BANGKINANG - Kepala Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu menanggapi pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan bahwa dirinya tidak transparan dan semrawut mengelola dana desa.
"Saya memang manusia penuh khilaf dan salah. Kalau saya ada salah mohon tunjukkan biar saya dapat merubah agar lebih baik. Tapi jangan pula saya dituduh dengan apa yang tidak sesuai kenyatannya," ucap, Kepala Desa Jundri, kepada wartawan, Selasa, 26 Oktober 2021.
Dia menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebut pengelolaan dana desa semrawut. Ia menampik tuduhan itu lantaran perencanaan pembangunan desa yang ia laksanakan selama ini sesuai prosedur yaitu setiap kebijakan ditentukan dengan cara musyawarah mufakat dari banyak unsur masyarakat di desa.
"Saya selaku kepala desa tak bisa sendiri menentukan kebijakan pembangunan. Harus ada Musdes. Banyak unsur masyarakat yang diundang. Desa ini ada aturannya. Ini bukan kerajaan," Jelas Jundri.
Jundri mencontohkan, baru-baru ini desanya baru saja menyelesaikan pembahasan rencana pembangunan yang dilaksanakan melalui rapat yang diikuti oleh 70 orang.
Jundri menghargai kerja media, namun dia juga tak ingin pemberitaan yang terkesan fitnah pada dirinya. Dia menyebut, kata 'masyarakat Pangkalan Serik' dalam berita kurang tepat. Sebab menurut dia, masyarakat desanya ada banyak, yakni ribuan jiwa jumlahnya dan tidak bisa digeneralisir karena ada satu orang yang berpendapat saja.
"Kalau hanya 1 orang, berarti itu bukan masyarakat Desa Pangkalan Serik, tapi lebih tepat itu oknum warga. Kalau ada 800 orang atau 50 persen dari masyarakat saya yang menyebut semrawut oke, saya mungkin bisa terima. Tapi ini hanya satu dua orang saja," sesal Jundri.
Kades Jundri juga siap duduk bersama adu data untuk meluruskan informasi yang beredar tesebut. Ia tidak ingin isu ini berkembang sehingga desanya jadi terkesan tidak baik.
"Saya siap bang, duduk adu data meluruskan apa yang dituduhkan kepada saya. Kami desa ini selalu diperiksa oleh Inspektorat, jadi sulit kami untuk main-main. Kalau umpamanya ada anggaran desa yang tak jelas, itu pasti jadi temuan Inspektorat, temuan harus dikembalikan, jadi sulit kami untuk macam-macam," ungkap Jundri.
Ia pun mengatakan isi berita yang menyebut adanya penganggaran jalan persawahan yang berulang selama tiga tahun tapi fisik proyek tidak ada, jelas adalah informasi yang tidak benar.
"Mana mungkin bisa dianggarkan tiga tahun berturut-turut sedangkan proyeknya tidak ada. Apa mungkin bisa lolos anggarannya di musyawarah yang diikuti BPD, LPM dan perwakilan masyarakat. Secara logika saja lah abang pikir, apa bisa begitu?" ucap Kades.
Kades juga mengaku telah berupaya untuk meluruskan duduk persoalan yang dimuat dalam berita tersebut dengan mengundang wartawan yang bersangkutan untuk duduk bersama di kantor desa. Sedianya ia akan memperlihatkan kepada wartawan data-data yang ada agar persoalan yang dialamatkan kepadanya bisa jelas dan dapat diluruskan sehingga tidak menjadi fitnah.(Syaw)
