RIAUTERBIT - Dewan Pers gelar workshop peliputan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (5/9/2023), yang diikuti puluhan wartawan dan asosiasi media di Provinsi Riau.
Hadir sebagai pembicara yaitu Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal dan Ketua KPID Riau Falzan Surahman.
Workshop yang digelar Dewan Pers bergantian di 23 provinsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para wartawan dalam peliputan Pemilu dan kerawanan bahaya yang mungkin bisa menimpa media.
"Penting kita bicarakan mengenai hal ini sebab pers bertanggungjawab melahirkan dan menjaga nilai-nilai demokrasi agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai pers justru dituduh ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita bohong," kata Muhammad Agung Dharmajaya.
Agung menegaskan, penting agar berita itu objektif, fakta, tak berburuk sangka, berimbang, independen, jurnalisme data, tak mencampur dengan opini, tidak provokatif dan tidak framing.
"Berita itu harus benar dan baik. Faktanya memang benar, tapi bagaimana mengemasnya dengan baik. Dalam banyak kasus para ahli pers menjumpai kasus seperti wartawan tidak menjalankan tugasnya dengan kode etik lalu berakhir dipidana. Ini jelas sebagai gambaran oknum wartawan pun tidak kebal hukum, terutama jika ia memang melanggar aturan yang jelas," pungkasnya.
Media, lanjut Agung, diminta agar dapat meliput Pemilu harus memahami aturan Pemilu yaitu UU Pemilu, PKPU, Perbawaslu dan UU lainnya. Taati juga aturan dan Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, UU Penyiaran, P3SPS dan pedoman-pedoman lainnya.
Adapun titik rawan yang bisa menimpa jurnalis selama meliput pemilu yaitu politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, penggelembungan suara, kampanye tak sesuai aturan hingga intimidasi.
Selain itu, hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Somasi Riau, Alamsah, SH. MH.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pers, membuktikan bahwa pers dan media masih independen hari ini. Pers tidak bisa disusupi oleh kepentingan politik", kata Alamsah di sela kegiatan. (hrc)
