Pekanbaru, 25 Februari 2025 – Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi (TPK) pada pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2025, Polda Riau melalui Panit 1 Subdit Ekonomi Dit Intelkam, IPTU Shafwan dan tim, melakukan koordinasi dengan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau, Zulfahrianto, S.E alias Anto Sontang. Pertemuan berlangsung di kediaman Ketua APDESI Riau di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Senin (24/2) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Polda Riau dan APDESI Riau menegaskan komitmen bersama untuk mengawal penggunaan Dana Desa agar efektif, efisien, dan profesional dalam mendukung program pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua APDESI Riau, Zulfahrianto, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa di Riau agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan pembangunan desa.
"Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Provinsi Riau agar dapat memaksimalkan pembangunan desa melalui anggaran yang telah diberikan secara efektif, efisien, dan profesional guna mendukung program pemerintah dari pusat hingga daerah," ujar Zulfahrianto.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan Dana Desa diawasi oleh berbagai elemen penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga audit seperti BPK dan inspektorat daerah. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan tidak ada celah bagi penyalahgunaan anggaran desa.
"Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Polda Riau yang telah bermitra bersama APDESI Provinsi Riau untuk membangun pemerintahan desa yang bersih dari KKN. Dengan sinergi ini, kita harapkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan dengan aman dan lancar," tambahnya.
Polda Riau melalui Dit Intelkam menyatakan akan terus memantau dan memberikan pendampingan kepada para kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa. Harapannya, sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintahan desa dapat mencegah praktik korupsi serta memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. (rls)
