Latest Posts

Bupati Asmar Tinjau Pembangunan Jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu

Mon, 02 Nov 2026 15:17:35 +0700

Meranti,– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat, baik antardesa maupun antarkecamatan. Peningkatan akses jalan ini diharapkan dapat mempermudah distribusi barang dan hasil perkebunan sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan ruas jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang, yang saat ini tengah dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut bersama Kepala Dinas PUPR, jajaran bidang dan staf teknis Bina Marga, Camat Rangsang, serta para kepala desa se-Kecamatan Rangsang, Senin (2/11/2026).

Dalam peninjauan itu, Asmar menyampaikan bahwa pembangunan jalan memiliki panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar 6 hingga 7 meter. Pekerjaan tersebut didukung anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 sebesar kurang lebih Rp4,8 miliar.

"Alhamdulillah, hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan jalan di Pulau Rangsang. Kita berharap pembangunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mobilitas hasil perkebunan," ujar Asmar.

Ia mengatakan, pemerintah daerah berharap pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan hingga ke kawasan Desa Sungai Gayung Kiri agar masyarakat semakin mudah membawa hasil perkebunan untuk dipasarkan.

"Insyaallah, apabila anggaran memungkinkan dan ada rezekinya, pembangunan ini akan kita lanjutkan sampai ke Gayung Kiri. Harapan kita, masyarakat semakin mudah membawa hasil kebunnya ke pasar dan perekonomian masyarakat Pulau Rangsang semakin meningkat," harapnya.

Menanggapi perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan yang sebelumnya sempat viral di media sosial, Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kami terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Silakan sampaikan pendapat, tetapi berikan juga saran-saran yang baik agar menjadi masukan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan," ungkapnya.

Terkait prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2027 di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas, Asmar mengatakan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengupayakan alokasi anggaran, termasuk melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

"Insyaallah, kita akan fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita berharap melalui perencanaan dan dukungan anggaran yang ada, pembangunan dapat terus dilaksanakan secara bertahap," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Asmar juga menyampaikan rencana kedatangan sekitar 600 personel batalion ke Kecamatan Rangsang pada Januari mendatang. Ia berharap kehadiran satuan tersebut nantinya dapat memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, S.T., menjelaskan bahwa pembangunan ruas jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu memiliki target panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar 6 hingga 7 meter. Ketebalan badan jalan disesuaikan dengan kondisi tanah di lapangan, yakni berkisar antara 30 hingga 45 sentimeter.

"Kalau kondisi tanahnya masih keras, ketebalannya bisa sekitar 30 sentimeter. Namun, jika kondisi tanah berlumpur, bisa mencapai 45 sentimeter. Ini disesuaikan agar konstruksi jalan dapat memenuhi kebutuhan kondisi lapangan," jelasnya.

Rahmat yang akrab disapa Aang itu menambahkan, apabila pembangunan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, penanganan ruas jalan tersebut berpotensi diperpanjang sekitar 3 hingga 4 kilometer.

Selain di Kecamatan Rangsang, Dinas PUPR juga tetap memprioritaskan penanganan sejumlah ruas jalan dengan kondisi rusak berat di wilayah lainnya, termasuk Kecamatan Pulau Merbau, Rangsang Pesisir, dan Rangsang Barat.

Aang juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan Lukit akan mendapat dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT ITA dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar.

Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer, termasuk pekerjaan jalan beton di Desa Sungai Tengah. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendukung operasional penyeberangan RoRo Lukit.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat setempat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti yang telah turun langsung meninjau pembangunan jalan di wilayah mereka.

Ia mengungkapkan, kondisi jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini mulai membaik setelah dilakukan pembangunan. Pemerintah desa bersama masyarakat berharap peningkatan jalan tersebut dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau ruas-ruas lainnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah meluangkan waktu untuk melihat langsung kondisi jalan di desa kami. Alhamdulillah, jalan yang sebelumnya rusak sekarang sudah mulai bagus. Kami berharap pembangunannya dapat dilanjutkan agar semakin banyak akses masyarakat yang terbantu," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil perkebunan, serta membuka peluang peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di Kecamatan Rangsang.(Bom).

Polidik Polres Meranti Sasar SMA 2 Selatpanjang, Wakapolres Ingatkan Pelajar Bahaya Hoaks

Mon, 02 Nov 2026 15:11:23 +0700

Meranti - Penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial menjadi perhatian Polres Kepulauan Meranti. Untuk mengantisipasi dampaknya, jajaran kepolisian turun langsung ke lingkungan sekolah guna memberikan edukasi kepada para pelajar agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Edukasi tersebut dilaksanakan melalui program Quick Win Kapolri QW 1 Kegiatan 2 Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMA Negeri 2 Selatpanjang, Senin (2/11/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB itu dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., didampingi Kasat Binmas IPTU Abdul Roni, S.H., KBO Satlantas IPDA Noprizal, S.E., serta personel Satlantas Polres Kepulauan Meranti.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai bahaya penyebaran berita hoaks, terutama melalui media sosial. Mereka diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, apalagi ikut menyebarkannya tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga mengatakan, kehadiran Polri di lingkungan pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan dengan para pelajar sekaligus mencegah berbagai perilaku negatif sejak dini.

"Melalui program Polisi Peduli Pendidikan ini, kami ingin mengajak para pelajar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terpengaruh berita hoaks, serta selalu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kami juga mengajak para siswa untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban," ujarnya.

Menurutnya, edukasi kepada generasi muda penting dilakukan agar lingkungan sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui kegiatan Polidik tersebut, Polres Kepulauan Meranti berharap kehadiran Polri dapat menjadi mitra para pendidik dalam mencegah kenakalan anak dan penyebaran berita hoaks di kalangan pelajar.

Selain meningkatkan pemahaman siswa, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Kepulauan Meranti dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di wilayah hukumnya. (Bom).

Bupati Asmar Dikukuhkan Pimpin DPC PKB Meranti 2026–2031, Tekankan Profesionalitas dan Persatuan

Sun, 01 Nov 2026 17:32:41 +0700

MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031.

Pengukuhan kepengurusan DPC PKB Kepulauan Meranti tersebut berlangsung di Ballroom Afifa, Banglas, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, perwakilan Kapolres Kepulauan Meranti, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti, Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Kepulauan Meranti, serta perwakilan sejumlah partai politik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Asmar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembentukan hingga pengukuhan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031.

"Pengukuhan pengurus hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau penggantian dan penetapan kepengurusan organisasi. Lebih dari itu, pengukuhan ini merupakan awal dari sebuah amanah, tanggung jawab, serta pengabdian untuk membesarkan partai dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Asmar.

Menurutnya, PKB lahir dari semangat perjuangan, nilai-nilai kebangsaan, serta tradisi keagamaan yang menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman.

Karena itu, Asmar menilai kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kekompakan, kesungguhan dalam bekerja, serta kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh pengurus yang baru dikukuhkan menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, menjaga solidaritas, memperkuat komunikasi, serta membangun kerja sama dengan seluruh tingkatan kepengurusan maupun partai politik yang ada di Kepulauan Meranti.

"Jagalah kekompakan selalu dan bangun Meranti ini ke depannya lebih baik daripada sekarang. Itu yang kita harapkan," katanya.

Asmar juga mengajak seluruh kader PKB untuk aktif hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, kader partai harus mampu mendengar aspirasi masyarakat, memahami berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus ikut memberikan solusi sesuai kapasitas masing-masing.

"Jadikan PKB sebagai rumah perjuangan yang terbuka, tempat membangun gagasan, memperkuat persandaran, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asmar juga menyinggung posisinya yang menjalankan dua ruang pengabdian sekaligus, yakni sebagai Ketua DPC PKB Kepulauan Meranti dan sebagai Bupati Kepulauan Meranti.

Ia menegaskan kedua tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara profesional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

"Sebagai Ketua DPC PKB, saya memiliki tanggung jawab untuk membangun dan membesarkan organisasi, menjaga solidaritas kader, serta memastikan roda organisasi berjalan dengan baik," kata Asmar.

Sementara sebagai kepala daerah, lanjut dia, tanggung jawab utamanya adalah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti tanpa membedakan latar belakang pilihan politik, suku, agama maupun golongan.

"Kedua tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Asmar mengatakan pembangunan daerah membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen. Menurutnya, kemajuan Kepulauan Meranti bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun satu partai politik, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

"Kita ingin membangun daerah ini melalui kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Riau, M. Dunir, menyampaikan ucapan selamat kepada Asmar beserta jajaran pengurus DPC PKB Kepulauan Meranti yang baru dikukuhkan.

Dunir menilai DPC PKB Kepulauan Meranti merupakan salah satu kepengurusan yang telah menunjukkan kinerja dan pengalaman dalam menjalankan roda organisasi.

"Meranti ini boleh dikatakan salah satu DPC PKB yang sudah teruji dan sudah kinerjanya juga sudah bagus dan baik," ujar Dunir.

Karena itu, ia mengatakan pihaknya tidak perlu memberikan banyak arahan terkait pelaksanaan program organisasi. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah menjaga soliditas internal dan mempersiapkan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

"Kami hanya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Bupati yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPC beserta jajarannya. Kemudian juga kepada seluruh DPA partai yang baru saja dilantik pada hari ini," katanya.

Dunir mengajak seluruh kader dan pengurus PKB di Kepulauan Meranti menjaga soliditas serta bekerja bersama untuk menghadapi pemilu mendatang.

