INDRAGIRI HULU – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikannya saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Sabtu (20/9/2025).
Yulisman menegaskan, empat pilar kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika — bukan sekadar slogan, tetapi pedoman hidup berbangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan.
“Sebagai anggota DPR sekaligus MPR RI, kami memiliki tanggung jawab untuk terus menyampaikan pesan kebangsaan ini kepada masyarakat. Empat pilar ini adalah fondasi bangsa yang tidak boleh hanya dihafal, tapi harus dihidupkan,” ujar Yulisman di hadapan masyarakat.
Kegiatan yang diikuti tokoh masyarakat, kalangan pemuda, dan organisasi kemasyarakatan itu berlangsung hangat dan penuh semangat kebangsaan. Ia mengaku masih sering menjumpai masyarakat yang belum memahami makna mendalam dari empat pilar tersebut.
“Masih ada yang menganggap nilai-nilai kebangsaan ini hanya teori. Padahal, tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan kita bisa rapuh,” tambahnya.
Dikenal sebagai mantan aktivis dan pernah menjabat Presiden Mahasiswa Universitas Riau (UNRI), Yulisman kini dikenal sebagai salah satu anggota DPR RI yang vokal dalam memperjuangkan isu-isu strategis, terutama di bidang energi dan sumber daya alam.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman saat diwawancarai wartawan ia juga mendesak penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM dalam upaya memberantas praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan keuangan negara, merusak lingkungan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menutup praktik tambang ilegal harus direspons dengan langkah nyata dan terukur.
“Pemerintah perlu memperkuat kapasitas SDM, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta memperkuat koordinasi lintas Aparat Penegak Hukum (APH). Jangan sampai tambang ilegal terus menjadi benalu bagi perekonomian nasional,” tegasnya.
Yulisman menilai, penguatan nilai kebangsaan dan penegakan hukum merupakan dua sisi yang saling melengkapi.
“Kalau masyarakat berpegang pada nilai kebangsaan dan negara tegas dalam penegakan hukum, maka cita-cita Indonesia maju akan lebih mudah terwujud,” pungkasnya. (rls)
