Tergusurnya Pribumi Pemilik Lahan, Perkuat Masyarakat Adat Melalui Advokasi Legalitas

RIAUTERBIT.COM-Menurut pakar lingkungan DR Elviriadi MSi, persoalan lingkungan hidup dan hutan di Provinsi Riau, tak terlepas dari tergusurnya pribumi pemilik lahan di daerah. Ditambah program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) 9 juta hektar nya pemerintah tidak memiliki orientasi jelas.

"Sejak masih aktif Bang Tabrani, isu utama kemiskinan dan kehancuran ekologis di Riau berawal dari tergusurnya Sakai, Akit, dan Talang Mamak," kata Elviriadi saat berbincang-bincang dengan wartawan, Kamis (11/5/2017).

Disampaikan Elviriadi juga, kemarin ada pertemuan dengan Pengurus Pusat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (PP AMAN) di pekanbaru. Arahnya memperkuat status hukum lahan masyarakat adat. Hal itu dianggap sangat wajar karena program TORA nya pemerintah tak memiliki orientasi jelas. Dosen Fapertapet UIN Suska ini pun melihat persepsi Menko Ekonomi Darmin dan Men-ATR BPN terhadap reforma agraria hanya sebatas bagi bagi tanah. Padahal substansi reforma agraria itu pada regulasi UU dan haluan ekonomi nasional.

"Pro Kapitalis bin investor atau masyarakat adat bin lingkungan hidup," kata Elv.

Kata Elv lagi, yang mendesak sekarang ini, advokat-advokat rakyat segera turun ke bawah. Gugat dan bantu konflik agraria tak berimbang yang menimpa masyarakat adat. Kuncinya di legalitas lahan, masyarakat adat dan penduduk pribumi harus memulihkan hak-hak tanah mereka.

Seharusnya, tambah anak watan Kepulauan Meranti itu lagi, program 9 juta hektar Jokowi dengan istilah mendadak TORA itu menyelesaikan konflik lahan di Indonesia, menjadi prioritas utama. Kalau pemerintah serius, mediasi konflik agraria dengan mengembalikan tanah rakyat ke rakyat, bisa mencapai puluhan juta hektar.

"Dengan kembali redistribusi lahan ke rakyat, ekosistem alam Insya Allah akan cepat pulih, ekonomi pedesaan menggeliat dan negara maju. Karena masyarakat adat tau cara kelola alam dengan bijak, tidak eksploitatif," ungkap pakar lingkungan hidup lulusan UKUM Malaysia itu

"Saya kira ini momentum penting bagi pemulihan ekosistem. Ada arus dari atas, program TORA, dan ada tuntutan deras dari bawah, dari rakyat itu sendiri. Tinggal dikonvergensikan, pemerintah harus pilih dan bersatu dengan rakyat yang terbukti bisa melestarikan alam. Kalau orientasinya masih materialis, Program Menteri ATR dan Menteri Ekonomi itu hanya lip service saja lah," tandas pria tambun yang kritis itu mengakhiri bincang-bincang dengan media.(gr)