditunjukkan dengan dibukanya Pelatihan Penguatan Keterampilan Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi Riau oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. M. Mahdi, mewakili Bupati Kepulauan Meranti, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (20/7/2026).

Pelatihan yang berlangsung pada 20–22 Juli 2026 itu diselenggarakan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau bekerja sama dengan LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti serta didukung PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Sebanyak 40 guru muatan lokal jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK mengikuti kegiatan tersebut.

Membacakan sambutan Bupati Kepulauan Meranti, M. Mahdi mengatakan Budaya Melayu merupakan identitas dan jati diri masyarakat Riau yang harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan.

"Budaya Melayu adalah identitas dan jati diri masyarakat Riau. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan karakter, membentuk kepribadian, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya daerah," ujarnya.

Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyampaikan materi muatan lokal. Dengan begitu, pembelajaran dapat berlangsung lebih kreatif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur Budaya Melayu.

"Kami berharap guru mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif, menarik, dan relevan. Namun, nilai-nilai luhur Budaya Melayu harus tetap menjadi ruh dalam setiap proses pembelajaran," katanya.

Ia menegaskan Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mendukung berbagai program pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya.

"Kami akan terus mendukung setiap upaya pelestarian budaya daerah. Ini merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Drs. H. Taufik Ikram Jamil, M.I.Kom., mengatakan guru memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan Budaya Melayu.

"Pelestarian Budaya Melayu tidak akan berhasil tanpa proses pewarisan. Karena itu, guru menjadi ujung tombak dalam mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda," ujarnya.

Ia juga menyampaikan salah satu capaian penting LAMR dalam setahun terakhir adalah berhasil didaftarkannya mata pelajaran Budaya Melayu Riau ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional.

"Masuknya Budaya Melayu Riau ke Dapodik menjadi langkah penting. Hal ini memperkuat posisi muatan lokal sekaligus membuka peluang pengembangan profesional bagi guru di masa mendatang," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Harian LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., berharap pelatihan tersebut menjadi pedoman bagi para guru dalam mengajarkan Budaya Melayu Riau sesuai nilai-nilai dan kearifan lokal.

"Kami berharap guru memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengajarkan Budaya Melayu Riau. Dengan demikian, peserta didik semakin mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri," katanya.

Ia juga mengajak seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

"Ikuti setiap materi yang disampaikan narasumber. Terapkan ilmu yang diperoleh dalam proses pembelajaran di sekolah," tutupnya.

Melalui pelatihan ini, kompetensi guru muatan lokal diharapkan semakin meningkat sehingga mampu memperkuat pelestarian Budaya Melayu Riau di lingkungan pendidikan. Selain itu, pembelajaran juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai adat, karakter, dan jati diri kepada generasi muda di Provinsi Riau.

Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia H. Suhardi, S.Pd., M.Pd., perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti, pengurus LAMR Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti, para kepala sekolah, serta peserta pelatihan. (Bom).

Bupati Meranti Dukung Gerakan Riau Lawan Karhutla, Hadiri Riau Bhayangkara Run 2026 yang Diikuti 15 Ribu Pelari

Mon, 20 Jul 2026 01:18:20 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui partisipasi pada Riau Bhayangkara Run 2026 yang digelar di Kota Pekanbaru, Minggu (19/7/2026).

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos, menghadiri kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tersebut.

Mengusung tema "Run with Purpose, Move Forward with Riau" dalam gerakan Riau Lawan Karhutla, ajang ini sukses menghimpun 15.080 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara, sekaligus menjadikannya salah satu event lari terbesar di Pulau Sumatera.

Peserta dilepas langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, didampingi Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana, di depan Mapolda Riau.

Pelepasan dimulai pukul 05.30 WIB untuk kategori Half Marathon (21K), kemudian dilanjutkan kategori 10K dan 5K pada pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 2.511 pelari mengikuti kategori 21K, 5.000 pelari kategori 10K, dan 7.569 pelari kategori 5K. Selain peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, ajang ini juga diikuti pelari asal Prancis, Kenya, Malaysia, dan Singapura, sehingga memperkuat posisi Riau Bhayangkara Run sebagai event olahraga bertaraf internasional.

Di sela kegiatan, Tengku Arifin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run 2026 yang dinilai tidak hanya mempromosikan gaya hidup sehat, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, semangat Riau Lawan Karhutla harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dalam menjaga hutan dan ekosistem di Provinsi Riau.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut baik penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run 2026. Kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi media edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat kolaborasi seluruh pihak demi mewujudkan Riau yang hijau dan berkelanjutan," ujar Tengku Arifin.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena mampu mempererat sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, komunitas olahraga, dan masyarakat dalam membangun budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam.

Sebagai implementasi konsep Green Policing, setiap peserta menerima boneka anak gajah Nona Seroja sebagai ikon konservasi satwa liar Riau, serta bibit pohon Trembesi yang akan ditanam sebagai bagian dari gerakan penghijauan dan upaya pencegahan karhutla.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan mengatakan, Riau Bhayangkara Run 2026 bukan sekadar perlombaan lari, tetapi menjadi media kampanye bersama untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

"Melalui tema Riau Lawan Karhutla, mari kita bersama-sama menjaga gajah, menjaga harimau, dan menjaga lingkungan agar tetap lestari," katanya.

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat membangun paradigma baru dalam memperlakukan alam sebagai warisan yang harus dijaga bagi generasi mendatang.

"Mari kita terus berbicara, berpikir baik, dan berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan yang selama ini sudah memberikan kehidupan bagi kita semua. Kita hidup bukan untuk hari ini, tetapi untuk anak cucu penerus kita," tegasnya.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run 2026 yang berhasil memadukan olahraga dengan kampanye penyelamatan lingkungan.

Menurutnya, gerakan Riau Lawan Karhutla menjadi pengingat bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat, dunia usaha hingga masyarakat.

Selain kompetisi lari, kegiatan juga dimeriahkan dengan bazar UMKM, hiburan rakyat, serta penampilan musisi nasional Ndarboy Genk dan Charlie Van Houten, yang semakin menyemarakkan suasana bersama ribuan peserta.

Di akhir kegiatan, Kapolda Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, sponsor, relawan, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run 2026. Ia berharap semangat pelestarian lingkungan yang digaungkan melalui ajang ini tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata demi menjaga kelestarian hutan, melindungi satwa liar, dan mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.(Bom).

Syahrul Aidi Nilai Bangkinang Riverside Berpotensi Jadi Ruang Publik Unggulan Kampar

Sun, 19 Jul 2026 12:39:38 +0700

BANGKINANG — Anggota DPR RI Komisi I, Syahrul Aidi Maazat, menilai kawasan Bangkinang Riverside memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ruang publik yang mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Penilaian itu disampaikan usai mengunjungi kawasan tersebut pada Sabtu (19/7/2026) malam.

Menurut Syahrul, saat tiba di Bangkinang Riverside, pikirannya langsung tertuju pada Alun-Alun Desa Tanjung Sawit yang belakangan menjadi perhatian karena berhasil berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Ia menuturkan, kawasan Alun-Alun Desa Tanjung Sawit kini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga berkembang sebagai pusat kuliner, lokasi berkumpul keluarga, serta ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Alun-alun tersebut kini telah berkembang menjadi pusat kuliner, tempat bersantai bersama keluarga, sekaligus sentra bagi pelaku UMKM di wilayahnya," kata Syahrul.

Menurut dia, perubahan itu menunjukkan bahwa sebuah kawasan dapat tumbuh menjadi ruang publik yang produktif apabila ditata dengan baik dan dikelola secara berkelanjutan.

Syahrul meyakini Bangkinang Riverside memiliki karakter yang tidak kalah menarik. Dengan penataan yang tepat, kawasan tersebut dinilai mampu menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat di Kabupaten Kampar.

"Apabila kawasan Bangkinang Riverside mendapatkan sentuhan dan perhatian yang serupa, tentu tempat ini juga berpotensi menjadi salah satu destinasi yang ramai dikunjungi masyarakat," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan sebuah ruang publik tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Pengelolaan yang profesional, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan harus menjadi perhatian utama.

Selain itu, inovasi perlu terus dilakukan agar kawasan tersebut memiliki daya tarik yang membuat masyarakat ingin datang kembali.

"Jangan sampai masyarakat hanya datang sekali, tetapi hadirkan sesuatu yang membuat mereka selalu ingin kembali," katanya.

Syahrul berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan potensi Bangkinang Riverside sebagai ruang publik yang nyaman, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui tumbuhnya sektor kuliner, UMKM, dan kegiatan sosial.

Ia optimistis, apabila dikelola secara konsisten, Bangkinang Riverside dapat menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Kampar dan kebanggaan masyarakat setempat. (*)

Proyek Tembok Penahan Jalan di Kampar Senilai Rp189 Juta Disorot, Warga Minta Dinas PUPR Audit Pekerjaan

Sun, 19 Jul 2026 12:13:15 +0700

KAMPAR — Proyek pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, menjadi perhatian masyarakat. Paket pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp189.897.000 itu dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Alfaro Jaya Abadi dalam kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Sejumlah warga menyampaikan dugaan adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan pekerjaan. Mereka menilai penggunaan besi tulangan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, hingga pekerjaan disebut telah selesai, tanah timbunan di sisi tembok penahan badan jalan dikabarkan belum dikerjakan.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran karena dikhawatirkan dapat memengaruhi fungsi konstruksi maupun keselamatan pengguna jalan apabila pekerjaan tidak diselesaikan sesuai perencanaan.

Menanggapi persoalan tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Yosi dikabarkan meminta agar proyek tersebut diaudit dan ditinjau kembali. Audit dinilai penting untuk memastikan seluruh item pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis serta ketentuan dalam kontrak.

Masyarakat juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi maupun kontrak kerja, warga meminta agar kontraktor diwajibkan melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, pihak CV Alfaro Jaya Abadi maupun Dinas PUPR Kabupaten Kampar belum memberikan keterangan resmi. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari para pihak dan akan memuat hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Farewell Parade Kapolres Meranti, AKBP Aldi Berpamitan, AKBP Gede Siap Lanjutkan Pengabdian

Sat, 18 Jul 2026 16:58:39 +0700

MERANTI - Polres Kepulauan Meranti menggelar Farewell Parade sebagai bentuk penghormatan kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. sekaligus penyambutan Kapolres Kepulauan Meranti yang baru, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Mako Polres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD Khalid Ali, Kajari Ricky Makado, Pabung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf Rusli Dalimunthe, Ketua DPH LAMR Datuk Afrizal Cik, Waka Polres Kompol Detis Mayer Silitonga, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Bhayangkari, serta jajaran personel Polres Kepulauan Meranti.

Prosesi diawali dengan penyambutan AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita melalui iringan kompang, pengalungan bunga, jajar kehormatan dan Pedang Pora, dilanjutkan Tepuk Tepung Tawar, doa bersama, serta foto bersama.

Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Aldi Alfa Faroqi mengaku Kepulauan Meranti akan selalu menjadi daerah yang memiliki tempat istimewa di hatinya. Selama kurang lebih satu tahun tiga bulan memimpin Polres Kepulauan Meranti, ia merasakan eratnya kebersamaan pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat dalam menjaga keamanan daerah.

"Meranti akan selalu memiliki tempat di hati saya dan keluarga. Banyak kenangan indah yang kami bawa dari daerah ini dan akan selalu kami ingat di mana pun kami bertugas," ujar AKBP Aldi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama masa kepemimpinannya masih terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan tugas.

"Apabila selama saya memimpin masih ada kekhilafan, baik secara pribadi maupun institusi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan," ucapnya.

