MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, kembali menjadi sorotan setelah para perangkat desa di daerahnya melakukan aksi mogok kerja. Mereka memprotes tunggakan gaji selama tujuh bulan—lima bulan dari tahun 2024 dan dua bulan di tahun 2025—yang hingga kini tak kunjung dibayarkan. Akibatnya, layanan administrasi desa lumpuh total di berbagai wilayah.
Di Desa Centai, Kecamatan Pulau Merbau, kondisi kantor desa nyaris kosong. Kepala Desa Muhammad Allatif mengungkapkan bahwa hanya dirinya yang masih masuk kantor, sementara seluruh staf sudah tak mau bekerja lagi.
"Saya tetap datang ke kantor karena masyarakat butuh pelayanan, tapi saya juga tak bisa memaksa staf untuk bertahan tanpa kepastian gaji," ujar Allatif, Rabu (26/3/2025).
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kepulauan Meranti mengungkapkan bahwa permasalahan ini terjadi hampir di seluruh desa. Menurutnya, tanggung jawab pencairan gaji perangkat desa ada di tangan pemerintah daerah, namun hingga kini tak ada solusi yang diberikan.
"Kami sudah berupaya meminta kepastian ke Pemkab, tapi jawaban mereka tidak jelas. Dana desa itu seharusnya sudah ada, Pemkab hanya tinggal menyalurkan saja. Ini bukan soal anggaran pusat, tapi kegagalan daerah dalam mengelola keuangan," tegasnya.
Di tengah kekacauan ini, Bupati Asmar justru mendapat sorotan tajam. Sebagai kepala daerah, ia dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah hingga berujung pada macetnya pembayaran gaji perangkat desa.
Mogok massal perangkat desa ini berdampak besar bagi masyarakat. Banyak warga yang kesulitan mengurus dokumen penting, seperti administrasi kependudukan dan perizinan. Situasi ini semakin memperburuk kondisi menjelang Idul Fitri, di mana banyak warga membutuhkan layanan administrasi.
Seorang warga Desa Centai mengungkapkan kekecewaannya. "Saya butuh surat keterangan usaha untuk keperluan bank, tapi kantor desa kosong. Bagaimana kami bisa mengurus keperluan mendesak kalau pemerintah desa saja tidak bisa bekerja?" ujarnya.
Masyarakat dan perangkat desa kini mendesak Bupati Asmar untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, bukan hanya pelayanan publik yang semakin kacau, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa semakin hilang.
"Kami hanya ingin kejelasan. Jika terus dibiarkan, ini bisa makin parah. Seharusnya Bupati bertanggung jawab, bukan membiarkan rakyat dan perangkat desa sengsara seperti ini," pungkas Allatif.
Saat ini, tekanan terhadap Bupati Asmar semakin besar. Jika masalah ini tak segera diselesaikan, bukan tak mungkin gelombang protes akan semakin meluas.
(juf)
