RIAUTERBIT.COM - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) masih menjadi dilema bagi dua kota besar di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang dan Solo. Beberapa pertimbangan harus dihitung terkait pengaruh, dampak, efektivitas serta kemampuan keuangan daerah tersebut. Walikota Semarang, Hendrar Pribadi atau Hendi mengatakan koordinasi sudah dilakukan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Salah satu yang dikoordinasikan yaitu apakah efektif jika hanya Kota Semarang yang PSBB, mengingat setiap hari ribuan buruh dari daerah sekitar datang untuk bekerja.
"Saya Jumat malam dikomunikasi Pak Gubernur, beliau juga sudah sampaikan pandangannya supaya Semarang segera PSBB. Saya bilang saya minta waktu untuk berhitung, insyaallah kalau mengenai anggaran kami tidak ada masalah, persoalannya kalau hanya Semarang sendiri apakah nanti bisa efektif?" kata Hendi di kantornya, Senin (20/4).
Sementara itu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Solo, Ahyani mengatakan Kota Solo bisa melaksanakan PSBB jika bersama-sama dengan enam kabupaten sekitarnya, yaitu Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen dan Wonogiri. Namun opsi tersebut hanya dapat diajukan atas usulan Gubernur Jateng karena melibatkan beberapa daerah."Maka pandangan saya hari ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Gubernur, kalau toh PSBB mestinya Semarang disertai beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Semarang. Seperti Demak, Kendal, minimal itu, syukur bisa ke wilayah lain seperti Kabupaten Semarang," lanjutnya.
Saat ini Hendi juga masih menghitung terkait bantuan yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19 atau Corona jika PSBB berlaku. Termasuk apakah bantuan itu bisa membuat orang tidak keluar rumah untuk membeli bahan pokok. Karena itu Hendi akan merapatkan hal itu dengan Forkompimda dan sejumlah pakar. "Kita harus berhitung bahwa warga Semarang ini tidak hanya dari kelompok yang mempunyai tabungan, orang yang mampu, kita berhitung," kata Hendi.
"Kalau kemudian pemerintah sudah memberikan suplai ternyata mereka dihitung masih punya celah tidak bisa lawan aktivitas dan berbelanja bahan makanan, apa kemudian yg terjadi di kota ini? Harus dihitung, maka saya tidak mau emosional dalam pengajuan PSBB, saya ingin semua ikut terlibat," sambungnya.
"Kalau Solo sendiri, perekonomian kita akan mati, kecuali pemerintah pusat mau menyuplai penuh. Karena kan Solo dan sekitarnya ini saling bergantung," kata Ahyani yang juga Sekda Pemkot Solo. Pemkot Solo juga masih berhitung apalagi dana hanya mencukupi untuk jaring pengaman sosial. Pembahasan dengan Gubernur juga masih tahap awal.
"Dana kita itu hanya cukup untuk jaring pengaman sosial. Yang kita hitung pun itu baru sampai Mei. Kalau nanti berlangsung lebih lama, kita hitungkan lagi," tandasnya. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut usulan soal PSBB tidak bisa dilakukan satu daerah sendiri. Ia mencontohkan usulan Wali Kota Semarang sudah ditampung.
"Tapi saya mengingatkan, daerah yang memang terjadi peningkatan (kasus Corona) tinggi sudah disiapkan, Pak Wali Kota Semarang misalnya, sudah komunikasi dengan kami, sudah menghitung dengan kami, beliau punya usulan bagus dan kreatif agar bicara dengan daerah sekitarnya wabil khusus Demak dan Kendal," kata Ganjar.
Usulan itu ditampung dan diperhitungkan, karena bisa saja dilakukan dengan penerapan PSBB di Kota Semarang yang diikuti dengan daerah perbatasan, misalnya Kecamatan Mranggen, Demak yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. "Sehingga kalau PSBB maka beberapa tempat ini harus melakukan walau tidak seluruh area. Kota Semarang keseluruhan, plus beberapa kecamatan di Demak dan Kendal. Seperti Jabodebek, itu kan tidak 2 provinsi tapi yang zona merah," jelas Ganjar. (rep)
.