Sementara itu, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian positif yang telah dibangun pendahulunya sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

"Saya siap melanjutkan fondasi yang telah dibangun Bapak AKBP Aldi Alfa Faroqi. Kekompakan Forkopimda dan masyarakat Meranti merupakan modal besar untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata AKBP Gede.

Ia juga mengharapkan dukungan dari Bupati H. Asmar, Ketua DPRD Khalid Ali, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Kepulauan Meranti agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Aldi Alfa Faroqi selama memimpin Polres Kepulauan Meranti sekaligus mengucapkan selamat datang kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi beserta keluarga atas pengabdian yang telah diberikan. Selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Kami siap terus bersinergi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Seluruh rangkaian Farewell Parade berlangsung tertib, aman, dan lancar. Tradisi ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polri sekaligus memperkuat komitmen menjaga sinergi dan stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.(Bom).

Bupati Asmar Sambut Kapolres Baru Kepulauan Meranti, Kenang Dedikasi AKBP Aldi Alfa Faroqi

Sat, 18 Jul 2026 15:01:14 +0700

MERANTI – Suasana haru sekaligus penuh optimisme mewarnai acara kenal pamit Kapolres Kepulauan Meranti yang digelar di Mapolres Kepulauan Meranti, Sabtu (18/7/2026). Acara tersebut menjadi momentum perpisahan dengan Kapolres lama, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., sekaligus penyambutan Kapolres baru, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Kepulauan Meranti.

"Hari ini adalah hari yang penuh rasa haru sekaligus optimisme. Pergantian kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi, namun dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan akan selalu dikenang masyarakat," ujar Asmar.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Polres selama kepemimpinan AKBP Aldi Alfa Faroqi berjalan sangat baik sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

"Atas nama pribadi, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak AKBP Aldi Alfa Faroqi beserta istri. Semoga sukses di tempat tugas yang baru dan jangan pernah melupakan Kabupaten Kepulauan Meranti, karena Bapak dan keluarga telah menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Meranti," katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Asmar juga menyambut hangat kehadiran Kapolres baru AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita beserta istri.

Ia menegaskan Pemerintah Daerah siap membangun sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menjaga keamanan serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Selamat datang dan selamat bertugas di Selatpanjang, Kota Sagu. Kami percaya dengan pengalaman dan kepemimpinan yang Bapak miliki, Polres Kepulauan Meranti akan semakin profesional, semakin maju, dan semakin dicintai masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, AKBP Aldi Alfa Faroqi mengaku berat meninggalkan Kepulauan Meranti setelah mengabdi selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.

Menurutnya, banyak pengalaman dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan selama bertugas di daerah tersebut.

"Hari yang berat saya lalui karena hati saya tertanam di wilayah Meranti. Ini bukan sekadar ucapan, tetapi begitu banyak kenangan dan pengalaman berharga bersama masyarakat dan Forkopimda. Kekompakan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan sehingga situasi Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bupati, Forkopimda, seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh pihak yang telah mendukung tugas-tugas kepolisian selama dirinya menjabat.

Di sisi lain, Kapolres baru AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita memperkenalkan diri kepada masyarakat Meranti. Perwira yang lahir di Bali tersebut mengaku siap mengemban amanah sebagai Kapolres Kepulauan Meranti serta berharap dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Saya beserta keluarga mohon diterima menjadi bagian dari keluarga besar Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami menyadari sebagai manusia biasa tentu memiliki kekurangan, karena itu kami sangat mengharapkan bimbingan, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pihak agar dapat menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., C.BJ., C.EJ., turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres baru.

Melalui pantun Melayu, ia mengajak Kapolres baru untuk menjadi bagian dari masyarakat Meranti yang dikenal hidup rukun dalam keberagaman.

"Pergi ke ladang membawa Nyiru, untuk menampi beras dan padi. Selamat datang Kapolres yang baru, di tanah jantan Kepulauan Meranti."

Menurutnya, masyarakat Kepulauan Meranti merupakan masyarakat yang majemuk, namun tetap mampu menjaga persatuan dan keharmonisan antarsuku berkat kuatnya nilai-nilai adat dan budaya Melayu yang diwariskan secara turun-temurun.

Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Momen tersebut ditutup dengan pemberian cenderamata, sesi foto bersama, serta doa sebagai bentuk penghormatan kepada Kapolres lama sekaligus harapan agar Kapolres baru dapat mengemban amanah dengan baik serta terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.(Bom).

Kapolres Kepulauan Meranti Berganti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita Resmi Lanjutkan Tongkat Estafet Kepemimpinan

Sat, 18 Jul 2026 14:20:07 +0700

MERANTI – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menggelar acara kenal pamit Kapolres dari AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. kepada pejabat baru AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., di Mapolres Kepulauan Meranti, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta insan pers.

Dalam sambutannya, AKBP Aldi Alfa Faroqi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan selama dirinya mengemban amanah sebagai Kapolres Kepulauan Meranti.

Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Kabupaten Kepulauan Meranti setelah mengabdi selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.

"Hari yang berat saya lalui karena hati saya tertanam di wilayah Meranti. Banyak pengalaman dan kenangan berharga yang akan selalu kami ingat. Kekompakan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," ujar AKBP Aldi.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang baru, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, memperkenalkan diri sekaligus memohon doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kami mohon diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kepulauan Meranti. Kami berharap dukungan, masukan, serta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat agar tugas dan tanggung jawab ini dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Aldi Alfa Faroqi selama bertugas di Kepulauan Meranti serta mengucapkan selamat datang kepada AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita.

Menurutnya, sinergitas antara Polres Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin sangat baik dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres baru melalui pantun Melayu, sekaligus mengajak untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Meranti.

Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata kepada pejabat lama, sesi foto bersama, serta ramah tamah sebagai simbol penghormatan atas pengabdian AKBP Aldi Alfa Faroqi sekaligus penyambutan kepada AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita sebagai Kapolres Kepulauan Meranti yang baru.

Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen Polres Kepulauan Meranti dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.(Bom).

