.jpg)
Siak, 30 April 2025 — Ratusan massa dari Gerakan Pemuda Masyarakat Peduli Kecamatan Minas (GPMP-Minas) dan elemen pemuda serta mahasiswa lainnya melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rabu (30/04/2025). Titik utama aksi berlangsung di Gerbang Akses Terpadu (GAT) 4, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.
Massa yang mencapai lebih dari 3.000 orang membawa spanduk dengan pesan-pesan keras seperti “Lebih baik dijajah bangsa asing daripada bangsa sendiri” dan “Mencari kerja sulit, yang sudah kerja dipersulit!!!” sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan PT PHR yang dianggap merugikan masyarakat dan tenaga kerja lokal.
Aksi ini dipimpin Koordinator Umum Mulia Hasibuan, didampingi Koordinator Lapangan Amal Duha, dan mendapat dukungan dari berbagai organisasi pemuda, tokoh masyarakat, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Siak termasuk Rido Riski Sianturi.
Tuntutan Massa
Dalam aksi ini, massa menyuarakan delapan poin tuntutan utama, di antaranya:
1. Mendesak transparansi biaya Medical Check-Up (MCU) dan pertanggungjawaban biaya medis lanjutan oleh mitra kerja PHR.
2. Penghapusan sistem grading kesehatan (P1-P7) dan tes treadmill yang dinilai diskriminatif.
3. Menolak pemutusan hubungan kerja berdasarkan hasil MCU.
4. Mewajibkan pelaksanaan MCU di RS Tipe-D Minas guna mendukung fasilitas lokal.
5. Menuntut penyesuaian usia pensiun sesuai PP No. 45 Tahun 2015.
6. Meminta pengembalian hak dan pemulihan status pekerja yang diberhentikan akibat kebijakan MCU dan usia.
7. Mendesak kepatuhan PHR dan mitra terhadap UU Ketenagakerjaan.
8. Menuntut kuota tenaga kerja khusus bagi masyarakat Minas, termasuk jalur sarjana, penghapusan syarat pengalaman kerja 3 tahun, serta prioritas KTP lokal.
Selain itu, massa juga meminta penghapusan biaya pengalihan Sertifikat Izin Operasi (SIO) bagi mitra kerja PHR.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengamanan dari Polres Siak dan Kodim 0322/Siak. Kapolres AKBP Eka Ariandy Putra dan Dandim Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho turut hadir di lokasi.
Perwakilan massa diterima langsung oleh tim manajemen PT PHR, termasuk Dr. Widodo (Medical), Rusmiati (HSE), Chenery Pahala TS (Security), Yudistira (HRIR), Delly Paramita (Relations), serta pejabat dari Disnakertrans Kabupaten Siak, Syaifullah, dan Sekcam Minas, Rudi Hartono.
Namun demikian, hasil pertemuan belum menghasilkan keputusan final. Menurut Mulia Hasibuan, “Pihak PT PHR yang hadir belum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mereka akan membawa tuntutan ini ke manajemen pusat di Jakarta.”
Ia menambahkan, selama belum ada keputusan resmi, massa mendesak agar semua kebijakan yang dinilai merugikan, seperti penilaian MCU dan usia pensiun, “diputihkan” sementara.
Koordinator Lapangan, Amal Duha, menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir. “Jika tuntutan kami tidak ditanggapi secara serius, kami akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” katanya.
Massa juga mengingatkan bahwa perusahaan subkontraktor PHR yang tetap memaksakan kebijakan yang sudah disepakati untuk ditangguhkan akan mendapat tindakan langsung dari masyarakat.
“Kami tidak ingin ada korban baru yang tiba-tiba dirumahkan tanpa kejelasan. Ini soal hak hidup, soal keadilan,” ujar Mulia dengan nada tegas.
Aksi ini menjadi sorotan penting dalam dinamika hubungan industri dan masyarakat lokal di wilayah operasional migas. Tuntutan mereka menyoroti pentingnya keberpihakan perusahaan besar terhadap tenaga kerja lokal serta kepatuhan terhadap aturan hukum ketenagakerjaan. (lelek)
