Pekanbaru – Ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau, Eko Wibowo atau yang dikenal sebagai Ekowi, meminta pemerintah daerah di Riau untuk tidak mengambil kebijakan merumahkan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer. Ia menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya akan memperburuk kondisi pendidikan di daerah.
"Kami meminta Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak melakukan PHK terhadap guru dan tendik honorer. Jika ini terjadi, akan ada kekurangan tenaga pendidik yang berdampak pada terganggunya sistem pembelajaran di sekolah," ujar Ekowi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tendik SNWI Provinsi Riau.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 2025 akan banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis, termasuk membuka peluang lebih besar bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan selanjutnya menjadi PNS.
"Kami berharap Gubernur, walikota, dan bupati se-Riau mempertimbangkan dampak kebijakan ini. Jangan sampai pendidikan di daerah justru terganggu karena kekurangan tenaga pengajar," tambahnya.
Selain itu, Ekowi juga menyinggung nasib tenaga honorer kategori R3 yang hingga kini masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta BKN. Ia berharap tenaga honorer kategori R2 dan R3 bisa mendapatkan kepastian status sebagai ASN PPPK secara penuh pada 2025.
"Kami percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap nasib para guru. Mereka adalah ujung tombak dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045," tutupnya.