Wabup Muzamil Temui Komisaris PLN Andi Arief, Laporkan Kondisi Listrik di Meranti

Sat, 18 Jul 2026 09:36:45 +0700

JAKARTA – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengambil langkah cepat demi menuntaskan persoalan krusial kelistrikan di wilayahnya. Dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta, Jum’at (17/7/2026), Wabup Muzamil secara khusus menemui Komisaris Independen PT PLN (Persero), Andi Arief, guna membawa langsung aspirasi masyarakat Meranti ke jajaran petinggi PLN pusat.

Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah menagih kelanjutan pembangunan jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang direncanakan melintasi Kabupaten Kepulauan Meranti. Proyek interkoneksi ini dinilai menjadi kunci utama untuk mengakhiri ketergantungan wilayah kepulauan dari sistem kelistrikan yang terisolasi.

Selain membahas proyek SUTT, Wakil Bupati Muzamil Baharudin juga memaparkan laporan komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan. Ia membeberkan tantangan operasional yang dihadapi oleh 6 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang saat ini menjadi tulang punggung pemenuhan daya di Kepulauan Meranti. Keterbatasan daya dan tingginya biaya operasional PLTD menjadi alasan kuat mengapa percepatan interkoneksi SUTT sudah tidak bisa ditunda lagi.

Menanggapi laporan dan urgensi yang disampaikan Pemkab Meranti, Komisaris Independen PT PLN (Persero), Andi Arief, memberikan respons positif dan menegaskan komitmen penuh korporasi serta pemerintah pusat.

"Pemerintah Pusat melalui PLN tetap memegang komitmen kuat terkait pemenuhan dan pemerataan keadilan kelistrikan, khususnya bagi daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Kepulauan Meranti. Aspirasi ini menjadi catatan penting untuk segera dievaluasi dan dikawal progresnya," ujar Andi Arief.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang bagi percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kepulauan Meranti, sehingga krisis energi dapat teratasi dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat.(Bom).

Kasus Bentrok DPRD Riau Makin Terang, Dugaan Preman Dikumpulkan di Ruang Banleg Sebelum Kericuhan Pecah

Fri, 17 Jul 2026 22:03:27 +0700

PEKANBARU – Investigasi bentrokan yang terjadi di lingkungan DPRD Riau, Kamis (16/7/2026), terus bergulir. Sejumlah fakta dan versi yang berkembang mulai mengerucut, termasuk dugaan adanya pengerahan massa dari luar gedung sebelum kericuhan pecah. Namun, seluruh informasi tersebut masih didalami aparat kepolisian dan belum menjadi kesimpulan resmi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal DPRD Riau, ketegangan bermula saat rapat Badan Anggaran (Banggar). Dalam forum itu, anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet disebut meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi lagi pergeseran anggaran secara sepihak tanpa melibatkan seluruh anggota Banggar agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Penyampaian Eet yang dinilai cukup keras disebut memicu adu argumentasi dengan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan. Perdebatan akhirnya dilerai anggota dewan lainnya dan rapat dihentikan sementara untuk istirahat.

Situasi memanas setelah muncul informasi adanya sekelompok Preman dari luar DPRD yang diduga masuk ke dalam gedung. Seorang sumber dari unsur pengamanan internal mengaku mengetahui keberadaan sekitar 20 orang yang disebut berkumpul di ruang Banleg, bersebelahan dengan ruang rapat Banggar yang mendapat arahan langsung dari Parisman Ihwan.

Sumber tersebut menduga kelompok itu memperoleh akses masuk ke gedung dan sempat mendapat arahan dari salah seorang pimpinan DPRD. Meski demikian, keterangan tersebut masih sebatas informasi dari sumber internal dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Petugas keamanan internal, lanjut sumber, sebenarnya telah berupaya membatasi orang luar masuk ke lingkungan DPRD. Namun upaya itu disebut tidak berjalan karena kelompok tersebut sudah memperoleh akses memasuki gedung.

Informasi mengenai keberadaan kelompok tersebut kemudian disebut sampai kepada Indra Gunawan Eet. Sumber menyatakan Eet selanjutnya meminta sejumlah kader AMPG datang ke DPRD sebagai langkah antisipasi. Pertemuan kedua kelompok diduga menjadi pemicu bentrokan yang terjadi di area Komisi V DPRD Riau.

Di sisi lain, Ketua DPRD Riau Kaderismanto membantah kericuhan dipicu pembahasan anggaran. Menurutnya, rapat saat itu membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, sedangkan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 belum dimulai dan baru dijadwalkan pekan depan.

Kaderismanto menegaskan persoalan lebih disebabkan kesalahpahaman pribadi antara Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet. DPRD Riau, kata dia, akan menyerahkan persoalan etik tersebut kepada Badan Kehormatan (BK) untuk diproses sesuai mekanisme internal.

Bentrok preman itu juga menuai kecaman dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Ketua Umum FKPMR Raja Mambang Mit menilai peristiwa tersebut mencoreng marwah lembaga legislatif dan bertentangan dengan nilai budaya Melayu.

FKPMR meminta pimpinan DPRD mengevaluasi sistem pengamanan, membatasi akses massa pendukung, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar tata tertib.

Sorotan serupa disampaikan LSM Benang Merah. Direktur Benang Merah Idris mempertanyakan efektivitas pengamanan DPRD Riau karena anggaran jasa keamanan tahun 2026 mencapai sekitar Rp5,83 miliar. Menurutnya, jumlah personel keamanan yang terlihat saat kericuhan tidak mencerminkan besarnya nilai kontrak tersebut.

Sementara itu, Polda Riau memastikan penyelidikan masih berlangsung. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Roy Noor mengatakan penyidik bersama Polresta Pekanbaru mengumpulkan rekaman CCTV, video, serta memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap kronologi dan pihak yang terlibat.

