Polres Kepulauan Meranti

Ngopi Bersama Warga, Wakapolres Meranti Serap Aspirasi: Bahas Narkoba, Judi Online hingga Kenakalan Remaja

Ngopi Bersama Warga, Wakapolres Meranti Serap Aspirasi: Bahas Narkoba, Judi Online hingga Kenakalan Remaja
Ngopi Bersama Warga, Wakapolres Meranti Serap Aspirasi: Bahas Narkoba, Judi Online hingga Kenakalan Remaja

 

MERANTI – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersama Kapolres) yang melibatkan Forum Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), komunitas, serta berbagai elemen masyarakat di Selatpanjang.

Kegiatan yang berlangsung di Kedai Kopi Harum Sari, Jalan Ahmad Yani, Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara kepolisian dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kepulauan Meranti diwakili Wakapolres KOMPOL Detis Mayer Silitonga, S.H., didampingi Kabag Ops AKP Abdan, S.E., M.H., Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., dan Kasat Binmas IPTU Abdul Roni, S.H., serta sejumlah personel Polres Kepulauan Meranti.

Hadir pula perwakilan Forum RT/RW, Komunitas Creative Seni Mandiri (CSCM), komunitas becak, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga Selatpanjang.

Dalam sambutannya, Wakapolres KOMPOL Detis Mayer Silitonga mengatakan, kegiatan Ngopi Bersama Kapolres merupakan salah satu bentuk implementasi program Polri dengan semangat "Polri Bersama Masyarakat".

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Kami ingin mendengar aspirasi, keluhan, serta mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan pelayanan kepolisian," ujar Detis.

Ia menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, sinergi antara Polri, Forum RT/RW, tokoh masyarakat, komunitas, dan warga dinilai sangat penting dalam mendeteksi serta mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres juga mengingatkan masyarakat bahwa Polres Kepulauan Meranti sedang melaksanakan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026.

Ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan layanan Call Center 110 yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk melaporkan tindak pidana, gangguan Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, maupun kondisi darurat lainnya.

Polres Kepulauan Meranti juga membuka saluran komunikasi langsung melalui program Hallo Pak Kapolres di nomor 081170739110 sebagai sarana masyarakat menyampaikan informasi, pengaduan, dan aspirasi kepada pimpinan kepolisian.

Detis turut mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan dan kejahatan seksual. Ia meminta orang tua meningkatkan pengawasan, membangun komunikasi yang baik dengan anak, serta memberikan edukasi mengenai perlindungan diri.

"Apabila masyarakat mengetahui adanya indikasi kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum," pesannya.


Sesi dialog berlangsung terbuka dengan sejumlah aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat.

Rozali, Ketua RT 02 Banglas, menyoroti masih ditemukannya anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan anak maupun pengguna jalan lainnya.

Ia berharap kepolisian meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi, serta melakukan penertiban terhadap pengendara yang belum memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Menanggapi hal itu, Wakapolres menyampaikan bahwa Satuan Lalu Lintas akan meningkatkan patroli dan penertiban terhadap pengendara di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pihak kepolisian juga akan memberikan teguran dan memanggil orang tua ketika kendaraan diambil. Selain itu, Satlantas bersama Satbinmas akan memperkuat sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah.

Sementara itu, perwakilan Forum RT/RW, Ucok Alexander, menyampaikan aspirasi terkait aktivitas sejumlah individu yang berkumpul dan melakukan siaran langsung melalui media sosial di kawasan Jalan Pramuka.

Ia menyebut aktivitas tersebut menimbulkan keresahan bagi sebagian warga sekitar dan berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serta penanganan secara bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi aspirasi tersebut, Detis menjelaskan bahwa persoalan itu telah dibahas bersama Pemerintah Daerah dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Sosial, serta instansi terkait.

Ia menegaskan, penanganan akan mengedepankan langkah preventif, pendekatan persuasif, edukasi, dan pembinaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial.

Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak atau main hakim sendiri.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif. Apabila terdapat persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, segera sampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat," tegasnya.

Selain persoalan keamanan, forum tersebut juga membahas pendataan masyarakat penerima bantuan perlindungan sosial (Perlinsos).

Ucok Alexander meminta agar Ketua RT/RW dilibatkan dalam proses pendataan sehingga informasi mengenai masyarakat yang sudah maupun belum terdaftar dapat diketahui oleh perangkat lingkungan setempat.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolres menjelaskan bahwa Polres Kepulauan Meranti turut mendukung proses pendataan dalam rangka pemutakhiran data sosial masyarakat.

Berdasarkan progres yang disampaikan dalam forum tersebut, pendataan di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai sekitar 60 persen dan berada pada peringkat kelima secara nasional.

Proses pendataan ditargetkan selesai pada Desember 2026, kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi pada Januari 2027 untuk menentukan kelayakan masyarakat berdasarkan kategori desil kesejahteraan.

