PEKANBARU – Kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2025 membawa dampak signifikan bagi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Melalui pergeseran dan efisiensi anggaran, Riau akhirnya berhasil keluar dari defisit anggaran yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Gubernur Riau melalui Wagubri SF Hariyanto menjelaskan bahwa salah satu langkah penyelamatan anggaran adalah dari penganggaran gaji PNS dan PPPK yang awalnya dialokasikan untuk satu tahun penuh, yakni Januari hingga Desember 2025. Namun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), pengangkatan CPNS baru akan dilakukan pada bulan Juni, sementara PPPK pada bulan Oktober 2025.
“Ini memberikan ruang fiskal yang cukup besar bagi kita. Dari anggaran gaji yang semula disiapkan untuk satu tahun penuh, kita bisa melakukan efisiensi atau saving anggaran hingga Rp 419 miliar. Ini menjadi salah satu faktor utama yang membantu kita menutup defisit,” ujar SF Hariyanto, Jumat (21/3/2025).
Selain dari penganggaran gaji PNS dan PPPK, Pemprov Riau juga telah melakukan berbagai langkah efisiensi lainnya, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas serta anggaran yang dinilai kurang efektif. Dari langkah ini, Pemprov berhasil menghemat Rp 386 miliar.
“Jika digabungkan dengan efisiensi gaji PNS dan PPPK, total saving anggaran kita mencapai hampir Rp 800 miliar. Ini yang akhirnya membantu kita keluar dari defisit,” tambahnya.
Terkait dengan tunda bayar yang sebelumnya sempat menjadi polemik, Wagubri memastikan bahwa masalah ini sudah diselesaikan melalui pergeseran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dengan langkah ini, tunda bayar sebesar Rp 916 miliar telah dituntaskan.
Sementara itu, untuk tunda salur ke kabupaten/kota, Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 550 miliar digunakan untuk menuntaskan tunda salur tahun 2024, sedangkan sisanya Rp 740 miliar akan digunakan untuk pembayaran kewajiban tahun 2025.
SF Hariyanto menegaskan bahwa dengan berbagai langkah yang telah diambil, kondisi keuangan Pemprov Riau kini berada dalam posisi yang lebih stabil. Ia juga meminta agar informasi yang disampaikan ke publik harus berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan kegaduhan.
“Jadi, dengan efisiensi dan pergeseran anggaran ini, kita bisa memastikan bahwa keuangan daerah dalam kondisi aman. Defisit yang sebenarnya hanya Rp 132 miliar kini sudah bisa ditutupi, dan kita bisa menjalankan program-program pembangunan tanpa kendala berarti,” pungkasnya. (rls)
