Ketua SPS Riau : Apabila ada media yang tidak terverifikasi maka DPRD berhak tidak melayani

RIAUTERBIT.COM- Rapat Kordinasi (Rakor) dan Singkronisasi Verifikasi Media di Riau akan digelar pada 9 Maret mendatang di Pekanbaru.

Acara yang diinisiasi oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau ini akan dipusatkan di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau. Seluruh humas se Riau, pemerintahan dan swasta, juga Kominfo kabupaten/kota akan diundang hadir.
 
Rombongan SPS Riau, Jumat (3/3) bertemu dengan Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati untuk menyampaikan rencana rakor, sekaligus mengundang orang nomor satu di lembaga wakil rakyat itu untuk hadir.

Sekaligus silaturahmi dan perkenalan para pengurus SPS Riau, yang semuanya adalah pimpinan media di Riau. Rombongan dipimpin oleh Ketua SPS Riau Zulmansyah Sekedang.
 
Pada kesempatan itu, Septina menyambut baik rencana rakor ini. Menurutnya, dengan diadakannya rakor ini nanti tentu tidak akan ada lagi humas dan instansi yang bingung untuk menjalin kerja sama dengan media massa.

"Ya, rakor bisa jadi gerbang untuk kerja sama yang baik dan sesuai aaturan antara media dengan pihak lain, seperti DPRD Riau. Ini sangat bagus. Dan, kami juga staf humas DPRD Riau akan hadir nanti," kata Septina didampingi Kabag Umum Syarifuddin dan Kasubag Humas Muhammad Ridho.
 
Seperti disampaikan Zulmansyah, Dewan Pers sudah mengisyaratkan bahwa semua media di Indonesia wajib lulus verifikasi. Bahkan sudah ada sejumlah media yang diverifikasi, dan media-media lainnya pun sedang berproses untuk diverifikasi. "Di Riau baru ada dua yang di verifikasi faktual.

Sedangkan yang lainnya, media terdaftar di SPS Riau, sudah terverifikasi secara administrasi oleh Dewan Pers. Makanya, untuk menjelaskan ini, SPS adakan rakor bersama, agar sama persepsi memandang verifikasi ini," kata dia.

Diskusi antara pengurus SPS Riau dengan Ketua DPRD Riau kemarin juga menyinggung soal banyaknya media hari ini.

"Karena itulah Dewan Pers membuat aturan verifikasi ini. Tujuannya baik. Agar media yang ada di Indonesia menjadi profesional. Namun ini terus berproses. Dan, ke depan, Apabila ada media yang tidak terverifikasi maka DPRD Riau berhak tidak melayani media tersebut untuk bekerja sama," jelas Zulmansyah.
 
SPS Riau sendiri, lanjut Direktur Riau Pos ini, sudah membentuk tim verifikasi media. Karena Dewan Pers sudah menunjuk SPS Cabang se Indonesia untuk melalukan verifikasi media. Dengan begitu, media-media di Riau akan segera diverifikasi, dan diminta kepada seluruh media untuk menyiapkan kelengkapannya sesuai dengan arahan dari Dewan Pers. Segera kata dia, tim verifikasi media SPS akan bekerja memverifikasi media-media yang tergabung di dalam SPS Riau.
 
Pada kesempatan ini juga Zulmansyah menyerahkan daftar nama-nama media di Riau yang sudah punya Kartu Tanda Anggota (KTA) di SPS Cabang Riau. "Daftar ini untuk mengetahui media mana saja yang sudah bergabung di SPS Riau. Tentu bila ada kerja sama, maka media inilah yang diutamakan.

Memang akan dikoreksi, karena ada yang belum masuk. Nanti pada tanggal 9 Maret akan disampaikan data lengkap ke seluruh humas se Riau," kata Zulmansyah.
 
Pertemuan kemarin diakhiri dengan foto bersama pengurus SPS Riau bersama Ketua DPRD Riau, bagian Umum DPRD dan humas.(rls)