Rokan Hilir – Sorotan publik kembali tertuju pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komonitas Rakyat Indonesia (Forkorindo) secara resmi melayangkan laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengenai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2023 dan 2024.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forkorindo Riau, TP Batubara, didampingi H. Sinamo pada Rabu (14/5/2025). Dalam pernyataannya, mereka menekankan harapan agar laporan ini tidak sekadar diterima, tetapi juga mendapat tindak lanjut serius dari Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan.
Forkorindo mengangkat persoalan terkait 41 paket kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hilir dengan total nilai sebesar Rp7.005.155.100. Tak hanya itu, sebanyak 24 paket kegiatan yang dijalankan pada tahun 2023 juga dipertanyakan keabsahan dan pelaksanaannya.
Informasi ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat dan jajaran internal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Nama Kepala Dinas Kominfotiks, Indra Gunawan, kembali menjadi perbincangan hangat. Masyarakat bahkan melontarkan sindiran, “Patah tumbuh hilang berganti, laporan lama belum tuntas, laporan baru datang lagi.”
Wartawan belum berhasil menghubungi Indra Gunawan untuk konfirmasi, karena tidak tersedia kontak atau saluran komunikasi resmi yang bisa dijangkau. Namun, sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya membenarkan adanya pelaporan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa Kepala Dinas tengah menghadapi tekanan bukan hanya karena laporan hukum, tetapi juga akibat unggahan media sosial dari mantan tenaga honorer yang menambah polemik.
Situasi ini turut memicu gelombang kritik dari masyarakat. Banyak pihak mendesak Bupati Rokan Hilir, Bistamam, dan Wakil Bupati, Jhony Charles, untuk mengevaluasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat persoalan hukum. “Kami ingin janji kampanye ditepati. Kepala dinas seharusnya bersih dari catatan hukum,” kata salah satu warga yang juga menyinggung keterlibatan oknum honorer Kominfotiks dalam manuver politik selama Pilkada 2024 lalu.(*)
