Kejari Kepulauan Meranti

Setelah Inkracht Kasus Korupsi Terpidana H.B Kembalikan Uang Negara Di Kejari Kepulauan Meranti.

Setelah Inkracht Kasus Korupsi Terpidana H.B Kembalikan Uang Negara Di Kejari Kepulauan Meranti.
Setelah Inkracht Kasus Korupsi Terpidana H.B Kembalikan Uang Negara Di Kejari Meranti.

 

Meranti,-Upaya Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya pemulihan kerugian negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melaksanakan penerimaan pembayaran Pang Pengganti atas kerugian negara sebesar Rp. 463.625.658,65 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) Jumat (20/11/2026) Siang

Selain itu, Penerimaan pembayaran Uang Pengganti ini merupakan bagian dari pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 8282 K/Pid.Sus/2026 tanggal 29 Juli 2026 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Sagu-sagu Lukit Tahap V pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Riau Tahun Anggaran 2022-2023 atas nama Terpidana H.B.

"Bahwa nilai Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana H.B. yakni sejumlah Rp. 463.625.658,65 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh lima sen), yang mana atas beban tersebut telah dibayarkan secara keseluruhan oleh pihak Terpidana H.B.dan selanjutnya terhadap pembayaran Uang Pengganti tersebut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Meranti Ricky Makado S.H M.H Melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Andi Sahputra Sinaga SH M.H.

Menurutnya Andi Sahputra, pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti langsung melakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Rekening Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 20 November 2026 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan MerantiKepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata Penegakan Hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan badan, melainkan juga memprioritaskan pemulihan terhadap kerugian negara secara optimal.

“Penyelamatan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas kami kepada masyarakat. Kami akan terus mengupayakan pelacakan dan pemulihan aset hingga seluruh kewajiban para terpidana lainnya dapat terpenuhi sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)" jelasnya.

Ia berharap, Dengan dilakukannya penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalaui pembayaran Uang Pengganti ini, dana hasil penyelamatan kerugian negara tersebut kini telah resmi masuk ke kas negara untuk selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Bom).

#Pemerintahan

Index

Berita Lainnya

Index