RIAUTERBIT.COM– Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Riau yang akan digelar pada 15 Januari 2025, suhu politik internal partai mulai memanas. Nama-nama besar terus bermunculan dalam bursa pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Riau. Di tengah dinamika tersebut, Helmi Jazid, seorang senior partai, mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Golkar Riau harus berhati-hati dalam mencari pemimpin. Setidaknya, calon ketua memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Golkar. Ini penting untuk menjaga marwah partai,” ujar Helmi dalam pernyataannya, Jumat (3/1).
Menurutnya, soliditas partai akan diuji dalam Musda kali ini. Ia menegaskan bahwa pemimpin Golkar tidak hanya dituntut memiliki popularitas, tetapi juga harus berpengalaman dan loyal terhadap perjuangan partai.
Helmi menekankan bahwa AD/ART Golkar adalah pedoman yang harus dijunjung tinggi dalam proses pemilihan ketua. Kriteria seperti kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar, pengalaman sebagai pengurus DPD II atau DPD I, dan komitmen terhadap partai, menurutnya, adalah syarat yang tidak bisa ditawar.
“Kepemimpinan di Golkar bukan hanya soal jabatan publik, tapi juga kemampuan untuk menjaga soliditas internal partai dan mengarahkan Golkar ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh kader agar tidak menjadikan Musda sebagai ajang perebutan kekuasaan semata, tetapi lebih sebagai momentum konsolidasi demi masa depan partai.
“Jangan sampai perbedaan pandangan selama Musda merusak persatuan partai. Golkar Riau harus tetap bersatu untuk menghadapi tantangan politik ke depan,” pungkasnya.
Musda Golkar Riau tahun ini diperkirakan akan berlangsung sengit. Nama-nama besar seperti Parisman Ihwan, Wakil Ketua DPRD Riau; SF Hariyanto, Wakil Gubernur Riau terpilih; dan Karmila Sari, anggota DPR RI, telah mencuat ke permukaan sebagai calon kuat.
Namun, pencalonan SF Hariyanto menjadi sorotan karena dinilai belum memenuhi syarat sesuai AD/ART Golkar. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Riau, Ikhsan, secara tegas menyatakan bahwa calon ketua harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) partai.
“Setiap calon harus memiliki KTA Golkar dan pengalaman sebagai pengurus di DPD II atau DPD I. Ini bukan aturan yang bisa dilanggar. Tanpa itu, calon tidak bisa maju,” kata Ikhsan.
Ikhsan membandingkan posisi SF Hariyanto dengan Syamsuar, Ketua Golkar Riau saat ini. Syamsuar, meskipun mendapatkan dukungan dari partai lain saat maju dalam Pilkada, tetap memenuhi syarat sebagai kader Golkar karena memiliki KTA dan pernah menjabat Ketua DPD II Golkar Siak.
Kemunculan SF Hariyanto dalam bursa calon ketua memicu perdebatan di kalangan kader. Beberapa pihak mendukungnya dengan alasan strategis untuk memperkuat hubungan antara partai dan pemerintahan. Namun, banyak juga yang menolak, menganggap Musda Golkar seharusnya menjadi forum internal untuk kader partai, bukan pihak luar.
“Musda adalah ajang untuk kader-kader terbaik Golkar, bukan untuk orang yang hanya punya jabatan publik tanpa rekam jejak loyalitas di partai,” tambah Ikhsan.
Sementara itu, Parisman Ihwan dan Karmila Sari dianggap lebih memenuhi syarat. Parisman, yang menjabat Wakil Ketua DPRD Riau, telah menunjukkan kiprah panjang di partai. Karmila Sari, sebagai anggota DPR RI, juga memiliki latar belakang kaderisasi yang kuat.
Menurut pengamat politik lokal, Musda ini bukan hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi juga menentukan arah Golkar Riau ke depan.
“Ketua DPD memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan partai, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hasil Musda ini akan berdampak pada peta politik di Riau, terutama menjelang Pemilu 2024,” ujar pengamat tersebut.
Dengan berbagai isu strategis yang melingkupi, Musda Golkar Riau berpotensi menjadi arena pertarungan politik yang sengit. Namun, di tengah persaingan tersebut, Helmi Jazid kembali mengingatkan bahwa Golkar harus tetap solid dan berpegang pada prinsip organisasi.
“Musda ini harus menjadi ajang konsolidasi, bukan konflik. Mari kita jaga marwah partai dan pilih pemimpin yang mampu membawa Golkar Riau ke arah yang lebih baik,” tutup Helmi. (Yb)
