DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P Kota Pekanbaru 2017

DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P Kota Pekanbaru 2017
Walikota Pekanbaru DR H Firdaus, MT berfoto bersama Pimpinan DPRD Pekanbaru usai Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P Kota Pekanbaru 2017.

RIAUTERBIT.COM - DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan APBDP Pekanbaru tahun 2017, Jumat (29/9/2017). Hadir dalam paripurna tersebut Walikota Pekanbaru Firdaus MT, serta tiga pimpinan DPRD Sigit Yuwono, Jhon Romi Sinaga SE, serta Sondia Warman SH MH. Hadir juga sejumlah anggota dewan dan beberapa kepala OPD Pemko.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengharapkan, agar pembahasan ini bisa digesa secepatnya. Sebab, berhubungan dengan pencapaian pembangunan di kota ini. Terutama anggaran belanja langsung.

"Pertamanya, kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang sudah membahas ini sampai tahap nota. Tapi sangat kami harapkan, agar tahapan hingga pengesahannya secepatnya," pinta Walikota.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST mengatakan, pembahasan ini dilakukan secara marathon. Setelah nota kesepakatan ini, tahapan selanjutnya pandangan fraksi dan jawaban pemerintah. Setelah itu baru pengesahan.

"Tahapan-tahapan ini memakan waktu. Pekan depan, awal Oktober, pandangan fraksi dan jawaban pemerintah. Selanjutnya, pekan kedua Oktober baru paripurna pengesahan," sebutnya.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru telah menyusun KUPA PPAS APBD-P 2017 sebagai pedoman bagi SKPD dalam merevisi dan mengusulkan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) 2017.

Pada APBD-P 2017 ini,  kesepakatan yang ditandatangani Rp 2,6 triliun. Jumlah ini terdiri dari anggaran pendapatan, penerimaan pembiayaan, anggaran belanja serta pengeluaran pembiayaan.
Angka rancangan perubahan APBD yang disepakati, bila dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan 2017 sebesar Rp 2,4 triliun.

Artinya ini mengalami peningkatan 5,7 persen atau sekitar Rp 200 miliar, yang didomionasi dari penerimaan dan belanja bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinisi Riau, serta pemanfaatan Silpa 2016 lalu.(***)

Berita Lainnya

Index