RIAUTERBIT.COM - Fraksi Partai Demokrat mendesak DPR segera membentuk panitia khusus atau pansus terkait kasus gagal bayar yang dialami PT. Asuransi Jiwasraya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan fraksinya ingin menggali dugaan keterkaitan antara kasus yang dialami perusahaan asuransi pelat merah itu dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, Demokrat mencium sebuah tindak kejahatan yang terorganisasi dalam kasus Jiwasraya. "Kami mencium ada proses kejahatan ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya ini.
Mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih ya yang tadi disebut organizing crime, tentu dengan maksud-maksud tertentu," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2).
"Bahwa nanti ada kaitannya dengan Istana atau tidak, nanti waktu penyelidikan kita akan gali itu lebih dalam," imbuhnya. Dia menyatakan, Demokrat juga mencium aroma politik dalam kasus Jiwasraya.
Berangkat dari itu, lanjutnya, fraksi Demokrat menghendaki pengungkapan kasus bisa sampai melacak arah aliran dana yang diselewengkan dalam kasus Jiwasraya. Benny mengatakan fraksinya tidak mau kasus Jiwasraya hanya berkutat pada upaya mengembalikan dana nasabah saja.
"Kami juga ingin menggali lebih lanjut, lebih dalam dana ini sebetulnya dulu dipakai untuk apa saja, bukan semata-mata untuk mengembalikan dana itu kepada nasabah.
Kami ingin melacak lebih jauh, ini dulu sebetulnya dipakai untuk apa," ujar Benny. Benny menambahkan, usulan Fraksi Demokrat membentuk Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan demi menegakkan keadilan dan prinsip hukum yang adil.(cnn)
