Pemda Meranti

Hadiri HUT ke-14 IWO Meranti, Pemkab Tekankan Pers Profesional dan Mitra Strategis Pembangunan

Hadiri HUT ke-14 IWO Meranti, Pemkab Tekankan Pers Profesional dan Mitra Strategis Pembangunan
Kepala BPKAD Fajar Trihasmoko Memberikan Santunan Anak Yatim di sela Acara

 


Meranti,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pers tidak terjebak dalam perlombaan menjadi media tercepat di tengah derasnya arus informasi digital. Akurasi, keberimbangan, independensi, dan etika jurnalistik dinilai lebih penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Pesan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, saat menghadiri peringatan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Kepulauan Meranti di Cafe Jingga, Jalan Banglas, Selatpanjang, Selasa (11/8/2026) Malam.

“Tantangan terbesar insan pers bukan hanya bagaimana menjadi yang tercepat, tetapi bagaimana menjadi yang paling akurat, berimbang dan dapat dipercaya,” kata Tengku Arifin.

Menurut dia, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media online berada di garis depan dalam menyampaikan kabar, tetapi kecepatan publikasi membawa konsekuensi: wartawan dituntut semakin teliti sebelum sebuah informasi disebarluaskan.

Ia mengingatkan agar kecepatan pemberitaan tidak mengalahkan kebenaran, popularitas tidak menggeser profesionalisme, dan kepentingan sesaat tidak mengorbankan kepercayaan pembaca.

“Kekuatan media bukan hanya terletak pada seberapa banyak berita yang diterbitkan, tetapi seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap berita tersebut,” ujarnya.

Tengku Arifin juga menyinggung relasi pemerintah dengan pers. Menurutnya, kedua pihak memiliki fungsi berbeda, tetapi berada dalam tujuan yang sama, yakni memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.

Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan pelayanan publik. Pers menjalankan fungsi penyebaran informasi sekaligus kontrol sosial.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan pers tidak kehilangan independensinya.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Pers juga tidak boleh kehilangan independensinya,” tegasnya.

Ia menilai kritik yang objektif dan berbasis fakta justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Kritik, kata dia, bukan ancaman, melainkan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjutnya, berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan insan pers dan membangun kemitraan yang sehat.

“Kita boleh berbeda sudut pandang, tetapi kita tidak boleh berbeda tujuan. Tujuan kita adalah membangun Kepulauan Meranti yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat,” katanya.

Di sisi lain, Tengku Arifin meminta pers tidak hanya menyoroti persoalan daerah. Potensi ekonomi, kelautan dan perikanan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, hingga sumber daya manusia juga perlu mendapat ruang pemberitaan.

“Mari kita beritakan Meranti bukan hanya karena masalahnya, tetapi juga karena potensinya. Kita kritisi apa yang perlu diperbaiki, tetapi kita juga angkat keberhasilan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pers dapat menjadi bagian dari energi pembangunan tanpa kehilangan fungsi kontrol sosialnya.

Ia juga mengingatkan wartawan agar turut melawan berita bohong, disinformasi, serta informasi yang berpotensi memecah masyarakat.

“Jadikan media sebagai ruang untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan membangun optimisme masyarakat,” katanya.

Ketua IWO Kepulauan Meranti, Rahmat Arifin, mengatakan perjalanan 14 tahun organisasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah profesi wartawan online.

Di tengah tuntutan kecepatan media digital, menurut dia, wartawan tidak boleh meninggalkan akurasi, keberimbangan, independensi, dan kode etik jurnalistik.

IWO Kepulauan Meranti, kata Rahmat, akan terus mendorong peningkatan kapasitas anggotanya agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Wartawan bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mencerdaskan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi daerah,” ujarnya.

Ia juga mengajak insan pers menjaga solidaritas. Perbedaan pandangan dalam menjalankan profesi, menurutnya, merupakan hal wajar dan tidak seharusnya menghilangkan semangat bersama menjaga kualitas pers.

Peringatan HUT ke-14 IWO Meranti juga diisi kegiatan sosial. Sekitar 30 anak yatim menerima santunan dari keluarga besar IWO Kepulauan Meranti.

Ketua panitia sekaligus Sekretaris IWO Kepulauan Meranti, Harfailin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk syukur sekaligus upaya mendekatkan organisasi dengan masyarakat.

“Ini bukan soal seberapa besar nilainya, tetapi merupakan bentuk kasih sayang dan rasa syukur kami,” katanya.

IWO sendiri lahir pada 8 Agustus 2012 dari semangat jurnalis online untuk menjaga marwah profesi serta menghadirkan informasi yang akurat, berimbang dan mencerdaskan.

Harfailin berharap IWO semakin solid dan profesional, sekaligus tetap dekat dengan masyarakat.

“Karena tugas wartawan bukan hanya menulis berita, tetapi juga ikut membangun daerahnya,” ujarnya.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, turut mengingatkan pentingnya etika berbahasa dalam pemberitaan.

Menurut dia, media online memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, penggunaan bahasa dalam berita harus tetap memperhatikan kesantunan, terlebih Meranti merupakan daerah yang kuat dengan adat dan budaya Melayu.

“Dalam kaidah penulisan, kita harus mengedepankan etika berbahasa. Karena dengan bahasa yang kita tulis, orang akan melihat kualitas kita,” katanya.

Ia berharap media di Kepulauan Meranti dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang tetap menghormati adat, budaya, dan kesantunan Melayu.

Peringatan HUT ke-14 IWO Kepulauan Meranti pun tidak sekadar menjadi seremoni organisasi. Forum tersebut kembali menempatkan pers pada pertanyaan mendasar: seberapa cepat sebuah berita boleh terbit, tanpa mengorbankan kebenaran dan kepercayaan publik?

Di tengah banjir informasi digital, jawabannya tetap berpulang pada disiplin jurnalistik: verifikasi, independensi, keberimbangan, dan keberanian menjaga fakta.(Bom).
 

#Pemerintahan

Index

Berita Lainnya

Index