Pekanbaru-(riauterbit.com) - Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Riau-Kepulauan Riau menandatangani pakta integritas dan surat komitmen pencapaian target bisnis untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di Kota Pekanbaru, Senin.
Penandatanganan pakta integritas tersebut dilangsungkan di Kantor Gubernur Riau, Senin, yang turut disaksikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau Mahdi Muhammad, dan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau Nurdin Subandi.
"Kami siap tandatangani ini dan harap dukungan dari semua pihak," kata Direktur Utama Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) Irvandi Gustari, saat penandatanganan di kantor Gubernur Riau.
Ia mengatakan penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran direksi BRK yang baru dilantik di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Menurut dia, penandatanganan pakta integritas juga diberlakukan seluruhnya kepada pejabat internal.
Jajaran Direksi BRK, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Pemprov Riau, pada tahun ini juga siap untuk mencapai target bisnis diantaranya untuk mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp17,8 triliun atau naik sekitar Rp2 triliun dibandingkan tahun 2014.
"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab secara profesional," katanya.
Jajaran direksi lainnya yang menandatangani pakta integritas antara lain Direktur Kredit dan Syariah Afrial Abdullah, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi, Direktur Operasional Wan Marwan, dan Direktur Dana dan Jasa Nizam. Selain itu, Komisaris Utama BRK Mambang Mit juga menandatangani pakta integritas itu.
Kepala Perwakilan OJK Riau Nurdin Subandi berharap agar jajaran direksi BRK yang baru dilantik bisa mewujudkan atau kepemimpinan yang profesional, bersih dan memegang akuntabilitas (good and clean governance/GCG). Direksi BRK juga dituntut untuk tetap independen, kuat dalam pelaksanaan audit internal untuk menekan "internal fraud", dan secara rutin melaporkan perkembangan kinerja kepada OJK tiap triwulan.
"Prinsip GCG perlu dilaksanakan karena resiko manajemen BRK dari internal dan eksternal makin banyak dan kompleks, apalagi bagi bank pembangunan daerah yang memiliki pemegang saham tersebar di beberapa pemerintah daerah," katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap agar BRK bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau di masa kepemimpinan direksi yang baru. Dengan aset BRK yang terkumpul kini mencapai Rp25 triliun, lanjutnya, seharusnya bank pembangunan daerah itu bisa menjadi "kiblat" bagi perbankan di daerah.
"Seharusnya BRK menjadi tuan rumah di Riau ini, kalau bisa bank yang masuk ke Riau harus berkiblat ke BRK," ujarnya.
