RIAUTERBIT.COM - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-29 di Pekanbaru telah usai, kini HMI telah memiliki ketua umum yang baru. Sebelumnya, kongres HMI yang telah diselenggarakan di kota Pekanbaru menuai protes dari berbagai kalangan, sebab, kongres tersebut mendapat kucuran anggaran APBD dari pemerintah Provinsi Riau yang merupakan uang masyarakat Riau. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Provinsi Riau melalui Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengucurkan anggaran sebanyak Rp3 (tiga) Milyar untuk kongres HMI ke-29 di Pekanbaru.
Seperti dikutip dari Tempo.Co, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau ketika itu memprotes keras, Fitra Riau mengatakan pengalokasian anggaran Rp3 Milyar untuk kongres HMI di Pekanbaru tidak sebanding dengan dengan alokasi anggaran penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang hanya Rp1,4 Milyar.
Fitra menilai, pengucuran uang rakyat sebesar Rp3 milyar hanya untuk penyelenggaraan sebuah kongres organisasi kemahasiswaan adalah hal yang mencurigakan. Apalagi dana sebesar itu diberikan di tengah minimnya alokasi dana bagi pelayanan masyarakat. Masyarakat Riau hingga kini masih menjerit akibat pelayanan umum masih sangat kurang baik, baik dari infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Menurut dia, akan jauh lebih baik jika dana itu dialokasikan untuk perbaikan sekolah, kesehatan warga, atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Belakangan, Badko HMI Riau-Kepri mulai dipertanyakan soal Transparansi Penggunaan anggaran dana kongresnya. Kalangan Aktivis yang tergabung dalam Forum Muda Insan Cita yang dikoordinatori Rahmadsyah meminta anggaran kongres HMI tersebut harus di audit, menyusul banyak isu-isu dan kabar miring terhadap penggunaan anggaran Kongres HMI.
“Hal ini menyusul banyaknya isu serta kabar yang tidak enak terkait penggunaan dana kongres HMI, pada dasarnya dana yang digunakan adalah dana umat atau dananya masyarakat khususnya APBD Riau Rp3 Milyar yang digunakan, karena HMI adalah organisasi yang bergerak secara swadaya bukan lembaga profit, jadi ini adalah dana bersama” tuturnya.
Saat dikonfirmasi soal transparansi Penggunaan anggaran kongres, Munawir selaku ketua umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau-Kepulauan Riau menyatakan siap untuk diaudit dan bertanggung jawab terhadap anggaran yang digunakan dalam Kongres HMI. Bahkan, Munawir mengatakan untuk transaparansi anggaran kongres, sampai kepada seribu rupiah juga harus disiapkan kwitansinya.
“Insyaallah kita akan transparan, ini laporan kan sudah selesai 80%, ini hampir selesai, sekarang sisa saldo tinggal Rp200 ribu di rekening, kalau untuk transparansi anggaran, seribu rupiah pun harus ada kwitansinya” ujar pemuda berdarah Bugis ini. Minggu, 3/1/2016.
Ditambahkan Munawir, penggunaan anggaran telah mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
“Kita Insya Allah menggunakan anggaran telah mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD”, ungkap pemuda yang menambahkan kata 'Mattareng' pada akhiran namanya ini.
Sebagaimana diketahui, semula anggaran Kongres HMI diajukan Panitia Kongres sebanyak 5 (lima) Milyar, namun, DPRD Riau hanya menyetujui 3 (tiga) Milyar. Kongres yang berjalan hanya lebih kurang 12 hari tersebut diselenggarakan menggunakan dana pinjaman atau dana talangan. Anggaran Rp3 Milyar dari Pemprov Riau untuk Kongres HMI sendiri telah dicairkan di akhir tahun pada tanggal 28 Desember 2015 melalui rekening Badko HMI Riau-Kepri.(*)
