RIAUTERBIT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas tersangka dugaan suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2014 dan RAPBD Provinsi Riau 2015 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Senin (17/10).
Panitera muda Pengadilan Tipikor Pekanbaru Denni Sembiring di Pekanbaru mengatakan, pelimpahan itu langsung dilakukan oleh jaksa KPK dengan berkas yang sama.
"Keduanya dalam satu berkas. Terdakwa satu itu Johar Firdaus dan terdakwa dua Suparman," kata Denni.
Setelah pelimpahan itu, untuk selanjutnya pengadilan akan menyusun majelis hakim dan waktu jalannya persidangan.
Terkait jalannya persidangan yang berpotensi menarik perhatian masyarakat, jaksa KPK, Tri Anggoro mengatakan sepenuhnya menyerahkan ke pengadilan untuk proses pengamanan.
Terang saja hal itu patut diantisipasi mengingat Suparman merupakan bupati terpilih Rokan Hulu periode 2016-2021 dan memiliki massa yang cukup banyak.
Hal itu bisa dilihat saat KPK memindah penahanan Suparman dan Johar Firdaus ke Rutan Klas IIB Pekanbaru pekan lalu. Saat itu ribuan masyarakat Rokan Hulu memenuhi jalan menuju dan area luar pagar Rutan yang juga dikenal sebagai Rutan Sialang Bungkuk itu.
Sebelum terpilih sebagai kepala daerah, Suparman menjabat sebagai Ketua DPRD Riau 2014-2019, namun politisi Golkar itu mundur dari jabatan tersebut karena mengikuti pemilihan kepala daerah Rokan Hulu pada 9 Desember 2015 dan memenangkan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Saat ini Suparman merupakan bupati non aktif di Rokan Hulu akibat kasus yang menjeratnya tersebut.
Sementara itu Johar Firdaus merupakan Ketua DPRD Riau 2009-2014. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut pada April 2016.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang melibatkan Gubernur Riau sebelumnya, Annas Maamun dan anggota DPRD Riau 2009-2014 Ahmad Kirjauhari.
Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ant)
Kasus Suap Pengesahan APBD Riau Dilimpahkan Ke Tipikor Pekanbaru, Ini Penjalasannya
Kantor Redaksi
Senin, 17 Oktober 2016 - 09:28:18 WIB
Pilihan Redaksi
IndexDOB Kabupaten Pekanbaru Barat, Khairul Azwar : solusi pemerataan pembangunan
HUT ke-77, PWI Riau Target 77 Kantong Darah Wartawan
Personel Pos Kout Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS Karya Bakti di Desa Pulau Gadang
KNPI Riau Solid Bersama IPK, Sukseskan Kongres ke-XVI di Jakarta
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Hukrim
Perjuangan H. Sugijono Selama 20 Tahun Membuahkan Hasil, Tanah Miliknya Berhasil Dieksekusi
Jumat, 15 Desember 2023 - 22:29:57 Wib Hukrim
Lakukan Penyitaan Tanpa Sprin Sita dan Berita Acara Sita, Polda Sumbar Digugat
Jumat, 08 Desember 2023 - 17:20:46 Wib Hukrim
Pemprov Riau Diam, Pemilik Tanah Bersama Pengacara Pasang Plang di Atas Tanah
Ahad, 01 Oktober 2023 - 18:03:16 Wib Hukrim
Ketua LBH Somasi Riau Apresiasi Kegiatan Dewan Pers di Pekanbaru
Rabu, 06 September 2023 - 08:51:54 Wib Hukrim