Sunat Anggaran BPD, Kades Azwar Berkilah Sebut Dana Untuk Mengawal Dirinya

RIAUTERBIT.COM - Kepala Desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Azwar dilaporkan oleh sejumlah tokoh masyarakat ke pihak Inspektorat Kampar, Kades Azwar sudah dilaporkan pada 9 Agustus 2016. Pasalnya, kades ini dituding oleh masyarakat telah memangkas gaji BPD dan LPM.  

Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan, selain pemotongan BPD dan dana LPM, Azwar juga diduga melakukan pembentukan TPK tanpa melalui rapat koordinasi dengan BPD dan LPM.

"Pembayaran operasional LPM dan Linmas tidak sesuai dengan kebutuhan seperti biaya operasional diganti dengan pakaian tanpa musyawarah," katanya.
Tak hanya itu, kata tokoh itu, kades juga merangkap kerja bendahara dengan menjadi juru bayar, sehingga bendahara tidak bekerja sesuai dengan tupoksi. Dan juga pembayaran gaji perangkat desa dilakukan di rumahnya.

"Kita berharap pihak inspektorat dan pemda juga bisa menyelesaikan persoalan ini, karena perilaku kades sudah sangat merugikan perangkatnya," tegasnya.

Sementara itu Kades Sungai Petai, Azwar mengakui perbuatannya itu, ia berkilah hal yang dilakukannya itu untuk biaya administrasi perjalanan kades menjemput dana serta pembayar pengawal kades.

"Sebelumnya kita sudah mencoba untuk mediasi di bawah, namun pihak yang merasa dirugikan itu tidak mau mendengarkan penjelasan kita, (Awak basalah wak akui salah awak) saya bersalah, saya akui kesalahan saya," kata kepala desa Azwar.

Dijelaskan Azwar, masalah pemotongan anggaran juga benar adanya, cuma kegunaan tak tertulis. Anggaran itu di pangkas 50 ribu pertiga bulan.
"Anggaran pemotongan dana itu digunakan untuk biaya transfortasi dari Pekanbaru dan biaya pengawalan, tidak mungkin dana ratusan juta dijemput tidak pakai pengawal," kilahnya.

Dijelaskannya, anggaran LPM dipotong sebelum keluar SK, siap itu setelah SK keluar tidak lagi masuk dalam pemotongan. Dan dana pun masih ada.
Terkait masalah dana transfortasi BPD dan LPM diganti dengan baju batik, dia mengakui penggantian itu tanpa melalui musyawarah.

Sebagaimana diketahui, telah banyak oknum kepala desa berurusan dengan hukum disebabkan pemotongan anggaran dana desa bahkan terbukti korupsi dan berakhir di bui.(s.kampar/riter)