JAKARTA- Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mengkritik rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ingin membangun kantor baru senilai Rp 21 miliar di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
DPD dinilai latah menyikapi rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan permintaan dana aspirasi daerah pemilihan DPR dengan total Rp 11,2 triliun per tahun.
"Batalkan pembangunan Gedung DPD di daerah, selain pemborosan dan upaya merampok uang negara secara sistematis, lebih baik DPD memperbaiki kapasitas dan kewenangan dalam hal Legislasi dan Penganggaran APBN," kata aktivis FITRA, Yenny Sucipto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/6/15).
Yenny menilai, rencana pembangunan Gedung DPD ini tidak transparan. Menurut catatan FITRA, pada 2011 lalu DPD juga sempat merencanakan pembangunan gedung. Saat itu DPD menganggarkan Rp 300 miliar untuk setiap pembangunan gedung. Namun, rencana itu akhirnya batal karena mendapat penolakan keras publik.
"Tiba-tiba dibangun saja, padahal tahun 2011 sudah dibatalkan sendiri oleh DPD karena desakan masyarakat," ujarnya.
Yenny juga melihat angka Rp 21 miliar yang diusulkan DPD masih terlalu tinggi untuk pembangunan gedung. Dia khawatir ada potensi*mark up* dan penyelewengan proyek. Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi proyek ini.
"Dalam catatan FITRA, misalnya untuk membangun gedung di DKI Jakarta, hanya butuh Rp 9 miliar saja sesuain dengan aturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007, tidak sampai Rp 21 miliar. Sehingga potensi *mark up*pembangunan gedung DPD di daerah mencapai 50 persen atau sekitar Rp 350 miliar," ungkapnya.
Daripada sibuk mengurus pembangunan gedung baru, lanjut Yenny, akan lebih baik jika DPD fokus saja kepada pekerjaan utamanya.
"DPD masih lemah dalam kinerja dan tidak produktif selama 13 tahun ini," kata Yenny.(rtc/arif)
Fitra Sebut Proyek Gedung DPD Rp 21 Miliar Upaya Merampok Uang Rakyat
