LHP Inspektorat Kampar

Ada Temuan Dugaan Korupsi di Desa Pantai Cermin

Dibaca: 6123 kali  Selasa,14 Maret 2017
Ada Temuan Dugaan Korupsi di Desa Pantai Cermin
Ket Foto : Ada Temuan Dugaan Korupsi di Desa Pantai Cermin

RIAUTERBIT.COM– Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat Kampar terhadap dugaan korupsi ditingkat desa di Kabupaten Kampar saat ini mulai bermunculan. Buktinya, Selasa (14/3/2017) pagi, redaksi BerkasrRiau.com menemukan satu rangkap hasil dugaan korupsi di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung.

Dokumen yang ditemukan itu merupakan hasil pemeriksaa Inspektorat Kampar terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Yang mana, dalam LHP Inspektorat berbunyi, Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan admistrasi kantor Desa Pantai Cermin ditemukan penjabat kepala desa belum membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) kepada bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut hasil temuan ini menunjukkan kondisi seperti itu tidak mengacu kepada peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kewajibanya, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada bupati/walikota. Wajib menyampaikan laporan keterangan pemerintah secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran”

Namun hal itu tidak dilakukan oleh penjabat desa untuk mempertanggung jawabkan Dana Desa yang telah dihabiskan. Yang mana dalam LHP itu pada poin B terdapat laporan ke pendudukan desa belum dibuat.

Pada nomor urut 2 Penjabat kepala desa menerima penghasilan tetap sebagai kepala desa sebesar Rp13,500 juta. Pada nomor 3. Pengeluaran yang belum dipeetanggung jawabkan sebesar Rp51.460.000,00. Juga ditemukan bukti pendukung belum lengkap dan syah sebesar Rp108.071.000,00. Pajak PPn/PPh22 belum dipungut dan distor sebesar Rp392.045.000.

Dan juga ditemukan pekerjaan los pasar satu unit dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Rp93.132.305,00 yang belum dilaksanakan.(*)

Sumber : berkasriau
 

Akses RiauTerbit.Com Via Mobile m.riauterbit.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »