PEKANBARU – Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Evaluasi ini akan dilakukan setelah libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, sebagai langkah untuk membersihkan birokrasi dari oknum yang tidak profesional dan terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan bahwa proses evaluasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal Ramadan lalu. Namun, karena jabatan Walikota Pekanbaru masih dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, evaluasi ini membutuhkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan proses izin-izinnya. Karena dalam masa enam bulan pertama, kita tidak bisa langsung melakukan evaluasi menyeluruh tanpa persetujuan Kemendagri,” ujar Zulhelmi Arifin, Rabu (2/4/2025).
Menurutnya, berbagai tahapan evaluasi sudah mulai berjalan, termasuk pengumpulan laporan dan aduan masyarakat terhadap sejumlah pejabat yang dinilai bermasalah. Beberapa di antaranya adalah lurah yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR), camat, dan beberapa kepala dinas yang dilaporkan atas dugaan penyimpangan.
“Evaluasi ini termasuk pejabat yang dilaporkan menerima atau meminta sesuatu yang tidak semestinya. Semua laporan dan aduan masyarakat akan menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh Walikota,” katanya.
Zulhelmi juga menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai upaya menegakkan sistem pemerintahan yang bersih dan profesional. Walikota Agung Nugroho menekankan pentingnya Merit System, yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
“Pak Walikota tetap mengedepankan prinsip Merit System dalam melakukan mutasi, promosi, ataupun demosi. Semua dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kinerja,” tambahnya.
Tumpas Lawan Politik
Menurut sumber terpercaya selain melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat, Walikota Pekanbaru juga akan melakukan penyegaran birokrasi dengan meninjau ulang posisi sejumlah pejabat yang diketahui memiliki kedekatan dengan eks Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun.
Dalam evaluasi ini, kita juga akan melihat kinerja pejabat yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Pj Walikota sebelumnya. Jika kinerjanya baik dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih, tentu mereka bisa dipertahankan. Namun, jika sebaliknya, maka akan ada tindakan tegas.
Tak hanya itu, evaluasi juga menyasar pejabat yang terang-terangan menjadi sponsor dan pendukung kandidat calon walikota lainnya saat masa kampanye lalu. Beberapa di antaranya bahkan ikut terlibat langsung dalam kegiatan kampanye dan mendeklarasikan dukungan kepada calon yang menjadi lawan politik dari Agung Nugroho dan pasangannya Markarius Anwar.
Nama-nama mereka sudah tercatat lengkap, beserta dokumentasi berupa foto-foto keikutsertaan mereka dalam kampanye. Ini tentu melanggar netralitas ASN dan akan menjadi salah satu bahan evaluasi yang sangat serius.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, serta lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan tidak ada lagi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta politisasi birokrasi di lingkungan Pemko Pekanbaru. (sah)
