Noviwaldy Jusman Tampung Keluhan Masyarakat Di Payung Sekaki

Dibaca: 8591 kali  Kamis,28 April 2016
Noviwaldy Jusman Tampung Keluhan Masyarakat Di Payung Sekaki
Ket Foto : Noviwaldy Jusman

RIAUTERBIT.COM-Warga Jalan Beringin, Labuh baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki menumpahkan berbagai keluhan terkait infrastruktur kepada Noviwaldy Jusman. Salah satunya mengenai lobang yang banyak dijumpai di jalan sekitar terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS).

"Kami pengguna jalan yang melintas setiap hari di dekat terminal AKAP terganggu karena banyaknya lobang. Karena ini jalan provinsi, kami berharap pak Noviwaldy bisa menyampaikan keluhan kami kepada dinas terkait agar segera memperbaikinya" tutur salah seorang warga.

Pertemuan reses Wakil Ketua DPRD Riau dengan masyarakat RT 005 RW 015 Perumahan Pesona Beringin Asri, Kamis (28/4/2016) malam, jadi ajang curhat warga terkait masalah jalan dan berbagai infrastruktur lainnya.

Selain lobang, warga juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan jalur dua Jalan Air Hitam, penerangan listrik, pembangunan draenase, gedung sekolah dan bantuan pembangunan masjid Baitul Amal, kepemudaan serta majelis taklim.

Menurut Ketua RW 015 Drs. H. Nazarudin, warga setempat telah lama berharap daerah yang berada di pinggir kota ini benar-benar diperhatikan dalam pembangunannya.
"Seperti Jalan Air Hitam penting bagi kami. Apabila jalan ini bagus, kami tidak perlu lama untuk sampai ke kota" sebutnya.

Mendapatkan keluhan, politisi Demokrat yang akrab disapa Dedet ini berjanji menampung seluruh aspirasi untuk diusulkan dalam anggaran pembangunan kedepan. Dedet mengatakan, sarana jalan dan pendidikan merupakan program perioritasnya selama menjadi wakil rakyat.

"Insya Allah semua keluhan ini saya tampung dan usulkan. Mengenai Jalan Air Hitam, sebetulnya hampir setiap tahun selalu kami anggarkan. Namun belum sampai, karena masih proses lelang. Tahun ini anggaran pembangunan sudah dimasukkan" jawab Noviwaldy.

Sedangkan untuk bantuan sosial seperti pembangunan masjid. Ia mengaku bukan tidak punya perhatian. Namun saat ini sistem penganggaran dana hibah Bansos telah diubah, sehingga setiap lembaga penerima harus berbadan hukum.

"Inilah yang menjadi masalah kami karena aturan dari pusat dirubah. Kami tidak lagi boleh memberikan dana Bansos secara gampang. Kami bersama teman-teman telah berupaya meminta pemerintah merevisi aturan Bansos agar tidak mempersulitkan masyarakat mengajukan bantuan.

"Kalau dulu kami bisa merekomendasikan untul biaya pembangunan. Namun sekarang itu sudah tidak boleh. Karena itu kami minta pemerintah merevisi aturan tersebut" tukasnya menutup. (grc)

Akses RiauTerbit.Com Via Mobile m.riauterbit.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »