Ganti Rugi Lahan Bandara SSK II Bermasalah, Kuasa Hukum Masyarakat: Kami Beri Waktu 7 Hari

RIAUTERBIT.COM - Proses pembebasan lahan masyarakat di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meninggalkan permasalahan.

Masalahnya, ganti rugi yang belum selesai berupa kesepakatan bandara dengan masyarakat sesuai dengan berita acara hasil negosiasi tanah AP II Pekanbaru yang diwakili oleh tim pengadaan tanah dan bangunan belum tuntas sepenuhnya.

Berdasarkan berita acara negosiasi tanah yang dibuat bulan juli 2016 tahun lalu, seharusnya sudah menerima seluruh pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan tersebut 15 hari setelah penandatanganan akta pelepasan hak dari notaris dan telah melengkapi seluruh syarat serta mengosongkan tanah dan bangunan.

"Kami heran, prosedur sudah dijalani sesuai aturan mainnya, tapi persoalan tak kunjung selesai", ungkap Ferry SH Kuasa hukum masyarakat, Selasa (6/6/2017).

Terkait permasalahan hukum tersebut berdasarkan surat kuasa No: 22/SK/MS&R/V/2017 atas nama pemberi kuasa Musna A dan kawan-kawan, telah mengirimkan somasi dan undangan kepada Angkasa pura II Pekanbaru.

Walaupun undangan tersebut telah dipenuhi, tetapi apa yang menjadi keinginan klien tidak dapat dipenuhi oleh Angkasa Pura II Pekanbaru. General Manager PT. Angkasa Pura II Pekanbaru mengirimkan 4 perwakilan, Hasturman Yunus, Ramedawati SE, Ibnu Hasan SE, dan seorang staf untuk memenuhi somasi dan undangan dari pihak kuasa hukum.

Berdasarkan keputusan General Maneger PT. Angkasa Pura II Persero Kep 02.07/07/09/2014/14 tanggal 16 September 2014 Tentang Tim Pengadaan Tanah untuk pengembangan Bandar Udara sultan Syarif Kasim II Hingga kembali melayangkan surat yang kedua dan memberi waktu 7 hari setelah somasi ini sampaikan.

"Jika dalam 7 hari tidak melunasi maka klien kami akan menempuh jalur hukum, baik itu pidana maupun perdata, terhitung mulai tanggal 2 juni 2017 lalu".(src)