RIAUTERBIT.COM- Ramai-ramai pengungkapan ijazah palsu sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden harus membuat sebuah gerakan nasional untuk memerangi ijazah palsu.
Pandangan ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam pada wartawan di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurutnya, gerakan nasional ini harus diawali oleh Presiden. Misalnya membuktikan apakah berijazah asli atau palsu.
Gerakan itu kemudian diikuti oleh para pejabat lain hingga para pegawai negeri. Dengan pembuktian itu akan terlihat jelas, sehingga pengunaan ijasah palsu tak lagi dipergunakan.
"Gerakan itu bisa dimulai dengan membuktikan ijazah milik Presiden apakah asli dan tidak palsu. Lalu pembuktian itu juga harus diikuti Wakil Presiden, Menteri-Menteri, juga anggota DPR, dan pejabat lain," ujar
Dengan begitu, siapapun yang akan menjadi pejabat negara akan terlihat pendidikan terakhirnya dengan menilik ijazah. Sehingga, pengunaan ijazah bisa dikroscek keasliannya.
Di Kampar misalnya sejumlah kader partai mulai"mengungkapkan ijaza palsu" hal ini muncul dari suara-suara miring antara sesama rekan satu partai.
" Tungggu dulu nama saya jangan di ekspose, karena tim kita lagi bekerja" katanya.
Ditanyakan kepadanya siapa saja Tim yang ia maksud , ia masih merahasiakan. (TIM)
Tim Pencari Fakta Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Kampar Lagi Bekerja
Kantor Redaksi
Senin, 12 Oktober 2015 - 12:24:45 WIB
Presiden Jokowi
Pilihan Redaksi
IndexCegah Karhutla di Lahan Gambut, Wabup Meranti Perintahkan Konsolidasi Berjenjang hingga Desa
Hari Jadi ke-69 Riau, Wabup Meranti Tekankan Penguatan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan
Hadiri HUT ke-69 Riau, Bupati Asmar Tekankan Kolaborasi dan Pemerataan Pembangunan
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Fraksi PKB Inisiasi Ranperda Perlindungan Data Pribadi, Bapemperda DPRD Kampar Mulai Bahas Naskah Akademik
Rabu, 05 Agustus 2026 - 14:00:00 Wib Politik
Wakil Ketua DPR RI Ajak DPRD Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat
Sabtu, 27 Juni 2026 - 22:34:18 Wib Politik
Bobi Kurniawan Turun Langsung Serap Aspirasi Warga dalam Reses DPRD Bengkalis 2026
Selasa, 10 Februari 2026 - 14:00:00 Wib Politik
GEMPA Layangkan Surat ke DPRD Dumai, Relokasi PKL di Nilai Kebijakan Ugal-ugalan Walikota
Rabu, 04 Februari 2026 - 17:05:59 Wib Politik

