PEKANBARU – Nama H. Abdullah, S.Pd semakin jadi sorotan di Gedung DPRD Riau. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Riau 6 itu disebut-sebut sebagai “mata dan telinga” PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di parlemen daerah.
Latar belakangnya memang tak bisa dipisahkan dari perusahaan raksasa pulp dan kertas tersebut. Sejak 1994 hingga 2014, Abdullah bekerja di divisi Community Affair RAPP. Bahkan, ia mengaku pernah menerima beasiswa dari perusahaan itu saat kuliah di Akademi Teknologi Pulp dan Kertas pada 1997.
“Saya pernah merasakan beasiswa RAPP saat kuliah. Hari ini saya berdiri di hadapan adik-adik sekalian sebagai anggota DPRD Pelalawan,” ungkapnya suatu ketika.
Dari RAPP, Abdullah melompat ke politik. Tahun 2014 ia terpilih sebagai anggota DPRD Pelalawan, kemudian kembali bertahan di periode 2019–2024 dan menjabat Wakil Ketua Komisi I. Kini, ia naik kelas ke DPRD Riau.
Serang Dirut SPR
Isu kedekatan dengan RAPP kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Riau bersama BUMD, Rabu (17/9/2025). Saat itu, Direktur PT SPR, Ida Yulita Susanti, memaparkan rencana pergantian direksi di anak perusahaan SPR Trada sebagai langkah penyegaran manajemen.
Abdullah langsung menolak keras. “Direktur SPR Trada jangan diganti dulu. Biarkan beliau menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Setelah itu baru bisa dievaluasi,” katanya di forum.
Sikap ngotot Abdullah memunculkan tafsir politik. Sumber internal menyebut ia khawatir pergantian direksi akan mengganggu kerjasama bisnis SPR Trada dengan RAPP. “Sudah rahasia umum, kalau soal RAPP, Abdullah selalu pasang badan,” ungkap seorang politisi yang hadir di rapat itu.
Manuver Abdullah juga dikritik mahasiswa. Firman, koordinator Jaringan Mahasiswa Pemantau Kinerja DPRD Riau, menilai sikapnya berlebihan.
“Seharusnya ia mendukung pembenahan internal BUMD SPR, bukan malah menghalangi. BUMD harus sehat dan transparan,” tegas Firman.
Mahasiswa mendesak Gubernur Riau dan Dirut SPR untuk tetap melanjutkan rencana pembenahan, termasuk segera menggelar RUPS sejumlah anak perusahaan. “BUMD jangan jadi alat kepentingan politik, tapi benar-benar bekerja untuk rakyat,” tambahnya.
Suara berbeda datang dari Politisi Demokrat DPRD Riau, Eva Yuliana. Ia justru mendukung penuh langkah pembenahan yang sedang digagas PT SPR.
“BUMD memang harus dibenahi, terutama anak perusahaan SPR yang selama ini tidak transparan dan banyak ketimpangan. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan,” tegas Eva.
Menurutnya, DPRD seharusnya mendorong perbaikan tata kelola BUMD agar benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. “Kalau tidak ada pembenahan, BUMD hanya akan jadi beban, bukan aset,” lanjutnya.
Kini sorotan tertuju pada Abdullah. Dengan latar belakang panjang di RAPP dan posisinya di DPRD Riau, publik menunggu: apakah ia mampu membuktikan diri sebagai wakil rakyat sejati, atau sekadar menjadi politisi yang lebih sering menjaga kepentingan korporasi besar. (hr)
