Kampar – Polemik di tubuh Pemerintah Kabupaten Kampar mencapai puncaknya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, secara terbuka menyatakan mundur dan memilih pensiun dini dari jabatannya. Keputusan itu disampaikan setelah dirinya berselisih tajam dengan Bupati Kampar Ahmad Yuzar terkait sejumlah kebijakan yang dinilainya menyalahi aturan dan sarat penyimpangan.
Hambali mengatakan, langkah pensiun dini merupakan bentuk keputusan sadar dan bermartabat setelah merasa tidak sejalan lagi dengan arah pemerintahan di bawah kepemimpinan Ahmad Yuzar. Ia menilai Yuzar adalah pembohong besar, banyak kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya tidak sanggup bersama orang zholim" tegas Hambali, dikutip dari berbagai sumber media lokal.
Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang menjadi sumber perbedaan pendapat, antara lain penggantian pengurus Korpri Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas, serta pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon yang menurutnya tidak sesuai prosedur ASN. Hambali juga menyinggung proses administrasi pemerintahan yang dinilai semakin tertutup dan tidak transparan.
“Banyak kebijakan yang diambil tidak melalui mekanisme yang benar. Saya tidak mau ikut membenarkan kesalahan itu. Lebih baik saya mundur dengan terhormat,” ujarnya.
Hambali menegaskan, keputusannya bukan bentuk perlawanan politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai aparatur sipil negara yang ingin menjaga integritas jabatan. Ia juga menyebut telah menyampaikan niat tersebut kepada pejabat terkait dan tengah menyiapkan berkas administrasi pengajuan pensiun dini ke pemerintah provinsi.
Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar belum memberikan tanggapan resmi terkait pengunduran diri Hambali. Namun sebelumnya, ia menegaskan bahwa evaluasi jabatan dan penyegaran birokrasi yang dilakukan pemerintahannya bertujuan memperkuat kinerja pemerintahan, bukan bentuk tekanan terhadap pejabat tertentu.
Sikap Hambali mendapat tanggapan beragam. Sebagian kalangan masyarakat Kampar memberikan dukungan moral, menilai langkah pensiun dini tersebut sebagai bentuk keberanian menegakkan prinsip dan etika birokrasi. Forum Muda Kampar Riau (FMKR) menyebut keputusan Hambali “adalah suara hati seorang pejabat yang masih punya integritas.”
Namun kritik keras juga datang dari kalangan mahasiswa. Joni, salah seorang mahasiswa asal Kampar, menilai sikap Hambali justru seperti “menepuk air di dulang.” Ia menyebut, Hambali juga bukan sosok yang bersih selama menjabat sebagai Sekda.
“Dia juga bukan manusia suci, banyak boroknya. Jadi jangan banyak bacot seolah paling benar,” kata Joni. “Daripada membuat masalah dan blunder di publik, lebih baik diam. Rakyat Kampar sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.”
Selain itu, anggota DPRD Kampar dari Fraksi PKB, Ramli, juga menilai kritik terbuka seorang Sekda kepada bupati tidak etis dan berpotensi merusak wibawa pemerintahan daerah. Menurutnya, kritik semacam itu seharusnya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan lewat media.
Meski demikian, keputusan Hambali tetap menuai perhatian luas publik. Banyak pihak menilai langkah pensiun dini itu menjadi simbol protes moral terhadap carut-marut birokrasi di Kabupaten Kampar. “Lebih baik mundur dengan kepala tegak daripada bertahan di sistem yang salah,” ujar seorang tokoh masyarakat Kampar. (jk)
