Kampar – Warga Desa Ranah Singkuang, Kecamatan Kampar, kembali mengeluhkan kondisi jalan utama di desa mereka yang sudah rusak parah selama bertahun-tahun. Hingga kini, belum ada tindakan nyata dari pihak terkait untuk memperbaikinya.
Jalan sepanjang sekitar 1,3 kilometer ini menjadi akses utama bagi masyarakat desa, namun kondisinya dinilai sudah tidak layak untuk dilalui. Warga setempat menyebut bahwa jalan tersebut telah mengalami kerusakan selama puluhan tahun tanpa adanya perbaikan yang signifikan.
“Begitu banyak janji manis yang kami dengar dari tahun ke tahun, namun kenyataannya hingga sekarang jalan ini masih dalam kondisi rusak parah,” ujar Zaldi, salah seorang warga Desa Ranah Singkuang.
Kerusakan jalan ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian desa. Akses distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok menjadi terganggu akibat kondisi jalan yang berlubang dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Warga juga menyoroti para anggota dewan dan bupati-bupati sebelumnya yang sering kali hanya memberikan janji kosong selama masa kampanye, namun setelah terpilih justru melupakan aspirasi rakyat. Setiap kali pemilu tiba, masyarakat kerap mendengar janji perbaikan jalan, tetapi realisasinya tidak kunjung datang. Mereka merasa dikhianati oleh para pejabat yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana diketahui Desa Ranah Singkuang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Desa ini memiliki sejarah panjang dalam sektor pertanian dan perkebunan, dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian seperti padi, kelapa sawit, dan karet. Keberadaan desa ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dengan perkembangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Infrastruktur desa, termasuk jalan utama, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 3 menyebutkan bahwa jalan berfungsi sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pasal 24 mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan, termasuk pemeliharaan dan perbaikannya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah wajib memberikan pelayanan infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Dengan demikian, warga Desa Ranah Singkuang memiliki hak untuk menuntut perbaikan jalan yang telah rusak parah dan menghambat aktivitas mereka.
Juru Bicara Kaukus Global Transparansi (Kagotra), Alamsah, SH, MH, menegaskan bahwa kondisi jalan di Desa Ranah Singkuang mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.
“Jalan yang layak merupakan hak dasar masyarakat dan bagian dari pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dalam permasalahan ini, karena sudah ada dasar hukumnya, baik dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar Alamsah.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan advokasi dan menuntut kejelasan terhadap pemerintah daerah melalui berbagai jalur hukum maupun mekanisme pengaduan publik.
Masyarakat Desa Ranah Singkuang berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan ini. Mereka meminta agar janji perbaikan yang selama ini disampaikan dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat berharap ada tindakan nyata dari pemerintah. Jangan sampai kami terus-menerus menunggu tanpa kepastian,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai rencana perbaikan jalan di Desa Ranah Singkuang. Warga berharap aspirasi mereka segera mendapat perhatian demi kelancaran aktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. (rid)
