Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) bukan sekadar hamparan hutan tropis yang luas, tapi juga simbol warisan leluhur, benteng keanekaragaman hayati, dan nafas kehidupan bagi bumi. TNTN bukan hanya milik Riau, tapi milik bangsa. Bahkan, dunia pun mengakuinya.
Saya tumbuh di pinggiran TNTN, menyaksikan hutan rindang menjadi saksi bisu masa kecil saya—tempat saya bermain, belajar dari alam, dan menyerap nilai-nilai luhur dari tanah Melayu. Di sanalah saya mengenal bahwa menjaga hutan adalah menjaga martabat, menjaga tanah adalah menjaga warisan peradaban.
Saya ingat ketika organisasi lingkungan dunia seperti International Union for Conservation of Nature (IUCN) datang dan terpesona melihat TNTN. Mereka bilang, spesies langka di TNTN bahkan tidak ada di Amazon. Bangga rasanya. Tapi hari ini, bangga itu berubah menjadi pilu.
Hutan yang dulu sejuk, kini terbakar rakus oleh kerakusan. Gajah dan harimau turun ke kampung, bukan karena ingin menyerang, tapi karena rumah mereka dirampas. Lahan jadi ladang ilegal, kayu besar raib tanpa bekas, dan mafia merajalela di balik nama proyek dan izin.
Namun di tengah keputusasaan itu, saya menyaksikan harapan muncul: dari podium, dari hati seorang pemimpin yang bernama Prabowo Subianto. Dalam pidato-pidatonya, beliau bicara tentang rakyat, keadilan, dan keikhlasan. Beliau bicara tentang mati dalam kebenaran, hidup untuk rakyat. Sebuah janji moral yang menggugah: bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ini bukan sekadar regulasi, tapi tonggak sejarah. Satgas ini diberi mandat untuk mengembalikan kedaulatan negara atas hutannya sendiri. TNTN harus menjadi medan juang pertama dan utama.
Tapi Satgas tak bisa sendiri. Komitmen Presiden harus dijalankan hingga ke bawah: oleh menteri, gubernur, bupati, polisi, TNI, jaksa, hingga kepala desa. Semua harus bergerak. Tidak ada ruang lagi untuk pejabat yang bermental "hubbud dunya wa karohiyatul maut" — cinta dunia, takut mati. Rakyat butuh pemimpin, bukan pengkhianat.
Saya, anak kampung, mantan aktivis, bukan ahli hukum, bukan pejabat. Tapi saya tahu satu hal: jika negara ingin kuat, maka hutan harus dijaga. TNTN harus dipulihkan. Dan siapa pun yang merusak — entah perorangan atau korporasi — harus bertanggung jawab. Jika ada izin yang disalahgunakan, cabut! Jika ada keuntungan ilegal, kembalikan ke negara! Jika ada pejabat terlibat, proses hukum!
Kami juga minta Satgas PKH tidak hanya menertibkan, tapi juga memanusiakan. Warga yang sudah lama menetap dan mau direlokasi secara mandiri harus difasilitasi. Akses pendidikan, logistik, layanan dasar harus dijamin. Mereka bukan penjahat, mereka korban kebijakan yang lama dibiarkan pincang.
TNTN adalah paru-paru dunia. Ia adalah doa para leluhur yang menjaga rimba, bukit, dan tanah warisan. Jangan biarkan doa itu menjadi ratapan karena pengkhianatan segelintir orang. Kami percaya, di bawah Presiden RI ke-8, negara bisa hadir secara utuh dan tegas — bukan hanya di atas kertas, tapi di tengah masyarakat, di batas-batas hutan yang terluka.
Mari kita rawat harapan ini. TNTN harus hidup kembali. Bukan hanya untuk gajah, harimau, dan spesies lainnya, tapi untuk anak cucu kita, untuk masa depan bumi yang lebih baik.
Karena hutan adalah nafas bangsa. TNTN adalah jantung Riau, dan kami — anak-anak kampung Melayu — adalah nadinya.
Oleh: TMA (Anak Kampung Melayu Pelalawan, Mantan Aktivis HMI)