RIAUTERBIT.COM--Kampar, 3 Januari 2025 – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di UPT Laboratorium Pengujian Dinas PUPR Kampar semakin meluas. Setelah pernyataan tegas Pj Bupati Kampar, Hambali, SE, MH, yang meminta Kepala UPT Laboratorium Vivi Eka Yanti, ST, mundur dari jabatannya, muncul informasi baru dari kalangan kontraktor.
Seorang kontraktor dengan inisial MIA mengungkap bahwa kemarahan Pj Bupati tidak lepas dari adanya dugaan pungli pada proyek-proyek milik salah satu kontraktor terkenal, Zaini.
“Delapan paket hotmix milik Zaini juga menjadi sasaran pungli pihak labor. Dua paket dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan enam paket dari anggaran reguler,” ujar MIA kepada Liputan Riau Terbit.
ASN yang Jadi Kontraktor di Kampar
Informasi terbaru yang berkembang di Kampar menyebutkan bahwa Zaini, yang disebut-sebut terlibat dalam beberapa proyek di Kampar, merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Pekanbaru. Namun, yang mengejutkan adalah fakta bahwa Zaini tidak pernah hadir di kantor, sehingga mendapat julukan "makan gaji buta."
Zaini kini terlibat langsung dalam sejumlah pengerjaan proyek di Kampar, dengan faktor kedekatannya yang kuat dengan Pj Bupati Kampar, Hambali. Keberadaannya dalam dunia kontraktor Kampar diduga sebagai akibat dari hubungan dekat tersebut, yang memberi kesempatan pada Zaini untuk mendapatkan proyek besar di wilayah ini.
Setoran PAD atau Pungli?
MIA membantah bahwa pungli tersebut benar-benar terjadi. Menurutnya, pihak labor selama ini menyetor dana ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar.
“Terkait pungli, itu tidak benar adanya. Setahu kami, pihak labor menyetor dana ke PAD Kampar. Kalau ditelusuri lebih jauh, ini sudah berjalan lama, dan setahu kami, dana tersebut adalah setoran PAD,” katanya.
MIA juga mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal.
“Kalau mau diusut, tentu banyak yang terlibat, termasuk setoran dari pihak labor ke Kadis PU. Tapi kami sudah koordinasi dengan Tipikor, dan mereka bilang ini tidak masalah. Kami tutup mata saja, karena labor memang tidak punya anggaran,” tambahnya.
Pernyataan ini semakin memanaskan situasi. Anggota DPRD Kampar mendesak Pemda untuk segera memberikan klarifikasi terkait penggunaan dana dan setoran PAD yang berasal dari UPT Laboratorium.
“Jika benar bahwa dana tersebut merupakan setoran PAD, maka Pemda harus transparan. Jika tidak, maka ini adalah pelanggaran serius yang harus diusut,” ujar salah seorang anggota DPRD Kampar.
Pj Bupati Hambali sendiri telah memerintahkan Inspektorat untuk menyelidiki dugaan pungli ini. Ia juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti bersalah.
Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal, menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Kelalaian dalam pengelolaan anggaran operasional laboratorium dinilai sebagai akar masalah.
“Pak Afdal harus bertanggung jawab. Laboratorium ini ujung tombak pengawasan mutu pembangunan. Jika tidak ada anggaran, itu berarti kelalaian dari kepala dinas,” kata Roni Anwar, seorang mahasiswa asal Kampar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kampar, Jackson Apriyanto Pandiangan, menyatakan pihaknya siap menyelidiki kasus ini jika ada laporan resmi.
“Kami belum menerima laporan resmi dari masyarakat maupun Pj Bupati. Namun, jika ada laporan, kami akan segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Dugaan pungli ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan keuangan daerah. UPT Laboratorium yang seharusnya menjadi ujung tombak kualitas pembangunan justru terjebak dalam permasalahan anggaran yang berlarut-larut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala UPT Laboratorium Vivi Eka Yanti dan Kadis PU Afdal belum memberikan pernyataan resmi. Liputan Riau Terbit akan terus mengawal kasus ini untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. (HR)