Detis meminta petugas pendataan agar senantiasa berkoordinasi dengan pengurus RT/RW sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Pendataan juga diharapkan tetap menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau tidak dapat hadir secara langsung.

Ia turut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam meminjamkan identitas kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), rekening, maupun dokumen kepemilikan kendaraan dan aset kepada pihak lain karena dapat berpengaruh terhadap proses verifikasi dan penentuan kelayakan bantuan sosial.


Persoalan penyalahgunaan narkoba, perjudian online, dan keterbatasan lapangan pekerjaan bagi generasi muda juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.

Perwakilan Majelis Masyarakat menyampaikan keprihatinan terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan bagi kalangan remaja laki-laki maupun perempuan dinilai dapat memicu berbagai persoalan sosial apabila tidak diimbangi dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang positif.

Maraknya praktik judi online juga menjadi salah satu persoalan yang disoroti karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, permasalahan keluarga, serta gangguan kehidupan sosial masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolres menyatakan bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Polres Kepulauan Meranti, katanya, akan terus meningkatkan penyuluhan dan edukasi melalui Satbinmas serta mengajak masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui lokasi atau lingkungan yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Ia memastikan setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian dengan tetap memperhatikan kerahasiaan sumber informasi.

Terkait pengangguran, Detis memperkenalkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) sebagai salah satu upaya membantu masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok pengangguran, agar memiliki keterampilan serta kesempatan memperoleh pekerjaan.

Program tersebut dirancang melalui tiga tahapan, yakni pendataan, pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja.

Pelaksanaannya akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menyesuaikan keterampilan peserta terhadap kebutuhan dunia usaha, termasuk sektor pelayaran dan perusahaan lainnya.

Sementara untuk mengantisipasi perjudian online, Polres akan meningkatkan patroli, edukasi, dan penyuluhan, terutama kepada kalangan pelajar serta generasi muda.

Apabila ditemukan anak di bawah umur yang terlibat perjudian online, kepolisian akan mengedepankan pembinaan dengan melibatkan orang tua atau keluarga guna mencegah keterlibatan lebih lanjut.


Aspirasi lainnya disampaikan Tengku Harzui selaku perwakilan komunitas anak muda. Ia menyoroti sejumlah aktivitas di lingkungan masyarakat yang dinilai menimbulkan keresahan.

Ia juga mendorong agar kegiatan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) kembali diaktifkan, khususnya pada malam hari, sebagai upaya meningkatkan pengawasan lingkungan dan mencegah tindak kriminalitas.

Wakapolres menyambut baik aspirasi tersebut dan mengharapkan pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, serta komunitas dapat memperkuat koordinasi dalam menghidupkan kembali kegiatan keamanan lingkungan.

Menurutnya, keberadaan Pos Kamling menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan wilayah.

Persoalan mekanisme perizinan keramaian juga menjadi pembahasan setelah Edison, Ketua RT Selatpanjang Barat, menyampaikan keluhan terkait pelayanan dan prosedur penerbitan izin keramaian untuk kegiatan perayaan di klenteng.

Ia berharap terdapat kejelasan mekanisme pengajuan izin serta peningkatan koordinasi antara panitia penyelenggara, pengurus RT/RW, dan kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolres mengarahkan Satuan Intelkam untuk melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan permohonan izin keramaian.

Ia juga mendorong agar setiap kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ritual keagamaan yang berpotensi menimbulkan keramaian atau menggunakan fasilitas umum, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan perangkat lingkungan setempat.

Menurutnya, Ketua RT/RW harus dilibatkan sejak tahap perencanaan kegiatan, bukan hanya dimintai keterangan ketika persoalan telah terjadi.

Dengan demikian, potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi lebih awal melalui komunikasi antara panitia, perangkat lingkungan, dan pihak kepolisian.


Menutup kegiatan tersebut, Wakapolres kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemitraan dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sejumlah langkah tindak lanjut disiapkan, mulai dari peningkatan patroli dan sosialisasi tertib berlalu lintas, pengaktifan Pos Kamling, koordinasi penanganan persoalan sosial di Jalan Pramuka, hingga penguatan keterlibatan RT/RW dalam pemutakhiran data bantuan sosial.

Polres juga akan mengoptimalkan pencegahan narkoba dan judi online melalui deteksi dini, patroli, edukasi, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Selain itu, program Poliran akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi ketenagakerjaan, serta perusahaan untuk mendukung pendataan, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat.

Di bidang pelayanan, koordinasi mengenai mekanisme izin keramaian juga akan diperkuat agar setiap kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan memperhatikan kenyamanan lingkungan sekitar.

"Kami berharap Forum RT/RW, tokoh masyarakat, komunitas, dan seluruh warga tidak ragu menyampaikan informasi maupun permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini," ujar Detis.

Ia menegaskan, terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif membutuhkan kerja sama serta kepedulian bersama antara kepolisian dan masyarakat.(Bom).

#Pemerintahan

Index

Berita Lainnya

Index