Kampar – Ketua Elang 3 Hambalang Riau, Pebriyan Winaldi, mengkritik manajemen pengelolaan air oleh PLTA Koto Panjang yang dinilai belum maksimal dalam mengantisipasi banjir tahunan di Kabupaten Kampar.
Ia meminta agar pihak PLTA, yang dikelola oleh Manajer Dani Irwansyah, bertanggung jawab atas dampak banjir yang terus berulang dan merugikan masyarakat, terutama yang tinggal di sepanjang Sungai Kampar.
“Saya meminta PLTA Koto Panjang mengelola air dengan lebih baik. Banjir ini terjadi setiap tahun, dan kondisinya semakin mirip dengan Jakarta. Seharusnya ada cara yang lebih efektif untuk mengatasinya,” tegas Pebriyan.
Menurutnya, banjir tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga sangat merugikan masyarakat kecil yang rumahnya terendam setiap tahun. Ia menyoroti bahwa curah hujan saat ini tidak terlalu tinggi, sehingga seharusnya ada pengelolaan air yang lebih baik di waduk agar air tidak menumpuk dan akhirnya dilepaskan dalam jumlah besar yang justru memperburuk situasi di hilir.
“Jika debit air tidak dikelola dengan baik, rakyat yang akan sengsara. Musibah memang tak bisa dihindari, tapi kita bisa mengantisipasi dampaknya jika ada manajemen yang lebih baik,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Pebriyan Winaldi mendorong pembangunan infrastruktur yang bisa melindungi masyarakat dari dampak banjir. Ia mencontohkan langkah yang diambil Presiden dengan membangun tembok sepanjang Pulau Jawa untuk mengatasi banjir rob dan longsor.
"Kita perlu mencontoh langkah tersebut. Jika memang perlu, harus ada pembangunan tembok anti-longsor di sepanjang Sungai Kampar agar rumah warga tidak terus tenggelam setiap tahun," ujarnya.
Desak Konsolidasi Antara Bupati dan PLTA. Pebriyan Winaldi juga mendesak Bupati Kampar untuk segera mengadakan pertemuan dengan pihak PLTA guna mencari solusi konkret dalam penanganan banjir. Menurutnya, pengumuman pelepasan air saja tidak cukup, tetapi harus ada langkah strategis dan terencana dalam pengelolaan waduk agar tidak selalu berdampak buruk bagi masyarakat di hilir.
"Saya berharap Bupati segera melakukan konsolidasi dengan pihak PLTA. Ini bukan sekadar masalah materi, tapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat Kampar. Kita butuh solusi yang nyata, bukan sekadar seremonial atau pencitraan di saat banjir," tegasnya.
Dengan desakan ini, diharapkan ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat agar bencana banjir tidak terus menjadi siklus tahunan yang merugikan banyak pihak. (rls)
