Pekanbaru, 1 Maret 2025 – Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam dan Jhony Charles, hari ini kembali ke Riau setelah mengikuti retret kepemimpinan di Magelang yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Sebelumnya, mereka secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat bersama dengan 961 kepala daerah lainnya yang akan menjabat di berbagai wilayah Indonesia.
Kepulangan keduanya ke Riau disambut berbagai elemen masyarakat, termasuk aksi pemasangan spanduk di beberapa titik strategis. Salah satu spanduk yang menarik perhatian terpasang di Jembatan Penyeberangan Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Spanduk itu bertuliskan:
"SELAMAT BERTUGAS KDH ROHIL, JANGAN LUPA!!! UU 53 THN 99 ROHIL IBUKOTANYA ADALAH UJUNG TANJUNG"
Spanduk ini diduga dipasang oleh kelompok aktivis menuliskan RIAU "Rohil Ibukotanya Adalah Ujung Tanjung" yang menegaskan bahwa ibu kota Rohil seharusnya tetap berada di Ujung Tanjung. Selain itu, terdapat tulisan "AMPRI" pada spanduk tersebut, namun hingga kini belum jelas apa makna atau kepanjangan dari kata tersebut.
Seiring dengan pelantikan H. Bistamam dan Jhony Charles sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil, isu mengenai pemindahan ibu kota kabupaten kembali mencuat. Rokan Hilir resmi dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Awalnya, Ujung Tanjung ditetapkan sebagai ibu kota karena sudah memiliki berbagai infrastruktur pemerintahan, seperti kantor Bupati, DPRD, Pengadilan, dan Polres.
Namun, saat Annas Maamun menjabat sebagai Bupati Rohil, ia memindahkan ibu kota ke Kampungnya Bagan Siapiapi. Keputusan ini menuai kontroversi karena meskipun Bagan Siapiapi memiliki nilai sejarah sebagai pusat perdagangan dan pernah menjadi kota penghasil ikan terbesar di dunia pada awal abad ke-20, Ujung Tanjung dinilai lebih siap dari segi infrastruktur pemerintahan.
Kelompok aktivis yang memasang spanduk tersebut menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota ini lebih bernuansa politis dibandingkan pertimbangan efisiensi pemerintahan. Mereka terus menyuarakan agar pemerintah daerah kembali mempertimbangkan pemindahan ibu kota ke Ujung Tanjung demi pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
Dengan dilantiknya H. Bistamam dan Jhony Charles sebagai pemimpin baru di Rohil, masyarakat berharap adanya evaluasi terhadap kebijakan strategis, termasuk persoalan ibu kota yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini.
