PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Kampar melantik 26 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Kampar, Senin (30/3). Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah.
Namun, pelantikan tersebut turut menjadi sorotan lantaran salah satu pejabat yang dilantik merupakan eks Kepala Dinas Kesehatan Kampar yang sebelumnya pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar.
Dalam daftar pejabat yang dilantik, nama dr. Zulhendra Das’at kembali muncul dan kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
Sebelumnya, yang bersangkutan pernah diamankan oleh aparat kepolisian dalam OTT terkait dugaan pungli di lingkungan Dinas Kesehatan Kampar.
Pelantikan ini sendiri dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhammad, Kepala BKPSDM Riadel Fitri, serta Camat Koto Kampar Hulu Ahmad Begab.
Dalam sambutannya, Ardi Mardiansyah menyebut pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Kampar.
“Pelantikan ini adalah momentum penting untuk memperkuat roda pemerintahan. Kami berharap pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan loyalitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah serta peran pejabat administrator dan pengawas dalam memastikan program berjalan efektif dan sesuai aturan.
“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara optimal agar setiap program pemerintah tepat sasaran dan akuntabel,” katanya.
Adapun selain dr. Zulhendra Das’at, sejumlah pejabat lain yang dilantik di antaranya Yohanes Purwoko sebagai Kabag Perekonomian Setda Kampar, Irwan AR sebagai Kabag SDM, Safarudin sebagai Sekretaris Diskominfo, hingga Farida sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kampar.
Pelantikan ini disebut sebagai bagian dari komitmen Pemkab Kampar dalam memperkuat birokrasi yang bersih dan profesional. Meski demikian, kembalinya pejabat yang pernah tersandung kasus hukum ke dalam jabatan struktural diperkirakan akan memicu perhatian publik. (*)
