Bangkinang, (Riauterbit.com) - Pemerintah Provinsi Riau belum mengesahkan usulan Rancangan APBD Perubahan 2015. Padahal, rancangan itu telah disahkan DPRD Kampar sejak awal Juli 2015 lalu.
Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri yang ditanyai soal itu mengaku tidak tahu terlalu jauh penyebab lamanya Perubahan APBD disahkan. Namun ia menyebutkan, ada beberapa kegiatan yang disorot Pemprov Riau.
"Ya, seperti hibah dan beberapa kegiatan lainnya," kata Fikri, Kamis (3/9/2015).
Sebelumnya dikabarkan Pemprov Riau menolak usulan proyek pengadaan Sapi. Hal itu dibenarkannya. "Berdasarkan hasil evaluasi, memang tidak bisa," ungkapnya.
Fikri menyebutkan, dirinya bahkan memiliki salinan surat dari Gubernur Riau tentang hasil evaluasi tersebut. Ia terlebih dahulu akan mempelajari surat itu sebelum memberi keterangan.
Seperti diketahui, Pemkab Kampar mengusulkan Rp25 miliar dalam Perubahan APBD 2015 untuk pengadaan hewan ternak Sapi melalui Dinas Peternakan. Padahal pada APBD Murni, anggaran untuk pengadaan Sapi telah dialokasikan sebesar Rp24 miliar lebih.
Sapi itu untuk menyukseskan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) yang kini sedang digencarkan Bupati Jefry Noer. (TP/JUf)
Perang Terbuka Dimulai, Ketua DPRD Kampar Sebut Pengadaan Sapi Jefry Noer Cacat Hukum
Kantor Redaksi
Kamis, 03 September 2015 - 14:50:21 WIB
Jefry Noer dan Fikri
Pilihan Redaksi
IndexCegah Karhutla di Lahan Gambut, Wabup Meranti Perintahkan Konsolidasi Berjenjang hingga Desa
Hari Jadi ke-69 Riau, Wabup Meranti Tekankan Penguatan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan
Hadiri HUT ke-69 Riau, Bupati Asmar Tekankan Kolaborasi dan Pemerataan Pembangunan
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Fraksi PKB Inisiasi Ranperda Perlindungan Data Pribadi, Bapemperda DPRD Kampar Mulai Bahas Naskah Akademik
Rabu, 05 Agustus 2026 - 14:00:00 Wib Politik
Wakil Ketua DPR RI Ajak DPRD Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat
Sabtu, 27 Juni 2026 - 22:34:18 Wib Politik
Bobi Kurniawan Turun Langsung Serap Aspirasi Warga dalam Reses DPRD Bengkalis 2026
Selasa, 10 Februari 2026 - 14:00:00 Wib Politik
GEMPA Layangkan Surat ke DPRD Dumai, Relokasi PKL di Nilai Kebijakan Ugal-ugalan Walikota
Rabu, 04 Februari 2026 - 17:05:59 Wib Politik