"Mari kita jaga partai, kemudian kita kerja untuk mempersiapkan pemilu yang akan kita hadapi. Kita sama-sama solid dan kompak untuk memenangkan PKB di Kepulauan Meranti ini," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus DPC PKB periode sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan organisasi pada periode sebelumnya turut berkontribusi dalam mengantarkan kader terbaik PKB di Kepulauan Meranti menjadi Bupati Kepulauan Meranti.

"Terima kasih banyak atas kinerjanya semua, karena atas kinerjanya jugalah pada periode yang dulu pengurus DPC PKB Kabupaten Meranti akhirnya dapat mengantarkan kader terbaik PKB di Kepulauan Meranti sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Dunir.

Pengukuhan DPC PKB Kepulauan Meranti periode 2026–2031 tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen kepengurusan baru untuk memperkuat peran partai di tengah masyarakat.

Asmar menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pengurus dan kader PKB bergandengan tangan menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan demi pembangunan Kepulauan Meranti.

"Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, membawa kemajuan bagi organisasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti," pungkasnya.(Bom)

Semarak Bulan Bahasa SMP se-Meranti, Sudandri Ajak Pelajar Lestarikan Bahasa Melayu

Sat, 31 Oct 2026 14:54:39 +0700

Meranti, – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., mengajak generasi muda untuk mencintai Bahasa Indonesia sekaligus menjaga kelestarian Bahasa Melayu sebagai warisan budaya daerah.

Pesan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Semarak Bulan Bahasa tingkat SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kepulauan Meranti di Afifa Sport Center, Selatpanjang, Sabtu (31/10/2026) pagi. Sudandri hadir mewakili Bupati Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Sudandri mengatakan, Bulan Bahasa bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk meningkatkan kecintaan terhadap bahasa, memperkuat budaya literasi, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam menjaga identitas bangsa.

Menurutnya, Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sekaligus identitas nasional yang harus dijaga dan dibanggakan. Sementara Bahasa Melayu menjadi bagian penting dari identitas serta kekayaan budaya masyarakat Kepulauan Meranti.

"Saya mengajak seluruh insan pendidikan untuk menanamkan kecintaan terhadap Bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah. Generasi muda harus mampu menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik, menguasai bahasa asing, serta tetap bangga menggunakan dan melestarikan Bahasa Melayu sebagai warisan budaya daerah," ujarnya.

Ia berharap sekolah dapat menjadi ruang tumbuhnya budaya membaca, menulis, berbicara, dan berkarya. Para siswa juga perlu didorong untuk berani menyampaikan gagasan, menghasilkan karya tulis, membaca sastra, berpuisi, berpidato, serta mengembangkan kreativitas melalui bahasa.

"Kemampuan berbahasa bukan hanya tentang berbicara dengan baik, tetapi juga bagaimana seseorang mampu berpikir kritis, menyampaikan ide, membangun komunikasi, dan menghargai perbedaan," pesannya.

Selain penguatan literasi, Sudandri turut menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia berharap MKKS menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah nyata bagi kemajuan pendidikan di Kepulauan Meranti.

Menurutnya, tantangan dunia pendidikan semakin besar seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Karena itu, diperlukan kepemimpinan sekolah yang inovatif, lingkungan belajar yang kondusif, serta tenaga pendidik yang terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Di tengah berbagai perubahan tersebut, pendidikan karakter, etika, disiplin, dan nilai-nilai budaya harus tetap menjadi fondasi utama.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala sekolah dan guru agar terus bersinergi dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita," katanya.

Ia juga berharap kegiatan serupa terus dikembangkan sebagai ruang bagi pelajar untuk mengenal, mempelajari, sekaligus menghidupkan kembali kekayaan bahasa dan sastra Melayu.

Bahkan, menurutnya, nilai-nilai moral dan norma kehidupan dapat disampaikan melalui karya sastra Melayu seperti pantun, seloka, dan gurindam.

"Nilai-nilai moral dan norma-norma yang memang harus kita taati bisa kita masukkan di dalam pantun, seloka, dan gurindam," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Bahasa Balai Bahasa Provinsi Riau, Khairul Azmi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap program kebahasaan dan literasi.

Ia mengungkapkan, melalui pengajuan proposal ke kementerian pada Agustus lalu, Kepulauan Meranti menjadi salah satu daerah yang memperoleh bantuan hibah buku. Bantuan tersebut menjangkau sekitar 40 sekolah dengan total 200 eksemplar buku.

Khairul juga mengajak tenaga pendidik untuk tetap bersemangat menjalankan tugas di tengah keterbatasan anggaran.

"Anggaran boleh terbatas, tetapi gagasan kita tidak boleh terhenti. Fasilitas boleh sederhana, tetapi pembelajaran harus tetap bermakna. Kegiatan boleh disesuaikan, tetapi komitmen kita untuk mendidik anak didik tidak boleh berkurang," tegasnya.

Ia berharap para guru terus meningkatkan profesionalisme melalui persiapan pembelajaran yang baik, mengajar dengan tulus, memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta berbagi ilmu dengan sesama pendidik.

Wakil Ketua MKKS SMP Kabupaten Kepulauan Meranti, Syafi'i, mengatakan Semarak Bulan Bahasa merupakan bagian dari upaya memperingati sejarah lahirnya semangat persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Ia menjelaskan, pelaksanaan tahun ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni secara daring dan luring. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa, khususnya Bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sekaligus mengembangkan kreativitas serta kemampuan peserta didik.

Syafi'i berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi hingga tingkat yang lebih tinggi.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta kepada siswa-siswi untuk terus belajar dengan semangat dan bangga terhadap bahasa kita, terlebih bahasa daerah. Mudah-mudahan ke depan ada ajang yang bisa membawa prestasi hingga tingkat provinsi maupun nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Rudi Hartono, melaporkan bahwa Semarak Bulan Bahasa diikuti satuan pendidikan tingkat SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 51 sekolah.

Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan secara langsung, panitia telah menggelar tahapan perlombaan secara daring dengan jumlah peserta mencapai 108 orang.

Adapun empat cabang yang diperlombakan meliputi mendongeng berbahasa Melayu, syair berbahasa Melayu, pidato berbahasa Melayu, serta menulis aksara Melayu.

Dari tahapan daring tersebut, peserta terbaik ditetapkan untuk mengikuti perlombaan secara langsung di Afifa Sport Center. Cabang mendongeng, pidato, dan syair dilaksanakan secara luring. Sementara itu, cabang menulis aksara Melayu ditentukan berdasarkan hasil penilaian daring dengan menetapkan lima peserta terbaik.

Rudi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi siswa, tetapi juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan budaya Melayu di tengah derasnya pengaruh globalisasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran, Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, serta kepala satuan pendidikan, guru pendamping, dewan juri, dan para peserta lomba.(Bom).

Naas Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia di Kawasan PT Uni Seraya Meranti, Polisi Lakukan Pemeriksaan

Sat, 31 Oct 2026 14:19:15 +0700

Meranti,– Seorang pria bernama Rianto, alias Linggu, berusia 54 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kandang sapi miliknya yang berada di kawasan PT Uni Seraya, Dusun III, Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (31/10/2026) pagi.

Ka.polres kepulaun Meranti Akbp Gede Presetia Adi Sasmita S.Ik melalui Ka.Polsek Rangsang Barat. Ipda Sukardi.S.IP.Menyampiakan terhadap Penemuan tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 07.30 WIB oleh Bairudin, rekan piket korban, yang saat itu mencari keberadaan Rianto karena tidak hadir untuk melaksanakan tugas jaga seperti biasanya.

Korban diketahui merupakan warga Jalan Dorak, Gang Ampera, RT 003/RW 002, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan keterangan saksi, sehari sebelumnya, Jumat (30/10/2026), korban bersama Bairudin dan seorang rekan lainnya melaksanakan tugas piket siang di kawasan PT Uni Seraya. Setelah menjalankan tugas selama delapan jam, mereka kemudian melakukan serah terima piket dengan petugas berikutnya sebelum pulang.

Namun, pada Sabtu pagi, ketika jadwal piket kembali tiba, Rianto tidak kunjung datang. Bairudin yang merasa heran kemudian berinisiatif mencari korban ke tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan menuju mes tempat tinggal korban, Bairudin melihat sepeda motor yang biasa digunakan Rianto berada di dekat kandang sapi milik korban. Merasa curiga, ia kemudian memeriksa area kandang tersebut.

Betapa terkejutnya Bairudin ketika mendapati Rianto terbaring telentang dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kandang sapi tersebut.

Mengetahui kejadian itu, Bairudin segera memberitahukan kepada rekan-rekannya yang berada di lingkungan PT Uni Seraya. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dusun setempat, Mutris, sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian melalui Polsek Rangsang Barat.

Polisi Lakukan Pemeriksaan di Lokasi

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Tim Identifikasi Polres Kepulauan Meranti turut melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet, luka lebam, maupun memar pada tubuh korban.

Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang, mengenakan baju, dan tidak mengenakan celana. Kedua tangannya dilaporkan dalam keadaan menggenggam.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang yang ditemukan berkaitan dengan kejadian tersebut, di antaranya sebuah senter, satu unit telepon genggam merek OPPO, satu bungkus rokok, sehelai baju, sehelai celana, serta sepasang sandal merek Swallow berwarna merah.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, jenazah korban dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyebab Kematian Masih Didalami

Hingga pemeriksaan awal dilakukan, penyebab pasti kematian Rianto belum diketahui. Tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan luar belum dapat memastikan penyebab kematian korban.

Pihak keluarga, melalui istri korban bernama Yanti, menyatakan menolak dilakukannya autopsi. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000.

Meski demikian, pemeriksaan medis terhadap jenazah tetap dilakukan sesuai penanganan yang dilaporkan pihak kepolisian.

