Pekanbaru, RiauTerbit.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau Menggugat (ARRM) menggelar aksi protes di depan Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (23/1/2025). Massa yang sebagian besar terdiri dari petani Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSA-M) dan mahasiswa Kampar ini menyuarakan keberatan atas gugatan senilai Rp 140 miliar yang diajukan oleh PTPN IV Regional 3 Riau.
Gugatan tersebut terkait dengan kredit dana talangan pembangunan kebun sawit seluas 1.650 hektare yang berada di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar. Menurut perwakilan petani, kebun yang selama ini dikelola oleh PTPN V, yang kini beralih menjadi PTPN IV Regional 3, tidak menghasilkan keuntungan sehingga utang semakin menumpuk.
“Ini jelas sangat memberatkan petani. Kami datang ke sini meminta DPRD Riau memperjuangkan keadilan bagi kami,” ujar Koordinator Aksi, Edy Kurniawan, dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk besar berisi tuntutan mereka serta poster bertuliskan kritik terhadap manajemen PTPN IV. Mereka juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada perwakilan DPRD Riau yang menemui massa.
Enam Tuntutan Petani dan Mahasiswa
Massa menyampaikan enam tuntutan utama kepada DPRD Riau:
1. DPRD Riau diminta membantu menyelesaikan gugatan PTPN IV Regional 3 terhadap petani KOPPSA-M.
2. Memanggil PTPN IV untuk memberikan klarifikasi atas kegagalan pembangunan kebun sawit.
3. Merekomendasikan audit terhadap PTPN IV Regional 3 oleh BPK-RI.
4. Mengunjungi kebun KOPPSA-M guna memastikan kondisi lapangan yang sebenarnya.
5. Mendesak transparansi PTPN IV terkait utang petani akibat buruknya manajemen.
6. Menghapuskan utang petani KOPPSA-M yang dianggap muncul akibat kegagalan pengelolaan kebun oleh PTPN IV.
Perwakilan DPRD Riau, Budiman Lubis (Gerindra) dan Parisman Ihwan (Golkar), menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Sementara itu, pihak PTPN IV Regional 3 Riau belum memberikan pernyataan terkait aksi ini.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Petani berharap DPRD Riau dapat segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. (juf)
