PEKANBARU – PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) resmi memindahkan kantor anak usahanya, PT SPR Langgak, dari Jakarta ke Pekanbaru. Langkah ini diambil Direktur Utama PT SPR, Ida Yulita Susanti, tidak lama setelah dirinya ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Agustus 2025.
Ida menyebutkan, pemindahan kantor ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasional sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan dividen.
“Efisiensinya bisa mencapai 40 persen. Selain itu, pajak yang sebelumnya masuk ke Jakarta, kini bisa masuk ke kas daerah Riau. Ini juga akan memudahkan pengawasan,” kata Ida, Senin (8/9).
Ida menegaskan, tidak masuk akal jika kantor pusat BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau justru berada di Jakarta. “Apalagi saat ini daerah butuh dana besar untuk pembangunan,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Helmi D, menegaskan bahwa pimpinan baru PT SPR harus bekerja keras meningkatkan pendapatan. “Dividen harus lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau target tidak tercapai, sewaktu-waktu bisa diberhentikan,” tegas Helmi.
Pemindahan kantor PT SPR Langgak merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan daerah dalam mengelola BUMD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengatur efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan BUMD. Selain itu, keputusan ini sesuai arahan pemegang saham, yakni Pemprov Riau. (rls)
