Suhardiman Ambi dekat dengan rakyat dan peduli P3K Kuansing, Ekowi minta DPRD sahkan APBDP

Suhardiman Ambi dekat dengan rakyat dan peduli P3K Kuansing, Ekowi minta DPRD sahkan APBDP
Bung Ekowi Dukung Kebijakan Suhardiman Ambi

Teluk Kuantan – Persoalan SK PPPK Guru di Kabupaten Kuansing terus bergulir. Pemkab Kuansing  di puji karena turut berjuang dan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut hingga mendapat banyak dukungan.

Wakil ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, Eko Wibowo S.Pd.I sangat mendukung Pemda Kuansing dibawah kepemimpinan Plt Bupati Kuansing yang peduli  terhadap SK PPPK. Khusus Tenaga Guru di Kuansing.

“Kami mendukung Pemda Kuansing, dalam hal ini Bapak Plt Bupati Kuansing untuk sesegera mungkin keluarkan SK PPPK bagi tenaga guru di Kuansing, jangan sampai persoalan ini berlarut larut, kami yakin akan ada solusi dari Pemda Kuansing sebagai eksekutif, Suhardiman adalah sosok yang baik tidak akan pernah menzholim guru,” kata pria yang kerap disapa Ekowi, Minggu (3/7/2022).

Menurutnya, sesuatu yang miris dengan peristiwa terjadi kepada Guru PPPK di Kuansing. Yang mana para Guru ini sudah lulus, tapi belum juga mendapatkan SK karena anggaran tidak masuk dalam APBD 2022, guru akan berjuang bersama Pemkab Kuansing. Agar dewan juga jangan terkesan lepas dari tanggungjawabnya.

“Melihat kekecewaan kawan-kawan guru mis komunikasi terhadap Pemda itu suatu reaksi yang sangat wajar, begitu juga disaat mereka mengadu ke DPRD, tentu mereka mengadu ke wakil rakyat mereka, sah-sah saja. Jadi bagaimanapun tuntutan para guru terhadap SK.PPPK, secepatnya SK harus sudah diberikan kepada guru, sehingga tahap selanjutnya bisa di anggarkan di APBDP oleh DPRD Kuansing,” ujar tokoh muda yang konsisten menyuarakan perjuangan Guru di Riau.

Terakhir Ekowi mengatakan mendukung Pemkab berjuang anggaran dan segera menerbitkan SK, karena kewenangan mengeluarkan SK itu ada di Eksekutif. Ada di Pemkab Kuansing. 

“Kami.yakin Pemkab Kuansing tidak akan pernah menghindar dari tanggung jawab, solusinya duduk bersama, selesaikan masalah, karena apapun persoalan terkait SK PPPK ini harus didudukan bersama pihak Eksekutif dan Legeslatif jangan sampai persoalan SK PPPK semakin tak jelas, para pemegang kewenangan melempar kesalahan,” sarannya mengakhiri.

Diketahui, sejumlah daerah di Riau sudah menyalurkan SK P3K. Seperti di lingkungan Pemprov Riau, lingkup Pekanbaru, Inhil, Rohil, dan daerah lainnya. Dan Kuansing adalah daerah yang belum menyerahkan SK P3K hingga sekarang karena dipersulit anggaran di DPRD Kuansing.(rls)

Berita Lainnya

Index