PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau bersama Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK), para ahli lingkungan, dan tokoh masyarakat akan melakukan kunjungan kerja ke PLTA Koto Panjang dalam waktu dekat. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar 5 Mei 2025 lalu, menyusul keluhan masyarakat terhadap banjir yang kerap terjadi usai dibukanya pintu spillway PLTA.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, M.Si menyampaikan, kunjungan tersebut akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kampar, DPRD dapil Pelalawan-Siak, dan para pakar teknis serta lingkungan. Mereka akan mengevaluasi langsung sistem pengelolaan air dan mitigasi risiko banjir di lokasi PLTA.
“Kami ingin pastikan tidak ada lagi banjir yang merugikan masyarakat. Pengelolaan air harus transparan, berbasis data, dan memperhatikan dampak hulu-hilir,” tegas Edi Basri, Kamis (22/5/2025) di Pekanbaru.
Edi juga mempertanyakan apakah sejak RDP sebelumnya, manajemen PLTA Koto Panjang telah mengambil langkah-langkah perbaikan. “Kita ingin lihat kesiapannya dalam hal sistem kontrol air, mekanisme spillway, serta early warning system yang seharusnya sudah berjalan maksimal,” tambahnya.
Komisi III DPRD Riau juga menekankan pentingnya penguatan regulasi. Menurut Edi, perlu ada penegasan dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air serta Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, terutama dalam aspek pengawasan teknis operasional dan perlindungan masyarakat terdampak.
Selain itu, DPRD mendesak agar PLN sebagai pengelola PLTA, Kementerian ESDM, dan BMKG melakukan integrasi data dan koordinasi intensif untuk prediksi cuaca dan pola debit air secara real-time.
“Tidak cukup hanya membangun, kita juga harus menjamin keadilan lingkungan. PLTA harus memberi manfaat tanpa meninggalkan beban sosial dan ekologis bagi warga sekitar,” tegas Edi.
Dalam pertemuan sebelumnya, Forum Peduli Sungai Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi, termasuk normalisasi Sungai Kampar dan perumusan tata kelola terpadu antara hulu dan hilir. DPRD Riau menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi tersebut, termasuk desakan agar masyarakat terdampak banjir mendapatkan kompensasi yang adil dari pihak pengelola.
Kunjungan ke PLTA ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD Riau dan menjawab keresahan masyarakat secara konkret. Komisi III memastikan, hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi strategis dan dorongan regulasi baru jika diperlukan.