Polisi menegaskan seluruh informasi yang berkembang, termasuk dugaan pengerahan massa dari luar gedung, akan diuji berdasarkan alat bukti yang sah sebelum menyimpulkan perkara. (Hr)

Disambut Meriah dengan Tradisi Melayu, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita Resmi Tiba di Kepulauan Meranti

Fri, 17 Jul 2026 21:08:07 +0700

SELATPANJANG - Kehadiran Kapolres Kepulauan Meranti yang baru, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, disambut hangat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan saat tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, Jumat (17/7/2026) sore.

Prosesi penyambutan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB berlangsung khidmat dengan mengangkat kearifan lokal Melayu sebagai simbol penghormatan kepada pimpinan baru Polres Kepulauan Meranti. Sejumlah pejabat daerah, personel Polri, hingga tamu undangan turut hadir menyambut kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Meranti tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., Pabung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf. Rusli Dongoran, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Ketua I TP PKK Kepulauan Meranti Sriyana Muzamil, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, para pejabat utama Polres, para kapolsek, pengurus Bhayangkari, serta undangan lainnya.

Setibanya di Pelabuhan Tanjung Harapan sekitar pukul 16.50 WIB, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita disambut langsung oleh Bupati H. Asmar melalui prosesi pemasangan tanjak dan pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan secara adat Melayu.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi menerima buket bunga yang diserahkan Ketua I TP PKK Kepulauan Meranti Sriyana Muzamil. Suasana penyambutan semakin semarak dengan iringan kompang yang mengiringi langkah keduanya menuju area pelabuhan.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan tradisi tabur beras kunyit oleh personel Polres Kepulauan Meranti bersama para tamu undangan sebagai simbol doa dan harapan agar kepemimpinan baru membawa keberkahan, keselamatan, serta kesuksesan dalam menjalankan tugas. Penyambutan juga dimeriahkan dengan atraksi silat tradisional yang menjadi bagian dari budaya Melayu.

Usai rangkaian penyambutan, sekitar pukul 17.00 WIB, Kapolres bersama Ketua Bhayangkari melanjutkan perjalanan menuju Hotel Grand Indobaru untuk mengikuti kegiatan coffee break bersama Bupati Kepulauan Meranti, jajaran Forkopimda, dan pejabat utama Polres Kepulauan Meranti sebagai ajang silaturahmi dan mempererat sinergi antarinstansi.

Kegiatan penyambutan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran unsur Forkopimda, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai elemen lainnya mencerminkan dukungan terhadap kepemimpinan baru di Polres Kepulauan Meranti.

Momentum tersebut juga menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polres Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, kejaksaan, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polres Kepulauan Meranti melakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup serta monitoring di seluruh rangkaian acara. Secara keseluruhan, kegiatan berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.(Bom).

Penyebab Kendala Mati Lampu Kembali, Berakibat Dua Buah Tiang PLN Tumbang Dan Binatang Nyentuh Jaringan

Fri, 17 Jul 2026 18:41:39 +0700

Meranti, - Masyarakat Kota Selatpanjang, Sanggat Panik Seketika akibat mati lampu secara mendadak, rupanya penyebabnya ada Dua Buah yakni Tiang Belakang Rumah Dinas PLN Tumbang yang kedua Tiang Dalam PLN Tumbang Di Kantor PlN Rayon Selatpanjang dan Desa Lemang Sedang Rusak dan Sedang di perbaik

" Mohon Maaf, atas Ketidaknyamanan Layanan PLN Saat, ada Dua Buah Tiang Belakang Rumah Dinas PLN Tumbang dan Tiang Dalam PLN Selatpanjang Tumbang Sehingga mengakibatkan Mati Lampu Sementara, dan Juga ada Kendala Moyet yang silih berganti berkeliyaran di Sekiran Dorak saat sedang ditanggani dengan baik," ujar Kepala PLN Rayon Selatpanjang Roni Kepada Media ini Jumat (17/7/2026) Via Salulernya.

Ia juga berharap, dukungan semua pihak, perkara PLN ini, dapat kita tanggani segara, agar layanan PLN tetap membaik di Kota Selatpanjang juga Desa Lemang Rangsang Barat juga kedala Mesin Rusak Semoga PLN Kepulauan Meranti membaik.

" Adapun Penyebab yang Kedua yakni.monyet nyentrum dilokasi dorak ujung, Kondisi kita tidak ada pemadaman bergilir, hanya saja padam karana gangguan tiang tumbang dan binatang yang nyentuh jaringan dan kita akan segera berupaya memperbaiki, mudah- mudah semua dapat teratasi dengan Baik, dan pelayanan PLN akan tetap membaik, tetap bersabar dan PLN Kembali Normal dan sedang di tanggani," jelas Roni.(Bom).

Dukung Swasembada Pangan Nasional Polsek Merbau Sembang Petani Cabe.

Fri, 17 Jul 2026 15:56:50 +0700

Meranti,- Upaya Polsek Merbau Polres Kepulauan Meranti melaksanakan Giat sambang Kepada Petani Cabe berlokasi Di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Jumat (17/7/2026).

Selain itu, Kegiatan Giat Sembang tersebut dipimpin oleh Kapolsek,Merbau Iptu Ahmad Fauzi Menara S.Pd melalui Bhanbinkamtibmas Polsek Merbau Aipda R.C Sitompul sebagai bentuk kepedulian Polri Swasembada Pangan Nasional.

" Tentunya Dengan Giat sambang ke petani Cabe berlokasi di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu yang mana dalam hal ini, Upaya bentuk Polri dalam mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional," Ujar Kapolsek Merbau Iptu Ahmad Fauzi Menara S.Pd, Yang disampaiakan. Bhanbinkamtibmas Polsek Merbau Aipda R.C Sitompul.

Ia juga sembari berharap, tentunya Polsek Merbau, Selalu Siap Sedia Dalam Mendukung Penuh atas Kepedulian Anggota Polri Dalam Swasembada Pangan Nasional.