Pihak kepolisian juga telah melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari mendatangi TKP, mengevakuasi jenazah, mencatat keterangan saksi-saksi, berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal dan Unit Identifikasi Polres Kepulauan Meranti, hingga menyusun laporan kejadian.

Peristiwa ini menyisakan duka bagi keluarga dan orang-orang yang mengenal korban. Sementara itu, penyebab pasti meninggalnya Rianto masih belum dapat dipastikan dan menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut.(Bom)

Sekda Meranti Buka Semarak Bulan Bahasa Sempena Sumpah Pemuda Lestarikan Budaya Melayu

Sat, 31 Oct 2026 13:31:00 +0700

Meranti,- Semarak Bulan Bahasa Tingkat SMP Se Kabupaten Kepulauan Meranti Resmi di Buka Oleh Sektaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah SH Dengan tema Mengukuhkan Bahasa Melestarikan Budaya Menghiprasi Generasi Berkarya di Ballroom Lantai Tiga Afifa Futsal (31/10/2026).

Selaku Sekda Meranti Sudanri juga menyampaikan bahwa puji syukur dalam kegiatan bulan bahasa oleh Kepala SMP Se Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan sukses selalu serta lancar juga dikembangkan bakat minat dengan baik agar generasi tidak akan punah akan budaya Melayu.

" Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya Mendukung penuh atas terselenggaranya kegiatan ini, dalam momentum penting dalam mempererat lagi literasi bahasa yang sanggat penting untuk generasi muda," jelas Sundri.

Menurutnya , pendidikan di Kepulauan Meranti harus memiliki bahasa yang baik, jangan sampai kehilangan akar dan jati dirinya, sekolah sekolah harus dapat menimbulkan karya tulis , melalui bahasa yang baik santun dalam mempublikasikan.

" Kita berharap dapat bermanfaat, saling bertukar informasi bahasa yang baik, dalam meningkatkan kemampuan pendidikan dengan baik dan tetap harus menjadi nilai utama dalam meningkatkan sumber daya manusia," kata Sekda Meranti.

Ditempat yang sama Selaku Ketua Panitia MKKS Rudi Hartono ,S .Pd mengatakan dalam rangka bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda dengan semangat kerjasama Kepala Sekolah Se -Kepulauan Meranti juga para Donatur Donatur yakni Anggota DPRD Jani Pasaribu dan Ibuk Cun Cun, TB. Insan Madani, Nabilah foto copy dan Widiyaloka Selatpanjang.

" Kami juga didukung oleh Lembaga Adat juga Dinas Pendidikan yang mendukung dalam mendatang dewan juri, agar menciptakan generasi Melayu yang aktif dalam berbahasa yang baik," jelasnya.

Menurutnya Rudi, Kita Para Kepala Sekolah SMP Khususnya, akan hidupkan budaya Melayu Sya'ir dan Pidato Bahasa Melayu, dan ini akan menjadikan Even Besar, dalam Mengekspresikan diri setiap sekolah juga akan mengelak dari hal hal yang negatif nantik nya seperti Narkoba dan LGBT yang baru heboh di daerah kita.

Ia berharap, kegiatan kalau dapat berjalan setiap tahunnya dengan baik, agar melestarikan budaya Melayu terus di galakkan kepada generasi muda lewat sekolah- sekolah yang ada di Kepulauan Meranti .(Bom).

Jumat Curhat Polres Meranti Bersama FKUB: Ingatkan Orang Tua Tingkatkan Pengawasan Demi Cegah Tindak Asusila pada Anak

Sat, 31 Oct 2026 11:36:19 +0700

Meranti,– Polres Kepulauan Meranti bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar kegiatan Jumat Curhat untuk membahas sejumlah isu krusial terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Agenda yang berlangsung di halaman Vihara Sejahtera Sakti, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tebing Tinggi pada Jumat (30/10/2026) ini menyoroti pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan anak, hingga komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti AKP Gunawan, S.H., KBO Satreskrim Ipda Rijen Gurning, S.H., M.H., Ps. Kasat Tahti Ipda Dedi Santos Manullang, S.H., Ketua FKUB Kabupaten Kepulauan Meranti Ustaz H. Mustafa, S.Ag., M.M., serta jajaran anggota FKUB setempat.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Ps. Kabag SDM AKP Gunawan, S.H., mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar AKP Gunawan.

Selain karhutla, Polres Kepulauan Meranti juga mengajak warga memaksimalkan layanan call center Polisi 110 yang siaga 24 jam untuk melaporkan segala bentuk gangguan kamtibmas, kecelakaan kerja, maupun aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar.

Dalam dialog interaktif tersebut, pihak kepolisian memberikan atensi khusus pada pentingnya perlindungan anak di bawah umur. Orang tua dan seluruh elemen masyarakat diminta memperketat pengawasan demi mencegah segala bentuk tindak kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap anak.

Pihak polres mengingatkan bahwa ketentuan hukum mengenai kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan adanya indikasi tindakan yang merugikan anak, mereka diminta untuk segera melapor ke pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, Polres Kepulauan Meranti bersama FKUB sepakat mengajak masyarakat untuk terus merawat toleransi, menghormati perbedaan, dan menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Menanggapi isu sensitif seperti LGBT, masyarakat diimbau menyikapinya secara bijaksana dengan mengedepankan norma sosial serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa melakukan tindakan diskriminasi, intimidasi, maupun kekerasan fisik. (Bom)

Polres Kepulauan Meranti Ingatkan Orang Tua: Waspada Pencabulan Anak, Jangan Diam

Sat, 31 Oct 2026 07:59:10 +0700

Meranti, - Ancaman kekerasan seksual terhadap anak bisa datang dari mana saja. Tidak hanya dari orang tak dikenal, bahkan dari lingkungan terdekat. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Polres Kepulauan Meranti.

Melalui kampanye "Polisi Bersama Masyarakat, Melindungi, Mengayomi dan Melayani", Polres Kepulauan Meranti mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan aktif melindungi anak-anak serta kelompok rentan di sekitar kita.
"Lindungi Anak Kita, Cegah Sejak Dini! Jangan Diam, Lindungi Anak, Selamatkan Masa Depan!" - begitu pesan tegas dalam imbauan tersebut.

Kapolres Kepulauan Meranti.AKBP GEDE PRASETIA ADI SASMITA S.IK menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari rumah. Ada 5 langkah penting yang bisa dilakukan orang tua dan keluarga:

1.Tingkatkan Pengawasan
Awasi aktivitas dan pergaulan anak, tanpa harus mengabaikan privasi dan hak mereka.

2.Ajarkan Batasan Tubuh
Edukasi anak tentang batasan tubuh dan hak mereka untuk menolak sentuhan yang membuat tidak nyaman.

3.Waspada Terhadap Orang Terdekat
Jangan menganggap seseorang pasti aman hanya karena dikenal atau masih memiliki hubungan keluarga.

4.Bangun Komunikasi Terbuka
Ciptakan suasana di rumah agar anak berani bercerita apa pun tanpa takut disalahkan atau dihukum.

5.Jangan Abaikan Tanda-tanda Kekerasan
Jika ada perubahan perilaku mencurigakan pada anak, segera cari bantuan dan jangan menunda.

Lalu apa yang harus dilakukan jika mengetahui atau bahkan menjadi korban?

Polres meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor. Segera laporkan kepada pihak kepolisian atau pihak berwenang terdekat. Dengarkan korban, lindungi identitasnya, dan yang paling penting, jangan pernah menyalahkan korban.

Polres Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan bebas dari kekerasan seksual.

Untuk laporan darurat, masyarakat bisa menghubungi Layanan Polisi 110 yang siaga 24 jam.

Mari bersama kita jaga anak-anak kita. Karena melindungi satu anak, berarti menyelamatkan masa depan.(Bom).

Polmas Dirgantara Hadir di Kepulauan Meranti, Korpolairud Baharkam Polri Salurkan Sembako untuk 50 Warga

Sat, 31 Oct 2026 07:54:46 +0700

Meranti ,– Kehadiran Polri di tengah masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan Polmas Dirgantara yang dilaksanakan oleh Korpolairud Baharkam Polri di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 08.45 WIB tersebut menjadi salah satu upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan, serta membangun kepercayaan melalui pendekatan yang humanis.

Suasana Desa Gogok Darussalam tampak berbeda ketika helikopter AW169/P-3306 milik Polri mendarat di lapangan sepak bola desa setempat. Kedatangan rombongan Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri itu disambut.

Ka.Polres kepulawan Meranti Akbp.Gede Presetia Adi sasmita S.IK melalu Kasat Polairud Polres Kepulauan Meranti AKP Ridwan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa program Polmas Dirgantara merupakan salah satu bentuk pendekatan Polri kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana udara untuk menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga memberikan pelayanan, pembinaan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Melalui program tersebut, Polri berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga sekaligus memperkuat kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Salurkan Sembako untuk 50 Warga

Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat, rombongan Polri menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada 50 warga Desa Gogok Darussalam.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus menjadi bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap warga di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain bantuan sembako, Polri juga menyerahkan sarana kontak berupa bola voli, bola kaki, serta perlengkapan bernilai kebangsaan berupa Pancasila dan Bendera Merah Putih kepada masyarakat dan para pemuda desa.

Pemberian sarana tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga dan aktivitas positif lainnya, sekaligus menumbuhkan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta Tanah Air.

Melalui kegiatan olahraga, para pemuda juga diharapkan dapat mempererat persaudaraan serta membangun hubungan yang harmonis dengan aparat kepolisian.

Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

Kegiatan Polmas Dirgantara ini turut melibatkan Kasubdit Patroli Air Ditpolairud Polda Riau KOMPOL Rahmat Hidayat, S.I.K., M.H., Pilot Polri Pertama TK II Ditpoludara Korpolairud IPTU Arief Mulyawan, S.I.Kom., Kanit Patroli Satpolairud Polres Kepulauan Meranti IPDA Ito Hermanto, S.E., M.M., personel Ditpolairud Polda Riau, personel Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, serta masyarakat Desa Gogok Darussalam.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi antara jajaran kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat.

Ke depan, koordinasi antara Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, pemerintah desa, dan Bhabinkamtibmas akan terus didorong guna menjaga kesinambungan komunikasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Tokoh masyarakat dan pemuda juga diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan serta menjadi mitra Polri dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Melalui Polmas Dirgantara, Polri ingin menunjukkan bahwa keterbatasan jarak dan akses transportasi bukanlah penghalang untuk hadir, melayani, dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Gogok Darussalam tersebut berakhir dalam keadaan aman dan kondusif.(Bom).

Turnamen Sepak Bola Mini Soccer di Gelar Meriah Sambut HUT Kabarpesisir.com Cegah Generasi Dari Bahaya Narkoba.

Fri, 30 Oct 2026 13:53:02 +0700

Meranti,- Dalam Rangka Menyambut HUT Komunitas Kg MPx M9r bersama Media kabarpesisirnew.com cup 1 dan Pemuda P3D Dorak Gelar mini soccer Cup I Kegiatan Sepak bola mini soccer Resmi Di Gelar Jalan P3D Dorak Kota Selatpanjang Jumat (30/10/2026).

Selain itu, Kegiatan tersebut juga merupakan sebagai wadah mempersatukan sepakbola mini dan mencegah generasi muda dari bahaya Narkotika yang di Dukung Oleh Berbaga Pihak, terutama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Meranti, Media Media Siber bertugas di Kepulauan Meranti.

Selaku Pimpinan Redaksi (Pimpred) Media Kabarpesisir.com Rahmad Arifin mengatakan bahwa Mini Soker Cup I ini merupakan acara Dalam HUT Kabarpesisir.com dan sekaligus penyaluran bakat bagi generasi penerus bangsa khususnya sepakbola mini di Kota Selatpanjang.

"Mari kita kita menyatukan wilayah kecamatan yang ada , dengan Sepakbola mini, terutama ikut Serta Desa sokop,Desa Repan dan Semua Pemuda dengan olahraga terhindar dari bahaya Narkoba kita berkerjasama dengan pemuda dusun I Dorak juga bersama awak Media yang ada," jelasnya

Sementara itu, Miswan MP yang juga Pembina Kg MPx M9r kami menyambut baik, bersama Media Kabarpesisir.com kami membuat generasi muda maju khusus pencinta sepakbola mini bisa mengembangkan bakat dan minat.

" Tentunya dukungan semua pihak kami butuhkan dalam melakukan kegiatan Edukasi Olahraga khususnya sepakbola mini, dan generasi muda jauh dari ancaman Narkoba," ucap Miswan.(Bom).

Jelang Musorprovlub, Syarat Dukungan Calon Ketua KONI Riau Minimal 30 Persen

Thu, 29 Oct 2026 19:47:15 +0700

PEKANBARU — Mekanisme penjaringan calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau periode 2026–2030 memuat sejumlah ketentuan terkait persyaratan dukungan, hak organisasi pemilik suara, hingga tahapan verifikasi administrasi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam dokumen mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Riau yang disiapkan menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) 2026.

Dalam dokumen itu, bakal calon diwajibkan memperoleh dukungan tertulis minimal 30 persen dari KONI kabupaten/kota dan minimal 30 persen dari Pengurus Provinsi cabang olahraga atau badan fungsional.

Setiap KONI kabupaten/kota dan pengurus provinsi cabang olahraga atau badan fungsional yang memiliki hak pilih hanya diperbolehkan mendukung atau mencalonkan satu bakal calon ketua umum.

Dokumen tersebut juga mengatur bahwa dukungan yang telah disampaikan secara tertulis tidak boleh dicabut, ditarik, dibatalkan, atau dialihkan kepada bakal calon lain. Apabila terdapat dua surat dukungan kepada calon berbeda, dukungan pencalonan dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan dalam dokumen tersebut.

Selain persyaratan dukungan, bakal calon diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi, antara lain berdomisili di Provinsi Riau dengan KTP Riau, melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, serta surat keterangan bebas narkoba.

Berdasarkan surat undangan tertanggal 29 Oktober 2026, Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakonsul) KONI Riau dijadwalkan berlangsung pada 4 November 2026 di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru. Agenda tersebut mencakup pembahasan mekanisme pencalonan dan persiapan Musorprovlub.

Pengambilan formulir bakal calon dijadwalkan pada 5 November, sedangkan penyerahan formulir dan berkas dukungan berlangsung pada 7–8 November 2026. Verifikasi administrasi dijadwalkan pada 9 November dan pemberitahuan hasil pada 10 November 2026.

Surat undangan tersebut ditandatangani Ketua Caretaker KONI Riau, Eko Budi Soepriyanto, Mayjen TNI (Purn). Sementara itu, mekanisme penjaringan dan penyaringan dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang dalam dokumen disebut beranggotakan lima orang dari unsur personel caretaker.

Ketentuan mengenai persentase dukungan, larangan pencabutan dukungan, dan keabsahan surat pencalonan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Penerapannya perlu mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan agar setiap bakal calon dan organisasi pemilik hak suara memahami aturan yang sama.

Jadwal penjaringan yang berlangsung dalam rentang waktu singkat juga menuntut kesiapan bakal calon dan organisasi pendukung untuk melengkapi seluruh persyaratan sesuai tenggat yang ditentukan.

Dokumen yang tersedia belum menunjukkan adanya pelanggaran atau tekanan terhadap organisasi pemilik hak suara. Penilaian terhadap pelaksanaan mekanisme pencalonan perlu didasarkan pada dokumen resmi, penerapan ketentuan oleh TPP, serta hasil proses verifikasi yang nantinya disampaikan kepada peserta Musorprovlub. (rls)

Satlantas Polres Meranti Beri 135 Teguran Dalam Operasi Patuh Lancang Kuning 2026,

Thu, 29 Oct 2026 11:59:39 +0700

Meranti, - Polres Kepulauan Meranti mencatat 135 teguran terhadap pelanggar lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 pada 26-28 Oktober. Dalam periode tersebut, polisi tidak melakukan penindakan melalui tilang manual maupun Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., mengatakan kegiatan operasi difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta pencegahan kecelakaan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

"Selama pelaksanaan kegiatan, kami mengedepankan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar semakin disiplin serta memahami pentingnya keselamatan saat berkendara," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).

Selain penegakan hukum, personel Satlantas melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di titik rawan kemacetan dan kecelakaan, patroli preventif, serta kegiatan strong point pada pagi hari. Petugas juga memantau situasi lalu lintas guna mengantisipasi pelanggaran dan potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dalam kegiatan tersebut, polisi turut memberikan edukasi mengenai kewajiban menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-suratnya.

Menurut Sardianto, teguran yang diberikan merupakan bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong pengendara lebih memahami risiko pelanggaran dan mengutamakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.

"Keselamatan harus menjadi kebutuhan bersama, bukan sekadar untuk menghindari sanksi. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas dan selalu berhati-hati saat berkendara," tegasnya.

Secara umum, pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 selama periode tersebut berjalan lancar. Situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti terpantau aman, tertib, dan lancar.

Polres Kepulauan Meranti mengajak seluruh pengguna jalan untuk terus meningkatkan disiplin berlalu lintas demi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, sekaligus mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman dan kondusif. (Bom).

Wakil Bupati Muzamil Kawal Skema Perlindungan Pekerja Migran Meranti di Forum Bilateral Indonesia–Malaysia

Wed, 28 Oct 2026 21:09:25 +0700

Meranti, - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mendorong pemufakatan Special Border Treatment (SBT) sebagai skema perlindungan bagi pekerja perbatasan asal Meranti dan Karimun di Malaysia.

Hal itu dibahas dalam Persidangan ke-41 Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) 2026 di Savoy Homann Hotel, Bandung, Rabu (28/10/2026).

Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Safrizal ZA, M.Si., mengatakan, pembahasan bersama Ketua Delegasi Malaysia, Datuk Badrul Shah bin Mohd Idris, dan jajaran delegasi Malaysia, menghasilkan kesepakatan terhadap sejumlah isu strategis termasuk SBT yang akan ditindaklanjuti kedua negara.

Hadir juga Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Dr. Drs. Amran, M.T. Sementara dari delegasi Riau dan Kepulauan Riau hadir Sekda Riau Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Meranti Muzamil Baharudin SM. MM., serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Dr. H. Boniara, M.Si.

Special Border Treatment (SBT), Harapan Baru Perlindungan Pekerja Meranti di Malaysia

Perjuangan Special Border Treatment telah melalui serangkaian koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan perwakilan Indonesia di Malaysia. Sebelumnya pada 23 September 2026, rapat koordinasi di Batam menyepakati sejumlah syarat dan ketentuan awal skema tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak Malaysia sebelum diterapkan.

Konsep SBT diarahkan untuk membuka jalur kerja lintas batas yang legal, aman, dan terstruktur bagi warga Meranti dan Karimun yang bekerja di Johor dan Melaka, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pekerja migran.

