RIAUTERBIT, Jakarta — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (30/01/2026). Aksi ini menjadi bentuk protes keras terhadap maraknya kebocoran data pribadi masyarakat serta buruknya tata kelola ruang dan informasi digital nasional.
Dalam orasinya, Andre menegaskan bahwa kasus kebocoran data pribadi terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa kejelasan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, negara terkesan abai terhadap perlindungan hak digital warga.
“Hari ini kebocoran data terjadi di mana-mana, terutama data pribadi masyarakat. Kami menuntut Kementerian Komdigi bertanggung jawab penuh, bukan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial,” tegas Andre.
Kritik juga diarahkan pada kondisi ruang digital yang dinilai semakin tidak sehat. Orator lainnya, Herianto, menyoroti masifnya buzzer dan praktik penggiringan opini yang membuat masyarakat kesulitan membedakan informasi benar dan hoaks.
“Ruang digital hari ini kacau. Buzzer bekerja masif, opini publik digiring, sementara negara justru absen melindungi masyarakat dari disinformasi,” ujarnya.
Senada, Ogy menyebut Kementerian Komdigi gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan ruang digital secara optimal. Media sosial, menurutnya, dibiarkan dipenuhi hoaks, ujaran menyesatkan, dan manipulasi informasi.
“Komdigi tidak fokus bekerja. Negara seharusnya hadir sebagai penjamin keamanan informasi dan literasi digital masyarakat, tapi yang terjadi justru sebaliknya,” kata Ogy.
Situasi aksi semakin memanas ketika massa aksi meminta perwakilan Kementerian Komdigi menemui mereka. Namun permintaan tersebut tidak digubris. Sebagai simbol kekecewaan, massa membakar spanduk aksi. Tindakan itu justru dibalas dengan tindakan represif aparat kepolisian.
“Kami hanya meminta dialog, tapi diabaikan. Ketika kami menyampaikan simbol protes, aparat justru bertindak represif,” ungkap Ogy.
PP KAMMI menilai rangkaian persoalan ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjaga ruang digital nasional. Atas dasar itu, PP KAMMI secara tegas mendesak Presiden untuk melakukan perombakan kabinet.
“Reshuffle saja Menteri Komdigi. Gagal melindungi data rakyat, gagal menata ruang digital,” tutup Andre.***MDn