" Kami tentunya menaruh harapan, agar Penanaman Cabe, bisa panen dengan baik, dan ekonomi masyarakat tetap membaik, serta mencapai cita - cita Swasembada Pangan Nasional dengan baik," jelasnya.(Bom).

MAN 1 Kepulauan Meranti Terima Perserta Didik,Baru Cerdaskan Anak Bangsa Lewat Program Matamuda

Fri, 17 Jul 2026 12:22:19 +0700

Meranti,- Suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti baru baru ini, sebagai Lembaga pendidikan ini secara resmi memulai rangkaian kegiatan yakni dalam Program Matamuda bagi para peserta didik baru untuk Tahun Pelajaran Tahun 2026 dan Tahun 2027.

Selain itu, Agenda orientasi tahunan yang sangat penting ini dibuka secara resmi oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti, Nuryaningsih, dalam sebuah upacara pembukaan yang berlangsung khidmat di halaman utama madrasah. Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pendidik, tenaga kependidikan, pengurus komite, serta ratusan siswa baru yang tampak rapi dan antusias mengikuti jalannya acara.

"selamat datang yang hangat kepada seluruh murid baru yang telah terpilih menjadi bagian dari keluarga besar madrasah tersebut, dan juga mengungkapkan rasa bangga atas keputusan para siswa baru beserta orang tahu mereka yang telah juga memercayakan masa depan pendidikan di lingkungan madrasah," kata Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti, Nuryaningsih Kepada Wartawan Jumat (17/7/2026) Saat dijumpai.

Menurut Nuryaningsih juga menegaskan komitmen penuh dari seluruh pihak pengelola lembaga bahwa seluruh rangkaian kegiatan orientasi ini akan dilaksanakan dengan memprioritaskan prinsip yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dia menjamin tidak akan ada tindakan kekerasan fisik maupun mental, melainkan fokus pada edukasi serta pengenalan lingkungan yang humanis agar para siswa dapat beradaptasi dengan baik di tempat belajar mereka yang baru.

"Sebagai penanda dimulainya kegiatan, upacara pembukaan tersebut dirangkaikan sekaligus dengan prosesi pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan secara khidmat. Momentum pembukaan ini juga ditandai secara simbolis dengan pengalungan tanda pengenal yang dibuat secara kreatif oleh masing-masing murid baru madrasah tersebut. Atribut identitas yang unik dan penuh warna hasil kreasi mandiri para siswa ini menjadi simbol kesiapan mereka untuk menempuh lembaran baru dengan penuh rasa percaya diri, inovasi, serta semangat belajar yang tinggi di lingkungan madrasah aliyah," jelasnya.

Ditempat yang sama Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Nelli Murni juga memaparkan materi penting terkait sistem kurikulum madrasah yang akan ditempuh oleh para siswa selama tiga tahun ke depan.

"Penjelasan ini dinilai penting agar siswa baru memahami ritme akademik di tingkat madrasah aliyah. Tidak kalah krusial, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Dedi Kurniawan, juga naik ke mimbar untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai tata tertib madrasah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa demi menjaga kedisiplinan dan ketertiban bersama," bebernya.

Ia juga menjelaskan Nilai-nilai spiritualitas dan pembentukan karakter mulia juga langsung ditanamkan sejak hari pertama melalui sesi yang dibawakan oleh guru akidah akhlak, Zainal Abidin. Dia menyampaikan materi yang mendalam mengenai adab dan akhlak karimah yang harus melandasi kehidupan sehari-hari setiap siswa, baik dalam berinteraksi dengan guru, sesama teman, maupun masyarakat luas.

"Guna menjaga kondisi fisik dan konsentrasi para peserta agar tidak jenuh selama menerima materi yang padat, panitia juga menyelipkan berbagai macam sesi penyegaran berupa ice breaking dan permainan kelompok yang seru di sela-sela pergantian materi," ungkapnya.(Bom).

Calon Ketua KONI Riau Edi Basri Soroti Deadlock Rakerprov: Jangan Jadikan Organisasi Alat Mempertahankan Kekuasaan

Fri, 17 Jul 2026 10:55:15 +0700

PEKANBARU — Deadlock yang terjadi dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Riau memicu beragam tanggapan dari insan olahraga. Salah satunya datang dari bakal calon Ketua Umum KONI Riau, Edi Basri, yang menilai organisasi olahraga tidak boleh kehilangan arah akibat tarik-menarik kepentingan politik menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).

Dalam pernyataan tertulisnya, Edi mengatakan Rakerprov seharusnya menjadi forum konsolidasi untuk menyusun program pembinaan olahraga, memperkuat tata kelola organisasi, serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda nasional. Namun, menurut dia, forum tersebut justru berakhir tanpa keputusan karena diwarnai dinamika politik organisasi.

"Rakerprov seharusnya menjadi ruang konsolidasi organisasi. Yang terjadi justru sebaliknya, organisasi tersandera oleh tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mengorbankan masa depan olahraga Riau," ujar Edi.

Menurutnya, kebuntuan dalam Rakerprov bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menilai kondisi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai dinamika yang berkembang menjelang Musorprov, ketika perhatian organisasi lebih banyak tersedot pada perebutan kepemimpinan dibanding pembinaan prestasi.

Edi kemudian menyinggung sejumlah persoalan yang berkembang di internal KONI Riau. Ia menyebut publik dapat menilai sendiri dinamika yang muncul, mulai dari perpanjangan masa kepengurusan selama enam bulan hingga berbagai upaya komunikasi dengan KONI Pusat yang memunculkan persepsi bahwa dukungan politik lebih dominan dibanding kepentingan organisasi.

Selain itu, Edi mengaku mencermati adanya persepsi di kalangan insan olahraga terkait pergantian kepemimpinan sejumlah KONI kabupaten/kota melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, apabila langkah tersebut dikaitkan dengan pilihan politik menjelang Musorprov, maka independensi organisasi akan menjadi pertanyaan.