Wabup Muzamil menyambut positif perkembangan hingga ke tahap penting ini. Ia berharap proses yang telah berjalan dapat berlanjut hingga menghasilkan kebijakan nyata bagi masyarakat perbatasan.

“Alhamdulillah, perjuangan ini telah mencapai tahap penting. Kita berharap pembahasan SBT terus berlanjut hingga terwujud kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia,” ujar Muzamil.

Menurutnya, SBT bukan sekadar mempermudah mobilitas lintas negara, tetapi juga menjadi upaya menghadirkan perlindungan bagi warga yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi erat dengan Semenanjung Malaysia.

“Kita ingin masyarakat dapat bekerja secara legal, aman, bermartabat dan sejahtera. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah serta kesepahaman dengan Malaysia sangat penting agar skema ini dapat diwujudkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap Persidangan ke-41 Sosek Malindo memperkuat koordinasi kedua negara dan mendorong tindak lanjut SBT. Dengan demikian, perjuangan tersebut diharapkan membuka harapan baru bagi perlindungan dan kesejahteraan PMI asal Meranti di Malaysia.

SBT merupakan perlakuan khusus bagi warga dari wilayah Kepulauan Meranti dan Karimun yang memiliki kedekatan historis, geografis, dan demografis dengan Johor serta Melaka, Malaysia.

Usulan tersebut menyasar pekerja musiman di sektor perkebunan, perladangan, dan pertanian. Indonesia mengusulkan pemberian dokumen khusus dengan masa kerja selama tiga hingga enam bulan, yang pelaksanaannya disertai mekanisme pengawasan berdasarkan kesepakatan kedua negara.

Skema ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas pekerja musiman di kawasan perbatasan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Delegasi Malaysia, Datuk Badrul Shah bin Mohd Idris menyatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait di Malaysia.

"Kami mencatat usulan ini untuk dibahas secara domestik antardepartemen sebelum menyepakati aturannya,” tandasnya.

KK-JKK Sosek Malindo merupakan forum bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang menjadi wadah koordinasi untuk membahas berbagai isu sosial ekonomi di kawasan perbatasan. Forum ini bertujuan memperkuat hubungan kerja sama kedua negara, mendorong pembangunan kawasan perbatasan, serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.(Bom).

Peringatan Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Asmar Ajak Pemuda Patriotik, Gigih dan Berempati

Wed, 28 Oct 2026 11:35:55 +0700

Meranti, - Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mengajak generasi muda untuk menanamkan nilai patriotisme, kegigihan, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga mengambil peran nyata dalam mendorong kemajuan daerah dan Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Dorak, Selatpanjang, Rabu (28/10/2026) pagi.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, yang menekankan pentingnya membentuk generasi muda yang mencintai tanah air, pantang menyerah menghadapi tantangan, serta memiliki kepedulian terhadap sesama.

Dalam amanatnya, Asmar membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang mengingatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup dalam karakter generasi penerus bangsa. Semangat persatuan yang lahir pada 28 Oktober 1928 tersebut tidak cukup hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Patriotik, yang mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengabdian dan tindakan nyata. Gigih, yang tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak runtuh ketika mengalami kegagalan, dan tidak berhenti berjuang sebelum memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dan berempati, yang tidak hanya memikirkan keberhasilan dirinya sendiri, tetapi juga merasakan kesulitan saudaranya,” demikian pesan dalam amanat yang dibacakan Asmar.

Ia menegaskan, kegigihan menjadi modal penting bagi pemuda untuk menghadapi perubahan zaman. Berbagai kesulitan dan kegagalan hendaknya dijadikan pengalaman untuk terus belajar, berkembang, dan menghasilkan karya yang bermanfaat.

Sementara itu, patriotisme tidak hanya ditunjukkan melalui simbol maupun seremoni, tetapi juga melalui pengabdian, kerja keras, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Generasi muda diharapkan berani bermimpi besar, terus berkarya, serta memanfaatkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan bangsa.

Nilai empati juga menjadi perhatian penting. Menurutnya, keberhasilan pribadi perlu diiringi kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemuda tidak cukup hanya mengejar prestasi untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus mampu memahami persoalan sosial dan mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui, tetapi sesuatu yang sedang kita bangun bersama,” demikian pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Peringatan HSP ke-98 di Kabupaten Kepulauan Meranti turut melibatkan organisasi kepemudaan dan pelajar dalam berbagai tugas upacara. Keterlibatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan kenegaraan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan.

Ajudan Inspektur Upacara dipercayakan kepada Igo Julianto, S.Pd., perwakilan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti. Perwira Upacara dijabat Husni Mubarak, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Dinas Kepemudaan, Pariwisata, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Komandan Upacara dijabat Sahroni dari Pemuda Pancasila.

Pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928 dilakukan Fares Prakoso, S.Pd., perwakilan KNPI Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, pembacaan doa dipercayakan kepada Muhammad Mansur, M.Pd., perwakilan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Petugas pengibaran Bendera Merah Putih berasal dari Pemuda Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun paduan suara melibatkan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi.

Usai upacara, Bupati Asmar menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba pidato tingkat SLTA sederajat se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Pariwisata, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HSP ke-98 Tahun 2026.

Pada kategori putra, juara pertama diraih Muhammad Harafi dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sementara itu, juara pertama kategori putri diraih Saskia Ananda Alia dari sekolah yang sama.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kemampuan komunikasi, keberanian menyampaikan gagasan, dan kreativitas generasi muda.

Upacara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ASN, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, mahasiswa, pelajar, serta undangan lainnya.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap generasi muda semakin memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak berhenti pada peringatan setiap 28 Oktober, tetapi terus diwujudkan melalui karya, prestasi, inovasi, dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Indonesia.(Bom).

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Polres Meranti Kobarkan Semangat Persatuan

Wed, 28 Oct 2026 11:31:56 +0700

Meranti, - Polres Kepulauan Meranti memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan menggelar upacara di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Lintas Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (28/10).

Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB itu dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitonga SH, selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti pejabat utama, para kapolsek jajaran, perwira, serta personel Polres Kepulauan Meranti.

Dalam amanatnya, Detis mengajak seluruh personel Polri untuk terus menanamkan semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, nilai-nilai Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 harus terus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menjalankan tugas kepolisian.

"Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita jaga dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan merupakan kekuatan bangsa yang harus kita rawat bersama, meskipun kita memiliki perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan bahasa," ujar Detis.

Ia menegaskan, perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang harus dirawat demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Detis juga mengingatkan bahwa semangat persatuan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai anggota Polri, kita harus mampu menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda melalui pelaksanaan tugas yang profesional, penuh tanggung jawab, dan humanis. Kehadiran kita harus memberikan manfaat serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat," katanya.

Melalui peringatan tersebut, ia berharap seluruh personel Polres Kepulauan Meranti semakin memperkuat solidaritas, meningkatkan integritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda terdahulu, lanjutnya, harus menjadi motivasi bagi setiap personel untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pelaksanaannya, upacara berlangsung dengan rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hingga pembacaan ikrar Sumpah Pemuda.

Upacara berakhir sekitar pukul 08.00 WIB, dan ditutup dengan foto bersama.(Bom).

Pemkab Meranti Ajak MBI Perkuat Kerukunan dan Kepedulian Sosial

Wed, 28 Oct 2026 08:16:14 +0700

Meranti, – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (PC) MBI Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031 di Grand Meranti, Selasa (27/10/2026). Sudandri hadir mewakili Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar.

Menurut Sudandri, organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di tengah keberagaman. Karena itu, MBI diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan umat, tetapi juga berkontribusi dalam mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan mendukung pembangunan daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ujar Sudandri.

Ia menegaskan, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Untuk itu, Sudandri mengajak pengurus dan anggota MBI untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta berperan aktif menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan saling menghargai.

Ia juga berharap kepengurusan MBI periode 2026–2031 dapat menyusun program kerja yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan pemberdayaan.

“Jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang,” katanya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., Asisten Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd., Ketua BAZNAS Kepulauan Meranti H. Mustafa, S.Ag., M.M., anggota DPRD Kepulauan Meranti Cun Cun, S.E., M.Si., jajaran MBI Provinsi Riau, perwakilan Kementerian Agama, tokoh agama, serta pengurus dan umat Buddha.

Sementara itu, Ketua MBI Kabupaten Kepulauan Meranti, Ali Alatas, S.P., menyatakan komitmen pengurus yang baru dilantik untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan kepolisian, khususnya dalam menjaga keharmonisan umat Buddha dan kerukunan antarumat beragama.

Ia menambahkan, MBI juga akan terus mendorong kegiatan sosial yang menjangkau masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun ras.

“Kepengurusan ini bukanlah sekadar jabatan, melainkan ladang pengabdian. Mari kita bekerja sama, saling bahu-membahu, dan menjaga kekompakan demi kemajuan organisasi dan kebahagiaan semua makhluk,” ujar Ali.

Ketua Pengurus Daerah MBI Provinsi Riau, Suhandi Sunyata, MBA., turut menekankan pentingnya konsolidasi organisasi, kolaborasi dengan pemerintah, serta kontribusi nyata bagi umat dan masyarakat.

Ia mendorong MBI untuk merangkul seluruh vihara, cetiya, dan umat tanpa membedakan suku, aliran, maupun tradisi. Selain menjaga kerukunan, MBI juga diharapkan berkontribusi melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“MBI harus menjadi mitra pemerintah yang baik, mendukung program pemerintah, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta aktif berpartisipasi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” ujarnya.

Senada dengan itu, YM Bhikkhu Bhadraprabhava Sthavira dari unsur pembinaan MBI Provinsi Riau mengajak seluruh pihak untuk mempertahankan kerukunan antarumat beragama yang telah terjaga di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia berharap MBI terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Agama, dan FKUB dalam memelihara keharmonisan masyarakat.

“Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Misyanto, juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus PC MBI periode 2026–2031. Ia berharap MBI semakin berperan dalam pembinaan umat sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga kerukunan antarumat beragama.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kepengurusan baru MBI dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta memperluas kontribusi dalam memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendukung pembangunan daerah.(Bom).

Sambut HUT ke-18, Pemkab Meranti Hapus 100 Persen Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun

Tue, 27 Oct 2026 14:45:44 +0700

Meranti, – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memberikan stimulus kepada masyarakat melalui penghapusan 100 persen sanksi administrasi atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Program relaksasi pajak tersebut berlaku mulai 22 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penghapusan denda tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 365/HK/KPTS/X/2026 tentang Pemberian Stimulus PBB-P2 berupa Pengurangan Sanksi Pajak Daerah Tahun 2026.

Kebijakan itu juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-18 yang diperingati pada 19 Desember 2026.

Dengan adanya program tersebut, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Masyarakat cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan, relaksasi tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2.

“Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah daerah memberikan relaksasi berupa penghapusan denda administrasi PBB-P2 sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2026. Kami berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya,” ujar Asmar.

Menurutnya, peringatan hari jadi daerah tidak semata-mata menjadi momentum seremonial, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Asmar mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar segera memanfaatkan program tersebut sebelum masa relaksasi berakhir.

“Saya mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Asmar menambahkan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Meranti.

“Melalui kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Penerimaan PBB-P2 Baru Capai 77,80 Persen

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti Agusyanto mengatakan, penghapusan denda tersebut diharapkan menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan tanpa terbebani akumulasi sanksi administrasi.

Menurut dia, program tersebut juga menyasar masyarakat yang selama ini menunda pembayaran karena besarnya denda yang harus dibayarkan bersamaan dengan pokok pajak.

Berdasarkan data Bapenda Kepulauan Meranti per 20 Oktober 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp3.112.005.516, atau 77,80 persen dari target penerimaan sebesar Rp4 miliar.

Di sisi lain, masih terdapat sekitar 28 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 yang belum tertagih.

Untuk mengejar target penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat, Bapenda Kepulauan Meranti akan menggencarkan sosialisasi program penghapusan denda hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Sosialisasi tersebut akan dibarengi dengan penagihan aktif kepada wajib pajak, khususnya terhadap objek pajak potensial yang belum memenuhi kewajibannya.

Bapenda juga akan mengoptimalkan layanan jemput bola melalui mobil pelayanan keliling. Selain itu, akses pembayaran secara digital akan terus didorong agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ditargetkan Tambah Penerimaan hingga Rp600 Juta

Bapenda Kepulauan Meranti memproyeksikan program relaksasi tersebut dapat memberikan tambahan penerimaan PBB-P2 sekitar Rp546 juta hingga Rp600 juta hingga akhir masa program.

Proyeksi tersebut disusun berdasarkan sejumlah indikator, antara lain potensi penerimaan, anomali data, durasi pelaksanaan program, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta evaluasi capaian penerimaan pada tahun sebelumnya.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap kebijakan penghapusan denda tersebut dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pada tahun-tahun berikutnya.

Masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 diimbau tidak menunggu hingga batas akhir dan segera memanfaatkan program penghapusan 100 persen denda administrasi tersebut.

Program relaksasi PBB-P2 ini berlaku hingga 31 Desember 2026.(Bom).

Polres Meranti Serahkan Kasus 25 Ton Beras Tanpa Sertifikat Karantina ke Balai Karantina Riau

Tue, 27 Oct 2026 13:07:03 +0700

Meranti,- Sebanyak 25 ton beras yang diangkut menggunakan KM Kota Banyuwangi diamankan Satpolairud Polres Kepulauan Meranti karena diduga tidak dilengkapi sertifikat kesehatan karantina. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Riau untuk penanganan lebih lanjut.

Penyerahan perkara dan barang bukti itu dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolres Kepulauan Meranti, Selasa (27/10/2026).

Kapolres menjelaskan, kasus tersebut terungkap ketika personel Satpolairud memeriksa aktivitas bongkar muat beras di sebuah gudang di Jalan Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, pada Jumat (9/10) malam. Saat pemeriksaan, petugas menemukan muatan beras dari Tanjung Berlian, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tidak disertai sertifikat kesehatan karantina.

"Pemeriksaan terhadap muatan kapal menunjukkan bahwa beras tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan yang dipersyaratkan. Dokumen ini penting untuk memastikan lalu lintas komoditas yang menjadi objek pengawasan karantina memenuhi ketentuan," ujar Gede Adi.

Total barang bukti mencapai 1.000 karung atau 25 ton, terdiri atas 600 karung beras merek Istana Rumah Gadang dan 400 karung merek Dunia Kita. Setiap karung memiliki berat 25 kilogram.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pengangkutan beras itu melibatkan dua orang berinisial NH, nakhoda KM Kota Banyuwangi, dan IS, yang diduga mengatur pengangkutan sekaligus menerima muatan di Selatpanjang. Keduanya telah dimintai keterangan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kasat Polairud Polres Kepulauan Meranti AKP Ridwan, S.H., M.H., mengatakan penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta menelusuri proses pengiriman beras tersebut.

"Sejauh ini, dua orang yang telah dimintai keterangan masih berstatus saksi. Kami masih mendalami keterangan yang diperoleh dan melengkapi bahan penyelidikan sebelum menentukan langkah berikutnya," kata Ridwan.

Ia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, beras tersebut belum diserahkan kepada distributor di Selatpanjang dan masih berada dalam penguasaan IS.

"Muatan beras itu belum sampai ke tangan distributor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, barang masih berada dalam penguasaan pihak yang terkait dengan pengiriman tersebut," ungkapnya.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Abdur Rohman, S.ST.Pi., M.Si., menegaskan bahwa setiap produk tumbuhan yang dilalulintaskan wajib memenuhi persyaratan karantina, termasuk sertifikat kesehatan.

Menurutnya, persyaratan tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit tumbuhan melalui perpindahan komoditas antardaerah. Karena itu, kondisi beras yang diamankan akan diperiksa lebih lanjut sebelum ditentukan penanganannya.

"Nasib beras ini akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan hama atau penyakit yang membahayakan, pemusnahan dapat menjadi langkah yang diambil. Namun, jika hasil pemeriksaan menyatakan beras aman dan layak dikonsumsi, penanganan berikutnya akan dikoordinasikan sesuai aturan," jelas Abdur Rohman.

Perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 35 ayat (1) huruf a juncto Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pelanggaran itu diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kegiatan konferensi pers turut dihadiri Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti IPTU Iskandar Nopianto, Ketua Tim Penegakan Hukum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Abdul Aziz Nasution, serta sejumlah wartawan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima perkara dan barang bukti kepada pihak balai karantina untuk proses lebih lanjut. (Bom).

Komisi III DPRD Meranti Soroti Pelayanan RSUD, Ambulans Laut hingga Optimalisasi Rumah Sakit Pratama

Mon, 26 Oct 2026 22:39:05 +0700

Meranti,- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kepulauan Meranti itu membahas evaluasi pelayanan kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana, pemerataan akses layanan medis, hingga kesiapsiagaan transportasi pasien di wilayah kepulauan.

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, S.E., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi III, Hj. Ismiatun, S.E. Turut hadir anggota Komisi III, yakni H. Tofikurrohman, S.Pd., M.Si., Suzami, S.H., Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn., dan Elvira Nindia Fradista, S.H.

Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, S.H., M.M., beserta jajaran, serta Direktur RSUD Kepulauan Meranti bersama unsur manajemen rumah sakit.

Komisi III Dorong Pelayanan Cepat, Ramah, dan Merata
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cun Cun, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab RSUD, tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat Puskesmas di seluruh wilayah Kepulauan Meranti.

"Kami sangat berharap pelayanan pasien di RSUD dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik, cepat, dan ramah. Demikian pula dengan layanan di Dinas Kesehatan hingga tingkat Puskesmas di seluruh wilayah Kepulauan Meranti, harus betul-betul memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Cun Cun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Hj. Ismiatun, menyoroti pentingnya optimalisasi operasional Rumah Sakit Pratama.

Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat segera difungsikan secara optimal untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Anggota Komisi III, H. Tofikurrohman, turut menekankan pentingnya pemerataan fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Meranti dapat memperoleh layanan medis yang memadai, aman, dan berkualitas.

Ambulans Darat dan Laut Harus Siaga 24 Jam

Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Meranti menghadapi tantangan tersendiri dalam memberikan akses pelayanan kesehatan, khususnya ketika pasien membutuhkan penanganan medis darurat dan rujukan ke rumah sakit di luar daerah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota Komisi III, Suzami. Ia menegaskan pentingnya memastikan ambulans darat maupun laut selalu dalam kondisi siap digunakan ketika dibutuhkan masyarakat.

"Pelayanan ambulans darat maupun ambulans laut harus dalam kondisi prima. Penanganan cepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama saat situasi-situasi darurat yang mengancam keselamatan," tutur Suzami.

Perhatian terhadap kesiapan transportasi medis tersebut juga mendapat dukungan dari anggota Komisi III lainnya, Nina Surya Fitri dan Elvira Nindia Fradista.

Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, ketersediaan armada yang memadai dan sistem rujukan yang efektif merupakan faktor penting dalam mempercepat penanganan pasien, terutama dalam kondisi yang membutuhkan tindakan medis segera.
Dinkes Siapkan Kerja Sama Lintas Daerah untuk Rujukan Pasien
Berbagai masukan yang disampaikan Komisi III DPRD Kepulauan Meranti mendapat respons dari pihak Dinas Kesehatan dan RSUD.

Pihak RSUD menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan pelayanan secara berkelanjutan serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, memaparkan upaya penguatan sistem rujukan pasien, termasuk melalui kerja sama lintas daerah dengan kabupaten tetangga untuk mengoptimalkan layanan ambulans laut.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses rujukan pasien dari wilayah kepulauan menuju rumah sakit rujukan di luar daerah, termasuk Pekanbaru dan Medan.

Kerja sama antar daerah dinilai penting untuk mengatasi tantangan geografis sekaligus memastikan pasien memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan.

Komitmen Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti mendorong agar evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan terukur.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian

meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pendaftaran, dan mempermudah akses terhadap informasi pelayanan pasien.

Komisi III berharap Dinas Kesehatan dan RSUD dapat terus memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan berbagai kendala pelayanan dapat segera ditangani.

Melalui sinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan RSUD, peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelayanan yang cepat, ramah, merata, dan didukung fasilitas yang memadai menjadi harapan bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin baik di Negeri Tanah Jantan.( Bom).

Pemkab Kepulauan Meranti dan Perwakilan DPRD Komisi II Bahas Penanganan Abrasi Pesisir Rangsang Bersama BRIN

Mon, 26 Oct 2026 22:35:32 +0700

Meranti,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama perwakilan DPRD Komisi II dan tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas penanganan abrasi yang terjadi di wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026), pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan masukan dan membahas alternatif penanganan abrasi pantai, mengingat persoalan pengikisan garis pantai masih menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Sudandri menyampaikan bahwa penanganan abrasi di Pulau Rangsang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam pertemuan itu, tim BRIN menyampaikan bahwa penanganan abrasi memerlukan mekanisme yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah pesisir. Salah satu teknologi yang dibahas adalah pemanfaatan material geopolimer sebagai bahan untuk struktur pelindung pantai.

Material geopolimer berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung stabilisasi sedimen, mengurangi energi gelombang yang mencapai pantai, serta memperkuat struktur pelindung pesisir. Penerapannya memerlukan perancangan dan pengujian sesuai kondisi lingkungan setempat, sehingga tidak sekadar menggunakan material yang ditempatkan di sepanjang pantai.

Perwakilan BRIN juga menyampaikan bahwa pendekatan tersebut berpotensi dikombinasikan dengan penanaman mangrove. Integrasi struktur pelindung pantai dan vegetasi pesisir diharapkan dapat mendukung perlindungan kawasan pantai sekaligus menjaga pertumbuhan mangrove.

“Hal tersebut bisa menjadi kombinasi yang baik bagi tanaman mangrove, agar mangrovenya lebih terlindungi dan akarnya dapat tumbuh dengan baik,” ujar anggota BRIN dalam rapat tersebut.

Menurut Sudandri diperlukan terobosan melalui pemanfaatan teknologi baru, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan penanganan abrasi.

Sudandri berharap hasil pembahasan dan potensi penerapan teknologi tersebut dapat ditindaklanjuti serta ditawarkan kepada pemerintah pusat melalui program yang sesuai.

“Mudah-mudahan dengan pemahaman kita seperti ini, kita bisa sama-sama memberikan masukan dalam memanfaatkan teknologi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPRD Komisi II, Sopandi, S.Sos., menegaskan pentingnya penanganan abrasi di Pulau Rangsang. Ia menyebutkan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang berperan dalam mendukung sumber pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Sopandi, persoalan abrasi tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang, tetapi juga berdampak pada wilayah pesisir lainnya. Karena itu, upaya penanganan perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kawasan.

Menurut nya, bahwa pada 2017 pernah dilakukan upaya penanganan menggunakan sistem cincin sumur, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Dengan adanya pembahasan teknologi pemecah gelombang atau breakwater ia berharap alternatif tersebut dapat dikaji lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengurangi abrasi.

“Saya mengharapkan tidak hanya abrasi yang diteliti di Selat Malaka, kami juga meminta agar dilakukan penelitian di Selat Air Hitam, seperti di pesisir Pulau Rangsang dan Tebing Tinggi ini,” ujar Sopandi.

Permintaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperluas kajian dan survei terhadap wilayah pesisir yang mengalami pengikisan garis pantai di Kepulauan Meranti.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, pihak BRIN menyampaikan akan menunggu kedatangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melanjutkan koordinasi terkait permasalahan abrasi di kawasan pesisir tersebut.

Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BRIN, diharapkan dapat dirumuskan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi pesisir Kepulauan Meranti. Kajian lebih lanjut terhadap teknologi geopolimer, struktur pemecah gelombang, serta kemungkinan integrasinya dengan mangrove menjadi bagian penting dalam upaya mencari solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.(Bom).

Lagi Siapkan Paket Sabu, Pria di Selatpanjang Diciduk Polsek Tebing Tinggi

Mon, 26 Oct 2026 20:11:01 +0700

Meranti,- Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali membuahkan hasil. Jajaran Polsek Tebing Tinggi mengamankan seorang pria berinisial A (26) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Deli, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sembilan paket sabu dengan berat kotor mencapai 5,72 gram. Terduga pelaku diamankan saat diduga tengah mempersiapkan narkotika tersebut untuk diedarkan kembali.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

"Informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan penyelidikan. Setelah informasi tersebut kami tindak lanjuti, personel langsung bergerak ke lokasi untuk mengamankan terduga pelaku," ujar AKP J.A. Lubis kepada wartawan, Senin (26/10/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (25/10/2026). Sekitar pukul 15.45 WIB, Kapolsek Tebing Tinggi memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Sapta Anwar, S.H., bersama tim untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu yang dilakukan A.

Berbekal informasi tersebut, tim bergerak menuju rumah terduga pelaku di Jalan Deli. Sekitar pukul 17.00 WIB, petugas tiba di lokasi dan mendapati A sedang berada di dalam kamar.

Saat dilakukan pemeriksaan, terduga pelaku diduga tengah membagi narkotika jenis sabu ke dalam sejumlah plastik kecil yang disiapkan untuk dijual kembali.

Dari penggeledahan, polisi menemukan tujuh paket kecil sabu dengan berat kotor 1,56 gram dan dua paket sedang dengan berat kotor 4,16 gram. Total barang bukti narkotika yang diamankan mencapai 5,72 gram.

Selain sabu, petugas turut menyita sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, yakni satu unit timbangan digital merek CHQ berwarna hitam, satu buah bong atau alat hisap sabu, satu bungkus plastik bening, satu buah gunting, serta satu korek api merek Dophin berwarna putih bening.

Tidak hanya mengamankan barang bukti, polisi juga melakukan pemeriksaan urine terhadap A. Hasilnya, terduga pelaku dinyatakan positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.

Kapolsek Tebing Tinggi menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menekan peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polsek Tebing Tinggi.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba," tegasnya.

Saat ini, A beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Tebing Tinggi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku serta menjaga lingkungan tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba. (Bom)

DPRD Kepulauan Meranti Terima Kunjungan Edukasi SMPN 1 Tebing Tinggi, Bahas Tupoksi hingga Penanganan Perundungan

Mon, 26 Oct 2026 13:03:10 +0700

Meranti,- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menerima kunjungan edukasi dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Senin (26/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kepulauan Meranti ini bertujuan mengenalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD sekaligus memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai peran legislatif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cuncun, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam kegiatan itu, Taufiqurahman memaparkan berbagai tugas dan fungsi DPRD, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ia juga menjelaskan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan roda pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung interaktif ketika memasuki sesi tanya jawab. Para siswa menunjukkan antusiasme dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kritis mengenai persoalan pendidikan yang berkembang saat ini.

Perundungan di Sekolah Jadi Perhatian
Salah satu pertanyaan disampaikan oleh siswi bernama Anis Maufi Febriani yang menanyakan sikap DPRD terhadap maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Taufiqurahman menegaskan bahwa perundungan merupakan persoalan serius yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak. Dampaknya dapat berupa tekanan mental, kesedihan berkepanjangan, hingga gangguan terhadap proses belajar dan perkembangan sosial siswa.

Ia mengimbau para siswa agar tidak takut melaporkan tindakan perundungan serta membangun komunikasi yang baik dengan guru, teman, dan keluarga.

“Siswa harus berani melapor dan meningkatkan komunikasi dengan guru, teman, maupun keluarga. Dalam hal ini, peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah juga sangat penting untuk melakukan pendampingan serta mencegah terjadinya perundungan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga lingkungan sekolah.

DPRD Dukung Beasiswa dan Peningkatan Kompetensi Guru
Selain persoalan perundungan, para siswa juga menanyakan program pelatihan bagi tenaga pendidik agar proses belajar mengajar lebih inovatif dan tidak monoton. Mereka turut mempertanyakan ketersediaan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cuncun, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui dukungan terhadap sarana pembelajaran dan inovasi kegiatan sekolah.

Terkait program beasiswa, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui program yang dikelola sesuai dengan kewenangan perangkat daerah terkait.

“Untuk program beasiswa, anggarannya sudah disiapkan secara rutin setiap tahun melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), baik untuk jalur siswa berprestasi maupun bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi,” jelasnya.

Ia berharap dukungan terhadap program beasiswa dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dan melanjutkan pendidikan.

