BANGKINANG - Perjalanan pembahasan hingga menuju pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022 Kabupaten Kampar berlangsung cukup panas.
Dari pantauan riauterkini, dalam beberapa hari terakhir sejumlah agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar mengalami penundaan. Padahal batas waktu pengesahan APBD perubahan sudah semakin dekat.
Seperti dua agenda rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 dan rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2022 yang digelar pada hari ini, Rabu (28/9/2022) sedianya digelar pada Senin (26/9/2022). Penundaan ini karena ada permintaan rapat paripurna dan protes keras dari beberapa fraksi seperti Fraksi PPP yang cukup geto? mengkritisi proses pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022.
Dari pantauan pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 yang digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Kampar, Rabu (28/9/2022) hari ini lagi-lagi pertanyaan keras diajukan oleh Ketua Fraksi PPP Muhammad Anshor. Sebelumnya pada rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2022 Jum'at (23/9/2022) lalu Anshor ngotot mempertanyakan angka APBD Perubahan 2022.
Dalam rapat ini terjadi debat kusir antara Anshor dengan Ketua DPRD Muhammad Faisal. Beberapa anggota DPRD seperti Zulpan Azmi dan H Januar beberapa kali mencoba menengahi dan mendukung pendapat Ketua DPRD dan. meminta rapat paripurna kembali. Akhirnya debat terhenti setelah Ketua DPRD Kampar M Faisal membacakan angka APBD P tahun anggaran 2022.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Fraksi PPP menilai Ranperda APBD P Kampar tahun 2022 amburadul.
Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan M Anshor menyampaikan bahwa Fraksi PPP kaget karena terjadi perubahan penjabaran APBD sebanyak enam kali. "Terus terang FPPP kaget alias takojuik saudara melakukan hal itu disebabkan faktor apa? Menggunakan regulasi apa-apa saja yang dirubah sampaikan dokumen perubahan itu o ya kenapa DPRD tidak diberitahu," kata Anshor.
Lebih lanjut FPPP menyampaikan, untuk TAPD kenapa kenaikan di rancangan KUPA tidak dijelaskan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar). "Sehingga kalau kami tahu, kami bisa menggunakan fungsi budgeting kami untuk membangun daerah konstituen kami. Apakah saudara sengaja ingin mempermalukan kami karena tidak mampu membawa aspirasi pembangunan ke Dapil kami sehingga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat kami. Setiap kami tanyakan pembangunan di Dapil kami selalu jawabannya tak ada uang, padahal dalam rancangan yang TAPD sampaikan sangat banyak kegiatan fisik dimasukkan," tegas Anshor.
Ia membeberkan beberapa contoh pada Dinas Pendidikan. Dalam RAPBD P yang disampaikan sebelum perubahan diangka Rp 288.394.416.159. Setelah perubahan menjadi Rp 303.916.416.159, naik sebesar Rp 15.522.000.000. Anshor menambahkan, dalam yang 15 ini kegiatannya pembangunan RKB baru, ruang guru, TU, ruang UKS, laboratorium, SD 2,6 miliar. "Pertanyaannya apakah hal ini bisa dilaksanakan tepat waktu," katanya.
"Dan diperparah lagi setelah konfirmasi dengan OPD terkait mereka mengatakan tak sanggup untuk itu. Pertanyaannya lagi apakah TAPD tidak menanyakan dulu kesanggupan dinas?," ulasnya.
Selanjutnya Fraksi PPP mempertanyakan regulasi apa yang TAPD pedomani dalam menyusun RAPBD APBD perubahan ini. Karena setelah FPPP uji petik ke OPD ternyata angka yang disampaikan ke DPRD rata-rata OPD tidak tahu. "Sepengetahuan kami setelah MoU KUPS ditandatangani, angka itu diserahkan ke masing-masing OPD, setelah itu dikembalikan ke TAPD dengan terlebih Bappeda sebagai leading sektor yang akan mengevaluasi prioritas kegiatan, setelah final baru rancangan APBD P disampaikan ke DPRD. "Ini kami melihat ada kekeliruan, harusnya kedele menjadi tempe tapi ini menurut dugaan kami sampaikan sepertinya tempe menjadi kedele," ungkap Anshor.(sy)