Ia juga menyoroti pandangan yang berkembang mengenai proses penerbitan rekomendasi bagi sejumlah cabang olahraga. Menurut Edi, apabila benar terdapat syarat dukungan kepada pihak tertentu sebelum rekomendasi diterbitkan, maka proses demokrasi organisasi kehilangan makna. Namun demikian, ia tidak menyebut pihak tertentu dan tidak menyampaikan bukti atas persepsi yang berkembang tersebut.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Edi adalah adanya upaya membatalkan hasil kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Menurutnya, TPP dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi untuk menjalankan proses seleksi secara objektif sehingga hasil kerjanya harus dihormati.

"Kalau hasil kerja TPP dibatalkan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu, maka kredibilitas seluruh mekanisme organisasi ikut dipertaruhkan," katanya.

Edi juga mengingatkan agar Musorprov tidak diarahkan hanya menghadirkan satu calon ketua umum melalui mekanisme aklamasi. Menurut dia, demokrasi organisasi justru memperoleh legitimasi apabila seluruh calon yang memenuhi syarat diberikan kesempatan yang sama untuk bertarung secara terbuka.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar tidak ada klaim sepihak mengenai dukungan Pemerintah Provinsi kepada salah satu calon. Menurut Edi, pemerintah seharusnya menjaga netralitas dan menghormati mekanisme internal organisasi hingga seluruh tahapan Musorprov selesai.

"Musorprov hendaknya menjadi arena adu gagasan, bukan arena adu kekuasaan. Biarkan seluruh calon yang memenuhi persyaratan bertanding secara terbuka dan pemilik suara menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan maupun intervensi," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Edi menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi Ketua Umum KONI Riau, melainkan marwah organisasi olahraga di Bumi Lancang Kuning. Ia berharap kepemimpinan yang lahir dari Musorprov nantinya memperoleh legitimasi melalui proses yang bersih, jujur, demokratis, dan bermartabat sehingga mampu menyatukan seluruh insan olahraga Riau. (*)

SMSI Kukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa di Lampung, Perkuat Pengawasan Preventif di Desa

Fri, 17 Jul 2026 10:00:52 +0700

RIAUTERBIT.COM - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melanjutkan Safari Nasional Program Pokja Newsroom Jaga Desa dengan mengukuhkan kepengurusan tingkat Provinsi Lampung beserta kabupaten/kota di Yunna Hotel, Bandar Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen SMSI dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan hukum melalui penguatan peran media, edukasi, dan pendampingan.

Program Pokja Newsroom Jaga Desa dirancang untuk memberikan pendampingan, pengawalan, serta literasi hukum kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini juga merupakan bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus secara langsung mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung. Sementara itu, pengukuhan pengurus tingkat kabupaten/kota dipimpin Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, SE.

Dalam sambutannya, Firdaus menjelaskan Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah sehingga berbagai persoalan yang muncul di desa dapat segera terdeteksi dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Menurutnya, struktur tersebut akan terdiri atas Newsroom Pusat, koordinator tingkat provinsi, koordinator kabupaten/kota hingga koordinator kecamatan yang melibatkan perwakilan desa sebagai anggota.

“Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, seluruh informasi mengenai perkembangan di desa akan terhubung dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Firdaus menegaskan, program tersebut mengedepankan langkah preventif dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun pengelolaan aset desa, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai aturan.

“Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan berharap kepengurusan yang baru dikukuhkan mampu menjadi jembatan informasi sekaligus mitra strategis pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

Menurutnya, kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran hukum agar tata kelola pemerintahan desa semakin baik.

Ia juga mengajak seluruh pengurus Pokja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas secara profesional serta menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyambut baik pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa. Ia menilai keberadaan pokja tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ganjar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong hilirisasi desa melalui Program Desaku Maju, termasuk pengembangan pupuk organik cair, penguatan sektor pertanian, penyediaan mesin pengering hasil panen, pengembangan fasilitas penggilingan padi, hingga penerapan teknologi pertanian modern.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Kejaksaan, dan media menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Umum SMSI Yono Hartono, Direktur Umum SMSI Arif Zen Mustofa, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung Wilson, serta pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan diharapkan tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa melalui pendekatan preventif guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

(Rls)

Plt. Kadis Kominfo : PPID Permudah Masyarakat Peroleh Informasi Publik Resmi

Thu, 16 Jul 2026 13:01:23 +0700

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik. Salah satunya melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara resmi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE, mengatakan setiap warga negara memiliki hak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"PPID hadir untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik. Kami siap melayani setiap permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sukri.

Menurutnya, melalui mekanisme PPID, masyarakat akan memperoleh informasi yang telah diverifikasi sehingga akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki kepastian hukum. Di sisi lain, mekanisme tersebut juga memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sukri menegaskan penggunaan layanan PPID bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat. Sebaliknya, PPID menjadi jalur resmi agar informasi yang diterima benar, lengkap, dan berasal dari sumber yang berwenang.

"Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi pemerintah. Dengan begitu, kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat diminimalkan," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Setiap informasi sebaiknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah.

Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Sukri, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Prosedur Permohonan Informasi Publik melalui PPID Kabupaten Kepulauan Meranti

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui PPID dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan informasi melalui surat atau mengisi formulir permohonan dengan melampirkan identitas serta menjelaskan informasi yang dibutuhkan.
2. PPID menerima dan mencatat permohonan serta memberikan tanda bukti penerimaan atau nomor registrasi.3. PPID melakukan verifikasi terhadap permohonan untuk memastikan informasi yang diminta berada dalam penguasaannya dan termasuk informasi yang dapat diberikan.
4. PPID memberikan tanggapan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
5. Informasi disampaikan kepada pemohon dalam bentuk salinan fisik, digital, atau kesempatan melihat dokumen. Jika permohonan ditolak, PPID akan menjelaskan alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Apabila belum puas terhadap jawaban PPID, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID., 7. Jika keberatan tidak memperoleh penyelesaian, pemohon dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme yang berlaku. (Bom).

