DPRD Riau Desak Pemprov Segera Cairkan Beasiswa

RIAUTERBIT.COM - Legislator Komisi E DPRD Riau meminta Pemerintah setempat segera mencairkan beasiswa untuk seluruh tingkatan yang sudah dianggarkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015.

"Pemprov mesti segera mencairkan anggaran beasiswa ini, karena  sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sudah banyak kita terima laporan dari mahasiswa soal ini," kata Anggota Komisi E DPRD Riau Muhammad Adil di Pekanbaru, Senin.

Dikatakan Politisi Hanura ini, tidak ada lagi alasan bagi Pemprov Riau untuk tidak segera mencairkan anggaran beasiswa yang dimaksud. Apalagi sebutnya, tidak lama lagi, tahun anggaran 2015 akan berakhir atau tutup buku pada akhir Desember 2015.

Totalnya, lanjut dia, beasiswa yang belum dicairkan itu mencapai miliaran juga. Jika terlambat atau tidak dicairkan tentu ini akan menjadi sisa lebih anggaran yang penggunaannya harus menunggu tahun berikutnya.

"Percuma kita anggarkan jika tidak dicairkan, khawatirnya Pemprov memang sengaja tidak mau mencairkan anggarannya," imbuh Politisi asal Kepulauan Meranti ini.

Terlebih lagi, sebutnya, persoalan ini sudah dibahas pihaknya dengan Biro Kesejahteraaan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu. Saat itu, biro Kesra menyampaikan bahwa belum adanya Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) untuk beasiswa.

"Dulu kata mereka tidak ada DPA, masa sekarang juga tidak ada DPA. Kita harap jangan tunda lagi pencairannya, kasihan para mahasiswa, Plt gubernur mesti perhatikan soal ini," ulasnya.

APBDP sendiri baru disahkan pada pertengahan November lalu. Selain menggesa realisasi anggaran tahun 2016, saat ini Pemprov Riau juga disibukkan dengan pembahasan APBD 2016 yang sudah melewati tenggat waktu 30 November berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam nota keuangan yang disampaikan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, APBD Riau 2016 diproyeksikan Rp11,2 triliun. Jumlah itu bersumber dari pendapatan Rp7,7 triliun dan sisa lebih anggaran diperkirakan Rp3,5 triliun.(*)