Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau tengah menjadi sorotan publik. Dugaan praktik tidak lazim mencuat setelah diketahui seorang pensiunan ASN berinisial H masih aktif terlibat dalam pengurusan administrasi kepegawaian, termasuk mutasi, rotasi, dan promosi pegawai aktif.
Padahal secara hukum, status pensiunan seharusnya mengakhiri keterikatan formal dengan lembaga negara, termasuk akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan penting.
Tokoh masyarakat yang juga mantan Kepala Kanwil Kemenag Riau, Asyahari Nur, menyampaikan kekhawatirannya atas kebijakan tersebut. Ia menilai hal ini dapat membuka celah kebocoran rahasia negara dan mengganggu integritas sistem kepegawaian.
"Ketika seseorang sudah pensiun, maka dia tidak lagi memiliki kewenangan struktural. Memberi akses kepada mereka terhadap dokumen strategis seperti mutasi ASN bisa menjadi ancaman serius," ujarnya, Jumat (11/7).
Asyahari mempertanyakan mengapa pegawai aktif yang berada dalam pengawasan dan sistem pertanggungjawaban tidak diberdayakan.
"Kalau pegawai aktif melakukan pelanggaran, bisa dikenai sanksi. Tapi kalau pihak luar, tidak ada dasar hukum untuk memberi sanksi. Ini berbahaya," tambahnya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan Saiman Pakpahan menilai keterlibatan pensiunan dalam urusan internal kelembagaan seperti kepegawaian merupakan pelanggaran norma keadministrasian.
"Kalau di kampus, memang ada profesor emeritus yang tetap diizinkan aktif karena ilmunya. Tapi di lembaga pemerintahan, status pensiun berarti hubungan kelembagaan sudah putus," jelasnya, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Saiman, apabila pensiunan tetap diberi peran layaknya pegawai aktif, maka terdapat dugaan pelanggaran norma dan etika kepegawaian.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kanwil Kemenag Riau, H Muliardi, belum dapat dikonfirmasi. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp belum dibalas, meski telah terbaca. Seorang staf menyebutkan bahwa Muliardi sedang dinas luar kota.
"Pimpinan sedang dinas luar bang, ke Jakarta," ujar staf tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Riau, Rahmat Suhadi, saat ditemui bersama Ketua Tim Kepegawaian Edi Tasman dan staf Jandri, membenarkan bahwa seorang pensiunan masih aktif membantu bagian kepegawaian.
"Beliau hanya memberikan pemikiran karena dianggap paham dengan aturan kepegawaian," kata Rahmat.
Meski begitu, Rahmat mengakui bahwa tidak ada aturan atau regulasi resmi yang mengatur keterlibatan pensiunan tersebut. Ia menyebut bahwa keputusan itu merupakan kebijakan pimpinan dan tanpa honorarium.
Diketahui, pensiunan tersebut sudah aktif membantu lebih dari dua tahun, bahkan sebelum Muliardi menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Riau.
Praktik ini memunculkan kekhawatiran publik akan lemahnya pengamanan data strategis dan potensi pelanggaran sistem kepegawaian di lingkungan Kemenag Riau.***