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, meminta pemerintah bersama pihak terkait segera menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar

Wed, 15 Jul 2026 16:30:00 +0700

Riauterbit.Com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau membuat banyak pihak gerah dan mulai angkat bicara.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, meminta pemerintah bersama pihak terkait segera menyikapi hal tersebut. Menurut Edi Basri, kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama para pengguna solar bersubsidi.

"Di mana masyarakat terdapat antrean untuk memperoleh pengisian solar, khususnya solar. Ini perlu disikapi secara serius," kata Edi Basri.

Ia mengaku heran karena sebelumnya PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa pasokan solar ke wilayah Riau dalam kondisi normal. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan terjadinya kelangkaan yang menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

"Sudah disampaikan oleh Patra Niaga bahwa pemasokan itu tetap normal. Tapi kenapa di lapangan terjadi kekurangan yang cukup signifikan sehingga banyak yang antre," ujarnya.

Edi menduga kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah kemungkinan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi.

"Barangkali yang perlu kita cermati terjadinya trik-trik penimbunan oleh kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu perlu diantisipasi dan perlu kewaspadaan kita semua," katanya.

Kemudian pengalamannya saat mengisi BBM juga pernah barcode miliknya disebut sudah digunakan orang lain, padahal dia belum pernah mengisi bahan bakar.

"Ini pengalaman saya langsung, dan harus dilakukan pemeriksaan, tidak bisa dibiarkan, jangan-jangan ada permainan dan ujungnya penimbunan,"ujar Edi Basri.

Politisi Gerindra tersebut meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat pengawas dan instansi terkait, meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.

Menurutnya, persoalan ketersediaan energi merupakan isu penting yang turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Keberadaan energi ini sangat memengaruhi nantinya kepada citra pemerintah kita," tegasnya.

Karena itu, Edi meminta petugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU-SPBU guna memastikan distribusi solar berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi.

"Saya minta kepada petugas melakukan sidak kalau perlu ke SPBU-SPBU, juga kita ingatkan jangan sampai ada kelengahan atau masa bodoh terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan penimbunan ataupun untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan ekonomi mereka dalam bisnis ini," jelasnya.

(***)

Penyambutan Adat Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi di LAMR Rohil Berlangsung Meriah

Wed, 15 Jul 2026 16:03:38 +0700

Rokan Hilir- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti mengantarkan dan menyerahkan Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.IK., M.H., ke LAMR Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan penyerahan ini berlangsung meriah di Balai Adat LAMR Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapi-api, pada Selasa (14/7/26).

Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi diantar oleh LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti karena beliau adalah Datuk dan anak-kemanakan adat LAMR Kepulauan Meranti yang berpindah tugas dan tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir.

"Karena berpindahnya Datuk dan sekaligus anak kemanakan adat, maka suatu keharusan bagi kami mengantarkannya ke tempat kepindahannya yang baru untuk mencari induk semang, mencari bapak angkat, dan sekaligus mencari saudara baru. Oleh sebab itu, kami mengantarkan dan menyerahkan Datuk Aldi Alfa Faroqi beserta istri dan keluarga ke LAMR Rokan Hilir", ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik dalam sambutannya.

Helat pengantaran dan penyerahan datuk dan anak kemanakan adat, diawali dengan sambutan kompang di pintu masuk Balai adat LAMR Rokan Hilir, berlanjut pada penyambutan dari Ketua DPH LAMR Rokan Hilir, Datuk Seri Jufrizan, S.Pi., dan dilanjutkan dengan sambutan pencak silat.

Selanjutnya Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi yang baru saja dilantik menjadi Kapolres Rokan Hilir, didampingi Bupati Datuk Seri Setia Amanah H. Bistamam, Datuk Seri Afrizal Cik, Sekdakab Rokan Hilir H. Fauzi Efrizal, dan sejumlah pejabat diperkenankan untuk memasuki Aula Utama Balai Adat di lantai II, tempat berlangsungnya prosesi Serah Terima Datuk dan Anak Kemanakan Adat.

Serah terima Datuk dan anak kemanakan adat, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Selanjutnya penyampaian akad penyerahan Datuk dan Anak Kemanakan Adat yang ditandai dengan penyerahan tepak sirih oleh Ketua Umum MKA LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Seri Asnawi Nazar kepada Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Rokan Hilir Datuk Seri Jufrizan. Dalam prosesi tersebut Datuk Seri Jufrizan menyatakan menerima Datuk Aldi Alfa Faroqi sebagai anak kemanakan adat LAMR Rokan Hilir.

"Setelah mendengar hajat yang disampaikan LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dengan tangan terbuka kami sambut dan terima Tuan AKBP Aldi Alfa Faroqi sebagai anak kemanakan kami. Andai kecil telapak tangan, nyiru kami tadahkan", ucap Datuk Seri Jufrizan. Dengan prosesi tersebut maka sah Datuk Aldi Alfa Faroqi menjadi bagian dari masyarakat adat Melayu LAMR Rokan Hilir.

Acara dilanjutkan dengan pemasangan tanjak dan selempang ke Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi oleh Bupati dan Ketua LAMR Rokan Hilir, berlanjut ke prosesi tepuk tepung tawar, sambutan-sambutan dan pembacaan doa.

Kapolres Rokan Hilir yang baru itu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh LAMR Rokan Hilir untuk dirinya. "Sambutan ini sungguh luar biasa. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih Bupati Rokan Hilir, Ketua Umum LAMR Rokan Hilir dan jajaran pengurus serta seluruh hadirin". Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat bergandengan tangan menjaga stabilitas keamanan.

Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan, "Selamat bertugas Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi menjadi Kapolres Rokan Hilir. Kami memyambut dengan senang hati. Anggap sajalah Rokan Hilir ini sebagai kampung halaman tuan sendiri", kata Bupati H. Bustamam yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh undangan.

Acara ditutup dengan doa, makan bersama atau makan bejamba, foto bersama, dan bersalam-salaman.(Bom).