PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Peduli UMKM Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mempublikasikan nama-nama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima bantuan dana Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Permintaan ini dilontarkan oleh Dimas, perwakilan aliansi tersebut, yang menduga adanya indikasi kecurangan dalam penyaluran dana kepada 11.000 pelaku usaha.
“Kami mendesak Pemko Pekanbaru untuk transparan. Jangan sampai ada kongkalikong dalam proses penyaluran ini. Informasi yang kami dapat, ada dugaan UMKM fiktif atau UMKM dadakan yang dibuat hanya untuk mencairkan dana bantuan,” ujar Dimas, Jumat (27/12/2024).
Mahasiswa juga meminta DPRD Pekanbaru untuk memanggil pihak terkait dan menjalankan fungsi pengawasan.
“DPRD harus melakukan uji petik untuk memastikan lokasi dan keberadaan UMKM yang diklaim oleh Pemko. Hal ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Dimas.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Candra, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2024, sebanyak 11.000 pelaku UMKM telah menerima pinjaman Kurda melalui BPR Pekanbaru dari target 19.000 pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi pencapaian ini dan akan terus memberikan dorongan kepada pelaku UMKM untuk berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah,” ujar Zarman.
Namun, desakan mahasiswa ini menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut. DPRD Pekanbaru diharapkan dapat bertindak proaktif untuk memastikan transparansi dan integritas dalam program ini. (HR)
.jpg)