Revitalisasi Sekolah Diharapkan Terus Meningkat
Pada sesi berikutnya, seorang siswa bernama Naufal mengajukan pertanyaan mengenai reputasi sekolah serta upaya pemerintah dalam membenahi infrastruktur pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Fazrul memaparkan capaian program pembangunan dan revitalisasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyampaikan bahwa dari target awal sebanyak 60 sekolah, program revitalisasi telah direalisasikan untuk 129 sekolah.

Ia berharap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dapat terus dilanjutkan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, ia optimistis jumlah sekolah yang mendapatkan program revitalisasi dapat terus ditingkatkan pada tahun anggaran 2027.

Peningkatan fasilitas pendidikan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tanamkan Pemahaman Demokrasi Sejak Dini
Kunjungan edukasi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara anggota Komisi III DPRD Kepulauan Meranti dan para siswa SMPN 1 Tebing Tinggi.

Pihak Komisi III DPRD Kepulauan Meranti mengapresiasi keberanian dan kecerdasan para siswa dalam menyampaikan pertanyaan serta mengemukakan persoalan yang mereka temui di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif, sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan edukasi seperti ini, DPRD Kepulauan Meranti berharap generasi muda semakin memahami proses demokrasi, memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, serta berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan daerah, khususnya di bidang pendidikan.(Bom)

Pemkab Minta DPD RI Perjuangkan Dukungan Pusat untuk Meranti

Mon, 26 Oct 2026 12:56:23 +0700

Meranti,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Komite IV DPD RI memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan persoalan kawasan hutan serta gambut. Desakan ini menguat di tengah tekanan fiskal daerah akibat proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi pada 2027.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Komite IV DPD RI di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Rapat itu menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi fiskal, mengevaluasi pelaksanaan program yang bersumber dari APBN, serta mengusulkan dukungan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mengapresiasi kunjungan kerja Komite IV DPD RI. Ia berharap pertemuan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut Asmar, dukungan APBN sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah hingga efektivitas penyaluran anggaran dan percepatan realisasi program.

"Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat," ujar Asmar.

Usulkan Infrastruktur Strategis
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Meranti adalah penataan kawasan hutan dan gambut. Asmar menyebut sebagian wilayah Meranti masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.

Pemkab Meranti juga meminta dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.

Pemerintah daerah berharap usulan tersebut mendapat dukungan anggaran dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan 2027.

Asmar menilai pembangunan infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengoptimalkan potensi ekonomi Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, seperti minyak dan gas bumi, sagu, kelapa, karet, pinang, kopi, dan timah. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DBH Migas Diproyeksi Turun Drastis
Dalam rapat tersebut, Pemkab Meranti melalui Plt. Kepala Bappeda Sakinul Wadi memaparkan kondisi fiskal dan tantangan pembangunan daerah.

Meranti memiliki luas wilayah sekitar 3.144,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan serta sekitar 101 desa dan kelurahan.

Sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka, Meranti menghadapi tantangan konektivitas antarpulau, distribusi logistik, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Dari sisi ekonomi, perkebunan, perikanan, dan pertanian menjadi penopang perekonomian daerah. Kelapa dan sagu merupakan komoditas unggulan, selain potensi perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal, terutama akibat proyeksi penurunan penerimaan DBH migas.

Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan dalam rapat, penerimaan DBH migas Meranti pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas Rp100 miliar.

Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan indikator makro 2025 yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Meranti tercatat sebesar 3,62 persen. Tingkat kemiskinan mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.472 jiwa, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,43 persen dan rasio gini 0,274.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan. Namun, angka IPM dan perbandingannya dengan rata-rata Provinsi Riau perlu diperjelas berdasarkan data yang digunakan dalam paparan.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Meranti memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sementara itu, penanganan stunting dilakukan melalui intervensi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan dalam rapat, tercatat 801 balita mengalami stunting.

Pemkab Meranti menilai penanganan kemiskinan dan stunting perlu dilakukan secara terpadu karena keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah turut memaparkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana nonfisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.

Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) juga menjadi perhatian, terutama untuk sektor kesehatan dan infrastruktur dasar. Dalam paparan tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan penganggaran.

DPD RI Soroti Realisasi Program APBN
Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Sawitri, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh data dan masukan langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program yang dibiayai APBN.

Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar DPD RI dapat menyampaikan aspirasi daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat berdasarkan kondisi di lapangan.

Sawitri juga menyoroti pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta berbagai program pembangunan yang bersumber dari APBN. Ia menilai perlu dipastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terhambat dalam pelaksanaannya.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sawitri menyebut belum melihat pembangunan fisik dari program tersebut.

Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain realisasi program, Sawitri menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa, bantuan sosial, serta subsidi LPG dan BBM.

"Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," katanya.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Perkuat Pendanaan
Dalam pertemuan itu, Sewitri juga menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang menjadi salah satu agenda perjuangan DPD RI.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan.

Menurutnya, daerah kepulauan menghadapi tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan, terutama terkait biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan pelayanan dasar.

Karena itu, kebijakan penganggaran dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan riil masyarakat di daerah kepulauan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta, S.H., M.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Asisten I Sekdakab Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Randof, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap aspirasi dan kebutuhan strategis daerah dapat menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebijakan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.(Bom).

Pemkab Minta DPD RI Hj Sewitri Perjuangkan Dukungan Pusat untuk Meranti

Mon, 26 Oct 2026 12:29:02 +0700

MERANTI ,– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Komite IV DPD Hj Sewitri SE M Sos memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan persoalan kawasan hutan serta gambut. Desakan ini menguat di tengah tekanan fiskal daerah akibat proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi pada 2027.

Selain itu, Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Komite IV DPD RI di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Menurut Asmar, dukungan APBN sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah hingga efektivitas penyaluran anggaran dan percepatan realisasi program.

"Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat," ujar Asmar.

Usulkan Infrastruktur Strategis,Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Meranti adalah penataan kawasan hutan dan gambut. Asmar menyebut sebagian wilayah Meranti masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.

Pemkab Meranti juga meminta dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.

Pemerintah daerah berharap usulan tersebut mendapat dukungan anggaran dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan 2027.

Asmar menilai pembangunan infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengoptimalkan potensi ekonomi Meranti.

DBH Migas Diproyeksi Turun Drastis,Dalam rapat tersebut, Pemkab Meranti melalui Plt. Kepala Bappeda Sakinul Wadi memaparkan kondisi fiskal dan tantangan pembangunan daerah.

Meranti memiliki luas wilayah sekitar 3.144,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan serta sekitar 101 desa dan kelurahan.

Kendati demikian, Sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka, Meranti menghadapi tantangan konektivitas antarpulau, distribusi logistik, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Dari sisi ekonomi, perkebunan, perikanan, dan pertanian menjadi penopang perekonomian daerah. Kelapa dan sagu merupakan komoditas unggulan, selain potensi perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal, terutama akibat proyeksi penurunan penerimaan DBH migas.

Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sementara itu, penanganan stunting dilakukan melalui intervensi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan dalam rapat, tercatat 801 balita mengalami stunting.

Pemkab Meranti menilai penanganan kemiskinan dan stunting perlu dilakukan secara terpadu karena keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat..

Pemerintah daerah turut memaparkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana nonfisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.

DPD RI Soroti Realisasi Program APBN Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Dirinya juga mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh data dan masukan langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program yang dibiayai APBN.

Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar DPD RI dapat menyampaikan aspirasi daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat berdasarkan kondisi di lapangan.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta berbagai program pembangunan yang bersumber dari APBN. Ia menilai perlu dipastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terhambat dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain realisasi program, Ia menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa, bantuan sosial, serta subsidi LPG dan BBM.

"Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," katanya.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Perkuat Pendanaan Dalam pertemuan itu, Dirinya juga menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang menjadi salah satu agenda perjuangan DPD RI.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan.

Menurutnya, daerah kepulauan menghadapi tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan, terutama terkait biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan pelayanan dasar.

Karena itu, kebijakan penganggaran dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan riil masyarakat di daerah kepulauan.

Tentunya, Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap aspirasi dan kebutuhan strategis daerah dapat menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebijakan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.(Bom).

Bupati Asmar Hadiri Apel Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Imbau Warga Tertib Berlalu Lintas

Mon, 26 Oct 2026 11:37:13 +0700

Meranti, – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Apel dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Kajari Kepulauan Meranti, Danramil 02 Tebing Tinggi, Danposal Selatpanjang, Danpos POM AD Selatpanjang, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam amanat Kapolda Riau yang dibacakan Kapolres, disampaikan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, di seluruh wilayah hukum Polda Riau.

Operasi ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.”

Pelaksanaannya mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang edukatif, persuasif, serta humanis. Upaya tersebut juga didukung penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penindakan non-ETLE, dan pemberian teguran.

Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm standar, berboncengan melebihi ketentuan, menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai aturan, serta mengoperasikan kendaraan tidak sesuai peruntukannya.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar mengutamakan keamanan dan keselamatan selama bertugas, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), menghindari pungutan liar, serta melaksanakan penindakan secara simpatik dan humanis.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026. Ia mengimbau seluruh pegawai dan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua, agar mematuhi aturan serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Saya mengimbau kepada seluruh pegawai dan juga seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, kalau menggunakan kendaraan roda dua wajib menggunakan helm sesuai dengan standarnya dan juga berlalu lintaslah dengan baik dan tertib,” ujar Asmar.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan memperparah dampak yang ditimbulkan.

Menurutnya, upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Meranti, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media dalam mengevaluasi titik-titik rawan kecelakaan serta meningkatkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas.

“Ini yang kita harapkan, dan kita tetap mengadakan kolaborasi dengan masyarakat, pemuka masyarakat dan juga para media,” tambahnya.

Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Bom).