RIAUTERBIT.COM - Gubernur Riau Syamsuar MSi dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mendampingi Menpan RB meninjau Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Rabu 6 Maret 2019.
Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan bahwa tumbuhnya era demokratisasi serta masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, mengharuskan para pemberi layanan melakukan perubahan.
“Konsep pelayanan bukan pertemuan fisik namun yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik,” ujarnya saat peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (06/03/2019).
Syafruddin mencontohkan, perbelanjaan terbesar dunia bernama amazon.com tidak punya bangunan berupa mal. Begitu juga dengan perusahaan taksi terbesar di dunia bernama Uber yang tidak punya mobil taksi sendiri. Banyak toko digital di dunia maya yang menjangkau manusia di kawasan tak terbatas.
Oleh sebab itu konsep the new public service di Indonesia lebih berorientasi pada kepercayaan publik, menjembatani harapan rakyat, membuka partisipasi sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, serta membangkitkan legitimasi bagi
“Konsep pelayanan bukan pertemuan fisik namun yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik,” ujarnya saat peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (06/03/2019).
Syafruddin mencontohkan, perbelanjaan terbesar dunia bernama amazon.com tidak punya bangunan berupa mal. Begitu juga dengan perusahaan taksi terbesar di dunia bernama Uber yang tidak punya mobil taksi sendiri. Banyak toko digital di dunia maya yang menjangkau manusia di kawasan tak terbatas.
Oleh sebab itu konsep the new public service di Indonesia lebih berorientasi pada kepercayaan publik, menjembatani harapan rakyat, membuka partisipasi sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, serta membangkitkan legitimasi bagi
Berdasarkan hal tersebut konsep the new public service di Indonesia harus semakin berkembang melalui open government.
Dijelaskan bahwa adanya anggapan bahwa pelayanan pemerintah itu berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis. Kualitas pelayanan publik harus diubah kedalam tata cara yang enterpreunership, berorientasi hasil, menjawab kebutuhan mendasar, cepat, mudah, murah, dan memberi kepuasan pada rakyat.
Generasi pertama pelayanan terpadu di Indonesia bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudain generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan generasi ketiga adalah MPP yang dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam datu tempat.
“Kehadiran MPP dapat memayungi PTSP, tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP,” jelasnya.(***)
Dijelaskan bahwa adanya anggapan bahwa pelayanan pemerintah itu berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis. Kualitas pelayanan publik harus diubah kedalam tata cara yang enterpreunership, berorientasi hasil, menjawab kebutuhan mendasar, cepat, mudah, murah, dan memberi kepuasan pada rakyat.
Generasi pertama pelayanan terpadu di Indonesia bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudain generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan generasi ketiga adalah MPP yang dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam datu tempat.
“Kehadiran MPP dapat memayungi PTSP, tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP,” jelasnya.(***)
