BANGKINANG - Panglima Pangdam Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P, MM didampingi oleh ketua Persit Kartika Candra Kirana (KCK) Daerah I/ Bukit Barisan Dessy Hassanudin lakukan kunjungan kerja ke Kodim 0313/KPR, Jumat (26/11/2021).
Tampak kedatangannya disambut oleh Komandan Korem 031 Wira Bima Brigjen TNI M. Syech Ismed SE. M. Han, Dandim 0313 KPR Letkol. Inf. Leo Oktavianus Sinaga, Kapolres AKBP Rido Rolly Parsaoran Purba, SIK, MH, ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST serta Danyonif 132/ BS Mayor Infanteri Muhammad Syafii.
Selain mereka, tampak Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH.MH ikut menyambut kedatangan Hassanudin dan istri Dessy Hassanudin.
Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam dan rombongan di Kabupaten Kampar. Ia berharap kedatangan Pangdam ini membawa kebaikan dan berkah tersendiri untuk Kampar yang lebih maju.
Catur Sugeng juga menyampaikan dalam kata sambutannya terkait geografis Kampar yang memiliki luas lebih kurang 17 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 900 ribu jiwa dengan jumlah 242 desa dan 8 kelurahan dan 21 kecamatan.
Untuk itu, dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak, dibutuhkan sinergitas yang kuat, Forkopimda khususnya TNI agar saling menjaga dan saling mengerti dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta kebersamaan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kampar khususnya.
Sementara itu Pandam I/Bukit Barisan, Hassanudin menyampaikan terlebih dahulu menghimbau agar tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Dan percepat pelaksanaan vaksinasi, sesuai target yang diberikan Presiden Jokowi, yang mana pada akhir Desember pencapaian vaksinasi harus selesai 70 persen.
"Daerah di bawah Kodam I Bukit Barisan yang masih menjadi atensi adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Provinsi Riau sendiri. Sementara Provinsi yang lain sudah bergerak diatas 50 persen.
"Untuk itu, semua elemen termasuk TNI-Polri agar terus berupaya memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi, yang terpenting juga harus diperhatikan adalah bagaimana data dari Polda, Korem dan pemerintah daerah bersama catatan sipil terkait nomor KTP, agar melakukan sistem pendataan yang baik agar data langsung masuk ke pusat secara online," tegasnya.(Syaw)
